HARIAN PELITA — Presiden Prabowo Subianto merasa gembira dengan capaian Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang tembus poin tertinggi sepanjang sejarah Indonesia yaitu level 8.000, Senin (20/10/2025).

Bahkan kemudian Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak akan menaikkan dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.

Presiden Prabowo menyatakan IHSG yang mencapai 8.000 merupakan itu di luar dugaan dan menjadi bukti kerja keras jajaran kabinet di bidang ekonomi.

“IHSG telah tumbuh hingga menembus 8.000, tertinggi sepanjang sejarah republik kita. Ini di luar dugaan, dan saya kira hasil kerja keras para menteri di bidang ekonomi,” jelas Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, dikutip Selasa (21/10/2025).

Prabowo menilai, selama ini banyak pihak menganggap pergerakan IHSG sebagai gambaran kepercayaan investor dan pasar terhadap perekonomian nasional. Namun, Prabowo menekankan yang terpenting bukan sekadar angka di pasar modal, melainkan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia itu sendiri.

Capaian itu hanya bertahan sesaat sebelum akhirnya berbalik melemah 32,876 poin atau 0,41 persen ke posisi 7.898,37 menjelang akhir pidatonya.

Sebanyak 229 saham menguat, 432 melemah, dan 139 stagnan. Total volume transaksi mencapai 47,486 miliar saham dengan frekuensi 1,95 juta kali dan nilai transaksi Rp 30 triliun. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp 14.277 triliun.

Meski naik turun, IHSG cukup betah di posisi 8.000 seperti pada Senin (20/10) sore yang ditutup menguat 2,19 persen ke 8.088. Saat itu, ada 510 saham menghijau, 183 saham merah, dan 117 saham stagnan. Transaksi tembus Rp 22,74 triliun.

Menkeu Purbaya mengaku tak keberatan menaikkan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026, meski keputusan tersebut masih ditahan karena pemerintah pusat menilai dana TKD kerap diselewengkan di tingkat daerah.

“Saya ingat beberapa waktu lalu ada 18 gubernur datang ke tempat saya kan, mereka menuntut transfer ke daerah dinaikkan. Sebenarnya kalau saya sih mau aja naikin, cuma pemimpin di atas masih ragu dengan kebijakan itu karena mereka bilang sering diselewengkan uang di daerah,” kata Purbaya.

TKD adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mendorong pembangunan, memperbaiki pelayanan publik, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Purbaya meminta para gubernur untuk terlebih dahulu membenahi tata kelola dan mempercepat penyerapan anggaran di daerah. Ia menyampaikan akan meninjau kembali penyaluran TKD pada kuartal IV 2025 dan kuartal I 2026.

Kalau pengelolaan daerah sudah lebih rapi dan penyelewengan berkurang, barulah Purbaya berani mengajukan kenaikan TKD ke Presiden Prabowo Subianto. ●Redaksi/Cr-21