HARIAN PELITA — Kementerian Kebudayaan akhirnya mengalokasikan anggaran Rp9 miliar dari APBN untuk proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan proyek itu bertujuan memperbarui narasi sejarah bangsa dengan pendekatan ilmiah dan nasionalis.

“Revisi ini penting untuk menyajikan sejarah Indonesia secara lebih akurat, inklusif, dan berdasarkan hasil kajian terbaru para ahli sejarah, arkeologi, dan humaniora. Sejarah harus ditulis ulang dengan perspektif yang nasional, rasional, dan objektif,” ujarnya.

Proyek penulisan ulang sejarah melibatkan 113 penulis, 20 editor per jilid, dan 3 editor umum yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Penulisan ini direncanakan selesai pada Agustus 2025 dengan tahap uji publik pada Juli mendatang.

Selain memperbarui narasi sejarah awal peradaban Nusantara, proyek ini juga mengulas ulang masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, era Orde Baru, hingga reformasi dan perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini.

Dukungan datang dari Komisi X DPR RI yang menyatakan pentingnya keterbukaan dan pelibatan berbagai pihak dalam proses penulisan agar tidak menimbulkan kesan penafsiran sejarah yang sepihak.

Namun partai politik seperti PDI Perjuangan mengingatkan agar penulisan sejarah tetap berdasarkan fakta dan bebas dari kepentingan politik.

Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan literasi sejarah bagi generasi muda dan meluruskan narasi sejarah yang selama ini dinilai belum lengkap. ●Redaksi/Cr-27