HARIAN PELITA — Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan perintah maupun arahan untuk melakukan korupsi.

Meski namanya kerap dikaitkan dalam berbagai kasus hukum yang melibatkan menteri dan pejabat negara.

Jokowi menyampaikan bahwa hal tersebut kerap terjadi karena secara sistem pemerintahan, seluruh program kerja kementerian berasal dari kebijakan presiden.

Namun Jokowi menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk disalahgunakan, apalagi dijadikan dasar tindakan korupsi.

“Iya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya. Karena apa pun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden. Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, nggak ada,” ujar Jokowi.

Jokowi juga menegaskan bahwa apabila ada menteri atau pejabat yang terjerat kasus hukum, maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada individu yang bersangkutan, bukan pada presiden.

Ia menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada aparat penegak hukum.

Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari lembaga penegak hukum yang menyebut adanya keterlibatan langsung Presiden dalam kasus-kasus tersebut. ●Redaksi/Sumber detik