FOTO: Erick Thohir dan Teten Masduki

HARIAN PELITA — Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengajak para nelayan berkoperasi agar bisa tangguh dan kuat dalam mengelola sektor kelautan di Indonesia.

“Jangan sendiri-sendiri. Masuk dan bentuk koperasi agar bisa masuk skala ekonomi,” kata MenKopUKM, Teten Masduki, dalam acara Munas IV Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) 2022 bertema Aksi Kolaboratif Pemenuhan Hak Nelayan Tradisional Menuju Indonesia yang Mandiri, Adil, Makmur, dan Lestari, di Jakarta, Selasa (19/7/2022).

Menteri Teten mencontohkan Koperasi Minosaroyo di Cilacap yang mampu mengelola penyediaan BBM hingga Tempat Pelelangan Ikan (TPI) nelayan.

“Hal yang sama dilakukan nelayan di Jepang, mereka bahkan bisa menjadi pemain utama perikanan dunia. Salah satu strategi mereka adalah memperkuat peran koperasi sehingga bisa memastikan akses pembiayaan, pasar, dan inovasi kepada para nelayan,” kata MenKopUKM.

Dalam ekosistem tersebut, koperasi menjadi offtaker yang membeli secara tunai produk yang dihasilkan para petani. Koperasi juga yang memasarkan produk petani.

“Konsep Korporatisasi Petani ini yang akan kita terapkan untuk para nelayan di Indonesia,” kata Menteri Teten.

Lebih dari itu, kata Menteri Teten, koperasi bisa mengolah hasil nelayan agar memiliki nilai tambah.

“Kita akan terus perkuat ekosistem UMKM lewat koperasi, agar ada kepastian harga dan pasar,” kata Menteri Teten.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sepakat dengan MenKopUKM. Menurut dia, nelayan jangan jalan sendiri-sendiri, melainkan harus berkolaborasi.

“Perlu ada kepastian produk untuk dibeli. Dan koperasi bisa menjadi offtaker ,” kata Erick.

Selain itu, kata Erick, dengan nelayan terdaftar dalam koperasi, maka akan memudahkan pemerintah dalam menyalurkan BBM bersubsidi.

“Pertamina akan menyalurkan BBM bersubsidi melalui koperasi, sehingga tepat sasaran,” kata Erick.

Erick juga berharap ada pengembangan ekonomi sektor kelautan di daratan, yakni budi daya ikan.

“Harus segera dikembangkan. Karena, kalau mau dikorporatisasikan, harus ada standar produk, yaitu standar ikan,” kata Erick.

Sementara itu, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini menyebutkan pihaknya sudah menggulirkan beberapa program pemberdayaan nelayan di Indonesia.

Di antaranya, menjaga kesehatan laut dengan menerapkan penangkapan ikan di laut berbasis kuota.

“Penangkapan ikan terukur berbasis kuota diharapkan bisa lebih menyejahterakan nelayan,” kata Zaini. ●Red/Joko