HARIAN PELITA — Geger ada jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ini berkembang ditengah masyarakat. Jabatan yang dijualbelikan di sejumlah instansi.

Itu ditegaskan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono kepada wartawan, yang menyatakan. “Detik-detik terakhir ini marak banget. Sampai detik terakhir Anies meninggalkan Jakarta ini masih marak banget,” kata Gembong saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (21/8/2022).

Menurut Gembong Warsono, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menilai adanya jual beli jabatan di instansi lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Penegasan itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono. Dia menduga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengetahui isu tersebut.

“Apakah Gubernur tidak tahu? Seharusnya tahu. Kenapa? Itu harusnya kan menjadi renungan. Saya yakin tahulah. Ya masa sih jabatan pamong yang sudah menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat, namanya lurah itu garda terdepan pelayanan masyarakat,” sambungnya.

Dikatakan Gembong, ia menilai kasus jual beli jabatan di instansi bawah naungan Pemprov DKI Jakarta adalah kasus terbesar pada masa jabatan Anies Baswedan daripada masa Jokowi dan Ahok.

Politikus PDIP ini mengimbau menjelang masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta berakhir, kasus ini dapat menjadi bahan evaluasi agar ditemukan akar permasalahannya.

Dijelaskannya, sebagai Gubernur DKI Jakarta harusnya ini menjadi evaluasi di akhir-akhir masa jabatannya agar ditemukan akarnya. Termasuk alur keluarnya jabatan itu, pasti ada oknum dibawah gubernur.

“Perlu diusut dari alur dikeluarkannya jabatan itu. Paling tidak pejabat kompeten dibawah gubernur,” pungkasnya. ●Red/Alia