HARIAN PELITA — Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku, pihaknya tengah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Tadi minta dianggarkan Rp 20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” kata Purbaya usai rapat dengan BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2025.

Meski telah menyiapkan anggaran, Purbaya berharap ada perbaikan tata kelola oleh BPJS Kesehatan agar kebocoran anggaran bisa dicegah. Dimana salah satunya yakni dengan mengevaluasi aturan yang sudah tidak relevan.

Purbaya mencontohkan soal adanya aturan Kementerian Kesehatan, yang meminta rumah sakit memiliki 10 persen ventilator. Menurutnya, kebijakan itu sudah seharusnya direvisi mengingat masa pandemi COVID-19 telah selesai.

“Akhirnya karena mereka (rumah sakit) sudah beli, setiap pasien diarahkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS-nya besar. Jadi saya meminta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli dan enggak harus dibeli,” ujar Purbaya.

Namun, Purbaya menggarisbawahi bahwa evaluasi itu perlu melibatkan orang yang ahli di bidang kesehatan, agar revisi kebijakan tetap mampu mengakomodasi kebutuhan dalam layanan kesehatan.

Selain mengevaluasi aturan, Purbaya juga meminta BPJS Kesehatan untuk mengoptimalkan sistem teknologi informasi (IT) yang mereka miliki. Menurutnya, BPJS Kesehatan mempunyai 200 orang yang bekerja di bidang IT. ●Redaksi/Red01