Pemkab Labuhanbatu Sosialisasikan UU No 12 Tahun 2022 Tindak pidana Kekerasan Seksual
HARIAN PELITA — Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Hal tersebut disampaikan oleh Staf Ahli Bupati Jumingan, saat mewakili Bupati membuka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten Labuhanbatu di Aula BKPP Labuhanbatu, Selasa (21/06/2022).
Jumingan mengatakan saat ini ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Kejaksaan Negeri Rantauprapart, perwakilan Pengadilan Negeri Rantauprapat, perwakilan Kemenag Labuhanbatu perwakilan beberapa OPD, dan hadirin lainnya. ●Red/Ad
Berita Terkait
Pengulu Kampung Sangir Lantik Pengurus Koperasi Merah Putih Gayo Lues Aceh
HARIAN PELITA -- Pengulu Kampung Sangir, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh resmi melantik pengurus Koperasi Merah Putih Kampung...
DPD Gerindra Papua Barat Daya Melarang Anggotanya Melakukan Pungutan di Program Pemerintah
HARIAN PELITA -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Papua Barat Daya mengeluarkan imbauan seluruh kader dan anggota legislatif partai...
Ini Daftar Zonasi SD Samarinda SPMB 2025
HARIAN PELITA -- Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mengumumkan resmi pembagian wilayah zonasi SD akan berlaku...
Dinasti Kepala Desa Walenreng Diduga Ciptakan Pemerintahan Keluarga
HARIAN PELITA – Pemerintahan Desa Walenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan layaknya kerajaan, pasalnya mulai dari Kaur Umum, Kaur Pemerintahan,...
SMAN Seribu Bukit Terima Penghargaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia dari P3AP2KB Gayo Lues Aceh
HARIAN PELITA -- SMAN Seribu Bukit kembali menorehkan prestasi membanggakan, Sekolah Menengah Atas (SMA) terletak di Kabupaten Gayo Lues menerima...
LP-KPK Desak Kejari Bone Usut Dugaan Mark-Up Dana Desa Walenreng TA 2021-2024
HARIAN PELITA -- Aktivis Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komcab Kabupaten Bone Andi Sunil mendesak Kepala Kejaksaan Negeri...