2025-05-25 22:13

Milad UAD ke-62, Sandiaga Uno Harap UAD Bantu Pemerintah Bangkitkan Ekonomi Kreatif

Share

FOTO: Seminar Nasional di UAD Yogyakarta

HARIANPELITA — Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno berharap Universitas Ahmad Dahlan (UAD) saat ini telah berusia 62 Tahun membantu pemerintah dalam membangkitkan ekonomi kreatif di masyarakat.

Ia memandang, kapasitas dan kapabilitas akademisi yang dimiliki UAD mampu cepat dan tepat dalam membantu kebangkitan perekonomian bangsa dampak dari pandemi Covid19, Rabu (7/12/2022).

“Jurus sinergi masyarakat dan pemerintah untu memajukan kesejahteraan dan ekonomi mikro adalah Inovasi – Adaptasi – Kolaborasi. Dan UAD bisa melakukan itu,” ujarnya melalui video conference dalam acara Seminar Nasional Dalam Rangka Milad UAD ke-62, Rabu (7/12/2022).

Ia memberikan contoh ekonomi kreatif yang perlu ditingkatkan adalah produksi hijab buatan dalam negeri. menurutnya, dari data yang ia dapatkan dari World Economic Center, Minat belanja masyarakat melalui jejaring toko online saat pandemi meningkat tajam. Ada transaksi pembelian hijab mencapai 1 Juta Dolar atau Rp16,15 Miliar, tapi tidak sampai 25 persen barang yang dibeli itu bukanlah buatan dalam negeri.

Melihat itu, ia berharap masyarakat bisa membuat produk hijab yang layak jual dan memiliki kualitas yang baik agar bisa bersaing dengan buatan luar negeri.

“Jadi untuk kebangkitan ekonomi kreatif ini, kita harus Gercep; gerak cepat. Geber; gerak bersama. dan Gaspol: garap semua potensi, termasuk online,” tambahnya.

Pengamat ekonomi dari Core Indonesia, Hendri Saparini, pada kesempatan itu mengatakan jika setelah pandemi Covid melandai, banyak warga yang mencoba usaha produk UMKM tanpa ada pemetaan dan pemahaman yang matang dalam operasionalnya. Hal itu berdampak pada kemampuan bertahan bisnis mikro yang dijalankan.

“Tahun lalu kemampuan bertahan UMKM 93,8 persen, Tahun ini hanya 46,7 persen,” ujarnya.

Hal itu, menurutnya berdampak pada ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial di masyarakat. Apalagi ada acaman resesi ekonomi yang akan melanda pada tahun 2023 nanti, ia meminta pemerintah untuk tanggap dan cepat dalam upaya meminimalisir kegagalan ekonomi mikro di masyarakat.

Ia menyatakan, setiap lembaga negara memiliki pos anggaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tapi anggaran itu hanya terbuang percuma melalui kegiatan rapat, dialog, diskusi tanpa ada wujud nyata di lapangan atau di masyarakat.

Ia juga menyatakan jika produk domestik bruto (PDB) Indonesia tiap tahun tidak pernah menyetuh angka 8 persen, dan itu menurutny masih jauh dibawah potensi yang dimiliki oleh negara dan bangsa Indonesia.

“Indonesia GDP Growth tahun 1968-1979 rata-rata sebesar 7,5 persen, tahun 1980-1996 berkisar di 6,4 persen. Dan Tahun 2000-2019 berkisar di 4,6 persen. Itu  dibawah potensi yang kita miliki,” tambahnya.

Sebagai informasi, PDB adalah salah satu indikator penting dalam mengukur perekomian suatu negara, terutama dalam kaitannya dengan ekonomi secara makro. Secara sederhana definisi PDB adalah total nilai produksi dan jasa yang dihasilkan semua orang atau perusahaan dalam satu negara, termasuk nilai tambah, dan dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Dengan PDB, ekonomi suatu negara bisa tergambar dari produktivitas penduduknya.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UAD, Dini Yuniarti menyatakan jika pendidikan yang dimiliki warga berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengambil studi kasus di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Angka Kematian ibu yang melahirkan sangat tinggi, ada 300 kematian ibu saat melahirkan dari 100 ribu kelahiran. Penyebab tingginya angka itu diduga karena penanganan kelahiran dilakukan secara tradisional oleh dukun bayi atau dukun beranak yang tidak terlatih.

Hingga akhirnya pemerintah setempat mecoba formulasi untuk mengatasi hal tersebut. Seperti membuat program kemitraan bidan dan dukun (KBD), dan ada kenaikan porsi anggaran di Dinkes yang naik melebihi dari rata-rata anggaran Dinkes secara nasional.

“Tahun 2007 mulai ada program KBD, diperkuat Perda No 2 Tahun 2010. Tahun 2012 ada kenaikan anggaran Dinkes yang secara prosentase dari APBD melebihi rata-rata secara nasional, hingga akhirnya 0 (zero) kasus pada 2012,” ujar Dekan FEB UAD, Dini Yuniarti. ●Red/Bayu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *