2025-05-28 15:23

Jaga Dampak BBM, Anies Kucurkan Rp62,1 Miliar untuk Transjakarta dan Rp4,255 Miliar untuk Angkutan Laut

Share

HARIAN PELITA — Agar Warga DKI tak rasakan dampak BBM naik, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kucurkan Rp62,1 miliar untuk Transjakarta dan Rp4,255 miliar untuk Angkutan Laut.

Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menggelar
rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya di Balai Kota, Jumat malam (9/9/2022).

Karenanya Anies pun menggelar rapat untuk membahas dan mengeluarkan rekomendasi sebagai antisipasi kenaikan harga BBM terhadap inflasi dan upaya pengendaliannya dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Rekomendasi tersebut salah satunya adalah menjaga agar tarif transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI tidak berubah atau tidak naik.

Hal ini karena dampak dari kenaikan tersebut akan diserap oleh Pemprov DKI Jakarta dengan mengucurkan Rp62,1 miliar sebagai tambahan PSO untuk Transjakarta dan Rp4,255 miliar untuk angkutan laut.

Kemudian tak kalah penting, Gubernur Anies juga menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalisasi sekaligus memastikan seluruh subsidi dan program-program jaring keselamatan sosial baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun dari Pemerintah Pusat segera disalurkan dengan baik. Sehingga masyarakat akan mendapat ketenangan dan suasana menjadi kondusif.

“Percepatan subsidi pangan dan semua program jaring keselamatan sosial baik dari DKI maupun pusat ini segera dikerjakan. Berkaca pada pengalaman saat pandemi dimana kita bekerja cepat menyediakan dan menyalurkan semua program jaring keselamatan sosial,” imbuh Gubernur Anies.

Berikut rekomendasi antisipasi yang dihasilkan dari rapat tersebut, diantaranya sebagai berikut:

  1. Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial.
  2. Meningkatkan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka menjaga stok pangan.
  3. Melakukan monitoring bersama terhadap ketersediaan dan harga pangan.
  4. Memastikan tarif Transjakarta dan moda transportasi MRT dan LRT tidak mengalami kenaikan.
  5. Memastikan harga subsidi pangan di masyarakat tidak mengalami kenaikan.
  6. Pengusulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.

Rapat dihadiri Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta dan seluruh anggota TPID termasuk Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan Jakarta dan Banten, jajaran Pemprov DKI Jakarta, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Perumda Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya. ●Red/Geng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *