HARIAN PELITA — Ditengah tantangan ekonomi global kian menghimpit, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melontarkan pesan mengenai kemandirian dan pendidikan saat menghadiri Milad ke-4 Lembaga Pendidikan Sosial (LPS) Sirzam Pancor, Sabtu (11/04/2026).

Wakil Bupati Lombok Timur H Moh Edwin Hadiwijaya membedah strategi daerah dalam memutus rantai kemiskinan sekaligus merespons keresahan emak-emak terkait isu kelangkaan gas.

Bukan sekadar seremonial, Wabup Edwin menegaskan filosofi NWDI menyatukan aspek pendidikan dan sosial adalah kunci masa depat.

Ia menegaskan bahwa niat baik untuk membantu sesama tidaklah cukup tanpa bekal ilmu.

“Masalah sosial hanya bisa tuntas di tangan orang-orang terdidik. Itulah mengapa di NWDI, pendidikan selalu menjadi fondasi utama sebelum bergerak ke aksi sosial,” tegasnya dihadapan para tokoh agama dan akademisi.

Menerjemahkan visi nasional Presiden Prabowo Subianto, Lombok Timur kini tengah serius menggarap Sekolah Rakyat di Lenek. Proyek ambisius bermodel boarding school ini menjadi rumah bagi 100 siswa dari keluarga prasejahtera untuk mendapatkan pendidikan layak secara gratis.

Tak hanya itu, Pemkab kini bergerak cepat menyiapkan lahan untuk Sekolah Garuda, sebuah proyek strategis yang diharapkan menjadi mercusuar pendidikan baru di NTB.

Menariknya, disela-sela agenda pendidikan, Wabup Edwin memberikan sorotan tajam pada fenomena antrean gas elpiji dikalangan ibu rumah tangga. Ia menyebut, media sosial seringkali menjadi “pisau bermata dua” yang memicu ketakutan berlebih.

Literasi Rendah Informasi kelangkaan dimedsos memicu perilaku panic buying. Fakta Distribusi, Pasokan tambahan sebenarnya sudah tiba melalui Pelabuhan Lembar, namun serbuan pembeli yang panik membuat stok dipasar seolah-olah lenyap seketika.

Wabup membeberkan fakta pahit bahwa 80% elpiji nasional masih bergantung pada impor dari Amerika Serikat, yang kini diperparah oleh lonjakan konsumsi pasca-Lebaran.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Lotim mulai melakukan uji coba kebijakan Work From Home (WFH), untuk menekan angka konsumsi BBM daerah. Masyarakat pun diimbau untuk beralih ke pola hidup hemat energi seiring dengan semakin ketatnya pengawasan subsidi listrik dan bahan bakar. ●Redaksi/LR