2025-08-07 17:49

Susi Pudjiastuti Terluka dan Protes Izin Keramba Jaring Apung di Pangandaran

Share

HARIAN PELITA — Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kecewa dan merasa terluka terhadap keputusan pemerintah yang memberikan izin kepada tiga perusahaan untuk membangun Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat.

Puncak kekecewaan itu terjadi saat Susi menghadiri forum diskusi publik di Kantor Samsat Pangandaran pada Rabu (6/8/2025).

Forum dihadiri para pejabat dan perwakilan masyarakat itu, Susi melakukan aksi walk out, setelah menyampaikan penolakan keras terhadap proyek KJA yang dinilainya akan merusak ekosistem laut dan merugikan nelayan lokal.

“Mereka diberi izin di 200 meter dari pantai. Itu gila. Secara peraturan pun sudah salah,” tegas Susi sebelum meninggalkan ruangan, seperti dikutip NTVNewsid.

Tak hanya di forum tatap muka, kritik pedas juga dilontarkan Susi melalui akun media sosial pribadinya di platform X (sebelumnya Twitter).

Dalam unggahan dipublikasikan pukul 09.46 WIB di hari yang sama, Susi menyampaikan perasaannya sebagai warga negara yang kecewa:

“Hari ini saya sebagai rakyat Bapak, sangat sangat prihatin dan luar biasa terluka,” tulisnya sambil menandai akun Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sekretariat Negara, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Menurut laporan RadarLampungbacakoranco, proyek pembangunan KJA ini tetap diloloskan meskipun sebelumnya telah mendapat penolakan dari warga setempat.

Susi menilai, proyek tersebut tidak hanya mengancam kelestarian ekosistem laut, tetapi juga dapat menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari laut.

Sementara itu, dalam pemberitaan Pikiran-Rakyatcom, Susi mengingatkan bahwa kawasan Pantai Timur Pangandaran selama ini telah dimanfaatkan masyarakat untuk pariwisata, nelayan tradisional, dan konservasi lingkungan.

Ia menganggap masuknya investasi KJA skala besar oleh korporasi sebagai langkah mundur yang mencederai semangat perlindungan pesisir.

“Saya mohon dan desak agar izin KJA di Pantai Timur Pangandaran dicabut. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Susi seperti dikutip myPangandarancom. ●Redaksi/Alia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *