HARIAN PELITA — Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menggelar Refleksi Kinerja Tahun 2023 berlangsung secara hybrid. Ketua PT DKI Jakarta Herri Swantoro menyampaikan pada intinya kegiatan tersebut menurutnya sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga peradilan.

Hal ini diutarakannya terkait peristiwa penting sepanjang tahun 2023 kemudian penghargaan yang diraih lembaga oleh peradilan di DKI Jakarta, serta kinerja kepaniteraan dan kinerja kesekretariatan. Langkah-langkah strategis serta monitoring evaluasi kinerja PT dan PN. Lalu, diungkapkan terkait harapan kinerja pada 2024 mendatang.

“Refleksi Kinerja Tahun 2023 ini kami selenggarakan untuk menyampaikan sejumlah pencapaian, kemudian mengevaluasi pencapaian dan mengidentifikasi tantangan pada tahun 2024,” tegasnya Herri, Jum’at (5/1/2023).

Melalui refleksi kinerja menurutnya dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap kinerja lembaga peradilan. Herri sendiri pernah menjabat sebagai Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum).

Selain itu, bertujuan untuk memperkuat keterbukaan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia. ” Mari kita wujudkan Pengadilan Tinggi Jakarta yang ‘SMART’, Smart santun, Melayani, Adil, Responsif, Terukur. Harus bisa, pasti bisa..!,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Humas PT DKI Jakarta Sugeng Riyono menambahkan pihaknya telah menangani perkara tercepat pada 2023. Menurutnya, 2 perkara ditangani dengan perkiraan waktu yakni selama 7 hari.

“Perkara anak, satu perkara selama tujuh hari. Kemudian perkara khusus Tipikor satu perkara selama 14 hari dan satu perkara perdata selama tujuh hari. Semuanya kami tangani secara cepat, tepat dan terukur,” jelas Sugeng.

Ia menegaskan, semua perkara diputus secepat mungkin, tepat hukumnya dan terukur dengan adanya kepastian penyelesaiannya. Lanjutnya, karena adanya reformasi e-Court dan e-Litigasi.

Terakhir, ucapkan terima kasih pun disampaikan oleh Sugeng kepada semua pihak yang telah mengikuti Refleksi Kinerja PT DKI Jakarta Tahun 2023 baik hadir langsung maupun secara virtual.

“Pada sistem penanganan perkara pidana sudah mulai bergerak menggunakan e-Berpadu,” kata Sugeng.

Kegiatan ini pun dihadiri oleh Ketua PT DKI Jakarta Herri Swantoro serta jajarannya, Plt. Ketua Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Kemudian, dihadiri pula oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohammad Hasan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Maryoto dan Ketua Pengadilan Militer dan perwakilan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. •Redaksi/Dw