HARIAN PELITA — Generasi Muda Partai Golongan Karya (Golkar) Adheri Zulfikri Sitompul menyatakan bahwa pengangkatan Plt Ketua Golkar Sumatera Utara sepenuhnya merupakan kewenangan DPP Partai Golkar sesuai AD/ART, tidak ada ruang intervensi pihak eksternal, termasuk kepala daerah.

Waketum 1 DPP Gerakan Advokasi dan Hukum Kosgoro 1957 serta mantan Ketua Bidang Hukum DPP AMPI saat Dave Laksono sebagai Ketua Umum AMPI ini mengatakan Golkar adalah partai modern dengan sistem komando jelas, bukan partai personalistik.

Adheri mengungkapkan Gubernur Sumut Bobby Nasution tidak memiliki kedudukan struktural maupun yuridis dalam pengambilan keputusan internal partai.

“Jika benar ada intervensi gubernur, itu justru menyalahi prinsip independensi partai politik dan akan mudah dibuktikan, namun faktanya tidak ada. hanya isu mencari sensasi belaka,” ujar Adheri, Jum’at (26/12/2025).

Selain itu, ia menegaskan Ahmad Doli Kurnia Tanjung bukan figur “Titipan”. Ahmad Doli Kurnia Tanjung adalah kader senior Golkar, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan figur ideologis partai bukan representasi kepentingan personal siapapun. Menurutnya Doli Kurnia tidak punya kepentingan faksional lokal.

Penunjukan figur nasional dan netral justru lazim dilakukan oleh DPP untuk pendinginan konflik daerah. ” Ini pola klasik Golkar sejak orde baru hingga reformasi,” katanya.

Sehingga logika politiknya dikatakan Adheri kalau mau “memecah”, justru orang lokal yang ditunjuk, bukan tokoh pusat. Dia mengatakan merasa aneh bisa muncul kesesatan logika “Menuduh Bobby Nasution sebagai pemecah Golkar adalah sesat logika.

“Yang memecah adalah konflik internal, bukan figur eksternal,” beber Ketua Umum Ikatan Sarjana Alwashliyah.

Konflik Golkar Sumut Sudah Lama Sebelum Bobby Jabat Gubernur

Persoalan dualisme loyalitas, konflik elit lama vs elit baru, dan resistensi regenerasi disampaikan Adheri semua itu masalah internal Golkar, bukan produk intervensi eksternal. Kembali ia ditegaskannya tuduhan tersebut justru bentuk pengalihan isu dari kegagalan konsolidasi internal di Golkar Sumut.

“Menurut saya janganlah kita sesat logika serta sesat ber AD/RT atau tersesat di jalan yang benar , pastinya logika politik yang kembali wajib diingat bahwa Plt bukan alat Kudeta, tapi Transisi,” tutur Adheri Z Sitompul.

“Plt bukan pengganti permanen dan bukan instrumen penyingkiran, tetapi mekanisme transisi untuk menyiapkan Musda yang sah dan demokratis,” sambungnya.

Lebih jauh, Plt tidak bisa membuat kebijakan strategis jangka panjang.
Plt bertugas: konsolidasi, menyiapkan Musda, menetralkan konflik. Sehingga jelas bahwa tuduhan “kudeta partai” tidak berdasar. Adheri menuturkan pertanyaan yang paling utama adalah “Siapa yang diuntungkan dengan framing bahwa Golkar diintervensi Gubernur Sumut Bobby Nasution?”.

Dijelaskan dia, maka jawaban implisitnya bahwa kelompok yang: kehilangan kontrol takut Musda terbuka, serta
tidak siap berkompetisi secara sehat.

Kembali kita mengintrospeksi diri dan jujurlah pada diri kita bahwa
“Golkar tidak diatur oleh Gubernur Sumut Bobby Nasution, tidak dititipi oleh siapa pun, dan tidak bisa dipecah oleh pihak luar. Kalau Golkar Sumut ingin solid, hentikan narasi konspiratif dan fokus pada konsolidasi serta Musda yang demokratis,” tandas Adheri. ●Redaksi/Dw