HARIAN PELITA — Penjabat Bupati Lombok Timur HM Juaini Taofik melantik Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Timur Hj Baiq Miftahul Wasli sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur pada Kamis (05/10) bertempat di Gedung Balai Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (BPVP) lenek.

Sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Salmun Rahman telah ditunjuk Pelaksana Harian (PLh) Inspektur pada Inspektorat Daerah kabupaten Lombok timur.

Pelantikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur Hj Baiq Miftahul Wasli dilaksanakan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BPVP) Lenek, Lombok Timur, Kamis (5/10).

Pelantikan Pj Sekda Lotim menurut Pj Bupati Lombok Timur Drs HM Juaini Taofik, M.Ap karena telah memenuhi persyaratan secara aturan.

Selain pejabat senior di pemerintahan Hj Baiq Miftahul Wasli sesuai treking secara administrasi pun telah memenuhi syarat untuk satu tahun ke depan.

Dalam aturan yang ada jelas Juaini Taofik, penetapan dan pengangkatan Pj. Sekda Lotim diperbolehkan satu nama. Karena Penjabat tidak defenitif maka tidak melalui mekanisme Pansel.

Dijelaskan Pj Bupati Lotim, tugas Pj Sekda membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan secara administratif dan pelayanan administratif.

Pelayanan administratif ini kata dia, seperti penyusunan regulasi seperti Perda, Perbup dan aturan lainnya.

“Seperti kata mutiara, percuma kita dalam kasur yang sama tapi kalau hati kita tidak menyatu, maka mimpi kita berbeda,” papar Juaini Taofik menganalogikan saat diwawancarai wartawan di BPVP Lenek Lotim.

Untuk memastikan agar RPJMD 2024 dapat berjalan sesuai dengan mimpi itu, Juaini Taofik mengatakan bahwa peran strategis Pj Sekda seperti yang diharapkan dapat mengkoordinasikan dengan OPD yang ada.

Pj Bupati Lotim itu mengisyaratkan tentang titik tekan pelaksanaan program prioritas pusat, semisal soal stunting, pelayanan publik hingga pelaksanaan Pemilu. Karenanya, ia meminta kepada masyarakat untuk bersabar jika aspirasi ditingkat bawah sedikit berkurang diserap hingga menunggu kepala daerah defenitif terpilih.

“Kami lebih banyak memastikan pelayanan publik ini berjalan normal dan menjalankan program yang menjadi prioritas pusat dan melanjutkan pekerjaan yang telah ada. Titik tekannya bahwa kami ini ASN dan kami tidak punya janji-janji politik,” jelasnya.

Untuk selanjutnya, penjabat Bupati hanya menyiapkan landasan yang kuat untuk melakukan take off bagi siapa saja yang terpilih dalam Pilkada nantinya. Salah satunya menyehatkan APBD.

“Prioritas kami ini menyehatkan APBD 2024. Jikalau ada belanja-belanja yang tidak produktif dan efisien tentunya akan tergambar dalam APBD 2024 dan kemungkinan tidak dilanjutkan prioritas itu. •Red/pan