HARIAN PELITA — Pidato Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Rapat Paripurna DPRD Jabar terkesan mengamuk sehingga mencengankan seluruh ruangan.

Dedi Mulyadi menyampaikan kritik, solusi, dan bahkan menyentil anggota dewan hingga mengajak walk out bersama demi kepentingan rakyat.

Dedi Mulyadi berpidato berapi-api di hadapan DPRD Jawa Barat dengan gaya khasnya santai dan penuh sindiran halus kepada para politisi.

“Saya tahu kontrak media Pak Ono sudah banyak,” sindirnya sambil tertawa saat membuka pidatonya, Jumat (23/5/2025).

Dedi menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung yang menindak kasus dugaan penyimpangan kredit sebesar Rp600 miliar tanpa agunan oleh mantan pejabat BJB.

Ia menegaskan bahwa koreksi telah dilakukan melalui RUPS BJB dan memastikan kasus ini tak mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Menurut Dedi, tingginya angka kemiskinan, tidak hanya akibat rendahnya pendapatan, tetapi juga karena biaya hidup yang terus meningkat, terutama dalam sektor pendidikan.

Alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan, yang disebutnya sebagai penyebab utama musibah dan penurunan sumber daya alam.

Problem pendidikan, di mana meski sekolah dinyatakan gratis, namun biaya seragam dan konsumsi tetap menjadi beban berat bagi warga miskin.

Kelemahan sistem perizinan investasi, yang membuat banyak pabrik menunda operasional, seperti kasus pabrik sepatu di Indramayu.

Tingginya harga tanah, yang menghambat ekspansi industri seperti BYD karena warga menaikkan harga secara drastis.

Dedi juga menyampaikan perlunya integrasi antara pembangunan provinsi, kabupaten/kota, dan desa, termasuk pemetaan lokasi kemiskinan dan infrastruktur bermasalah hingga ke tingkat desa.

Dengan suara yang meninggi, ia menegaskan bahwa aksinya yang sering viral, seperti operasi tambang liar, adalah langkah taktis, bukan pencitraan. “Kalau saya rapat duluan, besoknya tambang udah kosong,” sindirnya.

Dedi Mulyadi menyentuh emosional, dengan kisah anak-anak dari keluarga miskin yang kini tinggal di rumah dinas Gubernur setelah tak dijemput orang tuanya. Ia mengajak seluruh pihak untuk berpikir layaknya “ketua RT dan kepala desa”, bukan sekadar pejabat struktural. ●Redaksi/Cr-12