HARIAN PELITA — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan hingga kini akhir Februari pemerintah merealisasikan belanja negara sebesar Rp348,1 triliun, atau 9,6% dari anggaran direncanakan untuk 2025.

Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan juga realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bulan Januari hingga Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun setara dengan sekitar 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Walaupun defisit ini tercatat, angka tersebut masih dalam batas yang telah ditetapkan dalam APBN memperbolehkan defisit hingga 2,3 persen dari PDB atau sekitar Rp616,2 triliun.

“Dari total keseimbangan terjadi defisit sebesar Rp 31,2 triliun untuk posisi akhir Februari atau 0,13% dari PDB,” ujar Sri Mulyani ketika konferensi pers APBN Kita Maret 2025

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pada akhir Februari, pemerintah telah mengeluarkan belanja negara sebesar R p348,1 triliun, yang merupakan 9,6% dari total anggaran belanja direncanakan untuk tahun ini.

Belanja itu mencakup belanja Pemerintah Pusat yang mencapai Rp211,5 triliun, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp83,6 triliun (7,2 persen dari target belanja Kementerian/Lembaga) dan belanja non K/L sebesar Rp127,9 triliun (8,3 persen dari target belanja non K/L).

“Hingga akhir Februari dengan berbagai terjadinya inpres, efisiensi dan lain-lain, kita masih melihat belanja negara Rp 348,1 triliun realisasi ini 9,6% dari total belanja yang akan dianggarkan tahun ini,” kata Menkeu Sri Mulyani.

Di samping itu, transfer ke daerah juga menunjukkan perkembangan yang signifikan, dengan total transfer yang telah dilaksanakan hingga akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun, atau sekitar 14,9% dari total transfer direncanakan untuk tahun ini sebesar Rp919 triliun.

“Untuk transfer lebih maju, kita sudah mentransfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun dari persentase lebih tinggi dari kecepatan Pemerintah pusat yaitu 14,9 persen dari total transfer tahun ini sebesar Rp 919 triliun,” jelasnya.

Pada periode Januari hingga Februari, pendapatan negara tercatat mencapai Rp 316,9 triliun, yang setara dengan sekitar 10,5 persen dari target pendapatan untuk tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp3.005,1 triliun.

Sumber utama dari pendapatan ini adalah penerimaan perpajakan yang mencapai Rp240,4 triliun, yang rinciannya terdiri dari pajak sebesar Rp187,8 triliun serta penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang berjumlah Rp52,6 triliun.

Secara rinci penerimaan pajak negara mengalami penurunan signifikan pada awal 2025. Realisasi penerimaan pajak hingga 28 Februari 2025 hanya capai Rp 187,8 triliun. Angka ini turun drastis sebesar 30,19 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 269,02 triliun.

Selain itu, kontribusi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga tidak kalah signifikan, dengan total mencapai Rp 76,4 triliun.

Keseimbangan primer hingga akhir Februari 2025 menunjukkan surplus sebesar Rp48,1 triliun, mencerminkan hasil yang positif meskipun masih ada catatan defisit.

“Untuk posisi 2025 akhir Februari keseimbangan primer dalam posisi surplus R p48,1 triliun. Di dalam APBN UU nantinya kalau itu terlaksana semua adalah Rp 63,3 triliun masih defisit,” ungkapnya.

Spekulasi mengenai kabar Sri Mulyani mengundurkan diri juga semakin mencuat. Kabar ini santer di kalangan wartawan Istana setelah Sri Mulyani menggelar jumpa Pers soal APBN pekan lalu.

Kebenaran berita itu belum ada klarifikasi Sri Mulyani apa mundur atau hanya “hoaks”. ●Redaksi/Alia