HARIAN PELITA — Greenomics Indonesia membongkar dan beberkan kenapa hutan dibabat dengan luas se-Jakarta, sehingga hutan di Sumatera mendatangkan bencana dan musibah banjir dan longsor.

Rupanya Greenomics Indonesia menyebut nama mantan Menteri Kehutanan era Jokowi, Zulkifli Hasan saat ini Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, sangat aktif melepas Kawasan Hutan di sana.

Disebutkan bahwa sepak terjang Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2009–2014, dalam kebijakan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan skala besar.

Dalam studi mereka lakukan, Greenomics Indonesia menyatakan bahwa Zulkifli Hasan memegang rekor sebagai Menteri Kehutanan paling banyak memberikan izin perkebunan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan.

Temuan ini menjadi sorotan masyarakat dan memicu diskusi luas mengenai tata kelola kehutanan Indonesia dan kebijakan perizinan yang diterapkan pada masa itu.

Contoh yang dibeberkan Greenomics Indonesia yakni 1,64 juta hektare hutan beralih fungsi– atau 25 kali luas DKI Jakarta.

Greenomics Indonesia juga memaparkan bahwa selama masa jabatannya, Zulkifli Hasan menerbitkan izin pelepasan kawasan hutan untuk keperluan perkebunan dengan total luas mencapai 1,64 juta hektare.

• 1,64 juta hektare = 16.400 km²
• 25 kali lebih luas dari DKI Jakarta
• Setara hampir dua kali luas Pulau Bali

Data ini memperlihatkan bahwa masa kepemimpinan Zulkifli merupakan periode pelepasan kawasan hutan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Kementerian Kehutanan.

●Pelaku bisnis tertentu?

Greenomics juga menyoroti bahwa sebagian besar izin tersebut diberikan kepada kelompok pebisnis tertentu.

Meskipun tidak merinci nama perusahaan secara publik dalam pernyataannya, organisasi itu menegaskan bahwa pola pemberian izin pada masa tersebut sangat dominan mengarah pada ekspansi industri perkebunan, khususnya kelapa sawit.

Pada waktu itu, Zulkifli Hasan juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PAN, sehingga kebijakan dikeluarkannya ramai dibahas dalam konteks dinamika politik dan kepentingan ekonomi.

Pakar lingkungan menyebutkan bahwa pelepasan kawasan hutan dalam skala masif ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi:
• Perubahan bentang alam
• Konflik agraria di sejumlah daerah
• Deforestasi
• Perluasan kebun sawit besar-besaran

Meskipun kebijakan tersebut sudah lewat lebih dari satu dekade, dampaknya masih dirasakan hingga kini, terutama di daerah-daerah yang selama ini menjadi pusat ekspansi perkebunan. ●Redaksi/Esa