HARIAN PELITA — Tuai kritik Salasar Kantor Wali Kota Jakarta Selatan (Jaksel) dijadikan bazar disewakan jutaan rupiah per-lapak demi keuntungan pribadi

Fasilitas publik di jantung pemerintahan Kota Jakarta Selatan berubah wajah menjadi arena bisnis. Selasar Gedung Walikota Jakarta Selatan, yang seharusnya menjadi area pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, kini disulap menjadi pasar dadakan dengan lapak-lapak pedagang UMKM berjejer.

Pantauan langsung wartawan di lokasi pada Rabu (13/8/2025) menemukan puluhan kios berdiri rapat di area Salasar yang biasanya diperuntukkan untuk aktivitas kegiatan pemerintahan.

Lebih mengejutkan, para pedagang mengaku harus merogoh kocek hingga jutaan rupiah hanya untuk menempati lapak berukuran sekitar 2X2 meter.

“Satu lapak luasnya sekitar 2 kali 2 meter, sewa sekitar satu jutaan, Bang. Bazar ini berlangsung tiga hari, besok terakhir,” ujar salah seorang pedagang.

Keterangan serupa datang dari seorang koordinator lapangan yang mengaku bagian dari Event Organizer (EO).

Ia bahkan blak-blakan menyebut bahwa pengelola kegiatan ini dihubungkan dengan sejumlah nama, namun tidak disebutkan.

“Kalau mau sewa tempat langsung hubungi koordinator penanggung jawabnya ya, Pak. Saya cuma pengawas lapangan. Benar, pedagang bayar sewa per event ke kita, harga sewa bervariasi. Besok hari terakhir,” sebutnya.

Fakta ini memunculkan sejumlah pertanyaan serius. Pertama, mengapa fasilitas pemerintahan—yang notabene dibangun dari uang rakyat—dijadikan lahan bisnis dengan pungutan kepada pedagang?.

Kedua, apakah ada izin resmi dari Pemerintah Kota Jakarta Selatan atau Walikota terkait kegiatan ini? Dan ketiga, bagaimana mungkin ada oknum aparat aktif ikut mengelola bisnis di area pemerintahan?.

Sekretaria Kota (Seko) Muchlisin yang dihubungi HarianPelita.id, Rabu (13/8/2025) tidak jawab konfirmasi HarianPelita.id. ●Redaksi/Alia