HARIAN PELITA — Anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu secara tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kekhususan Jakarta (DKJ) yang baru disetujui menjadi RUU usul inisiatif DPR.

Menurut Masinton tidak setuju draf RUU itu mengatur penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ dilakukan oleh presiden.

“Setelah Jakarta tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota, saya tidak setuju jika Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden,” kata Masinton di akun pribadnya, Selasa (5/12/2023).

Dikatakan Masinton, Fraksi PDIP memang menyatakan setuju RUU itu dilanjutkan pembahasannya setelah dirumuskan di Baleg DPR. Namun dia menekankan fraksinya memberikan catatan.

“Setuju dilakukan pembahasan dengan memberikan beberapa catatan, seperti mempertahankan kebudayaan Betawi, kesejarahan Jakarta sebagai bagian pergerakan kebangsaan Indonesia menentang kolonialisme dan imperialisme. Gubernur dan wakil gubernur melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat,” ujar Masinton. •Redaksi/Alia