HARIAN PELITA — Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka memperingati satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta pada Senin, 20 Oktober 2025.

Dalam pengantarnya, Presiden menegaskan bahwa Indonesia berhasil menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang kuat, meski di tengah situasi ketidakpastian dunia.

Presiden juga menyoroti keberhasilan pemerintah dalam menjaga defisit APBN di bawah 3 persen dari PDB, serta mengendalikan inflasi di kisaran 2 persen dan menjadi salah satu yang terendah di antara negara G20.

Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto juga memaparkan sejumlah capaian strategis selama satu tahun pemerintahan, dari bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga pemberantasan korupsi.

Presiden Prabowo pun menegaskan bahwa seluruh kerja keras kabinet selama satu tahun terakhir telah membuahkan hasil yang nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

●Rp13,25 triliun diselamatkan
Bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan.

Kepala Negara menyebut, penyerahan uang pengganti tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat integritas dan menegakkan keadilan ekonomi di Indonesia.

“Saudara-saudara, Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan, kita anggarkan Rp22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri, tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus,” ucap Presiden pada Senin, 20 Oktober 2025.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara tebang pilih. Aparat penegak hukum, baik jaksa, polisi, maupun hakim, diminta untuk menggunakan nurani dan menjauhi praktik yang merugikan masyarakat kecil.

Acara penyerahan ini menjadi momentum penting yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum dan memulihkan keuangan negara dari tindak pidana korupsi. ●Redaksi/Cr-27