HARIAN PELITA CIAMIS — Program  Sekolah Rakyat yang diprogramkan Pemerintah pusat di sikapi serius oleh Pemerintah Kabupaten  Ciamis, kurang lebih dua bulan memastikan status tanah lahan yang benar benar bersih untuk pembangunan sekolah rakyat.

Hal itu di katakan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, kepada HarianPelita.id usai membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 di Kantor Bapperinda Rabu( 28/1/2026)

“Kita hanya punya waktu dua bulan untuk memastikan status lahan benar-benar bersih dan tuntas (clear and clean). Alhamdulilah Kabupaten Ciamis menjadi salah satu dari segelintir daerah di Indonesia yang masuk dalam tahap pertama program ini,” ungkapnya.

​”Kami memohon kepada Pak Menteri agar Ciamis bisa masuk tahap pertama, dan alhamdulillah beliau merespons positif. Pesan beliau jelas: Bupati harus menyelesaikan masalah tanah paling lambat dua bulan ke depan,” ujar Herdiat dengan nada optimis.

​Mengingat ketatnya tenggat waktu, Pemkab Ciamis kini mulai memetakan sejumlah alternatif lokasi.

Herdiat menjelaskan bahwa salah satu kendala utama dalam pemilihan lahan adalah status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Menurutnya, lahan yang akan diajukan ke pusat tidak boleh menabrak kawasan lindung pertanian tersebut agar proses verifikasi berjalan mulus.

​Sebelumnya, pemerintah daerah sempat mengajukan lahan di wilayah Maloya.

Namun, tim verifikasi pusat mencoret lokasi tersebut karena kondisi geografis yang tidak mendukung.

“Di Maloya dianggap tidak layak lantaran kontur tanahnya memiliki kemiringan yang sangat tajam. Hal itu tentu akan membebani proses pematangan lahan nantinya,” tambahnya.

​Sebagai gantinya, bidikan kini beralih ke wilayah Panjalu.

Herdiat menilai Panjalu sangat strategis karena memiliki ketersediaan lahan yang cukup luas, bahkan ada titik yang mencapai lebih dari 50 hektare.

Meskipun sebagian masuk dalam zona LP2B, bupati menegaskan ada berbagai cara administratif untuk menyelesaikannya.

​Lebih lanjut, Herdiat menguraikan bahwa pemerintah daerah dapat menempuh jalur tukar guling atau alih fungsi lahan secara resmi.

Ia percaya proses ini bisa berlangsung cepat asalkan terjalin kerja sama yang solid antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

​”Desa Panjalu bisa mengupayakan hal tersebut melalui kolaborasi dengan Pemda. Bahkan, jika anggaran memungkinkan, pemerintah bisa saja membeli lahan hingga seluas 70 hektare untuk menjamin keberlanjutan proyek ini,” tegasnya.

​Bagi Herdiat, proyek Sekolah Rakyat ini bukan sekadar urusan infrastruktur fisik, melainkan masalah harga diri daerah dan kemanusiaan.

Proyek ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di Ciamis dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang sepenuhnya gratis, mulai dari asrama, seragam, hingga jaminan makan para siswa.

​”Jika kita mampu menyelesaikan urusan tanah ini dalam dua bulan, insyaallah pembangunan fisik akan langsung dimulai tahun ini,” pungkasnya. ●Redaksi/Lili