HARIAN PELITA — Gerakan Muda untuk Rakyat (GEMURA) mengapresiasi penyelenggaraan Merapi National Economic Forum (MNEF) 2026 mengangkat tema “Kemakmuran Ekonomi di Era Digitalisasi dan Kecerdasan Buatan.”

Forum mempertemukan akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, dan generasi muda itu dinilai berhasil menghadirkan ruang dialog strategis mengenai masa depan ekonomi Indonesia di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Menurut GEMURA, MNEF 2026 menjadi contoh positif keterlibatan generasi muda dalam membangun diskursus ekonomi, digitalisasi, dan kecerdasan buatan.

Terlebih, forum tersebut digagas oleh anak-anak muda yang sebagian masih berusia di bawah 20 tahun.

Perwakilan GEMURA Rajih Musa’ad, menilai keberanian generasi muda menghadirkan forum intelektual berkualitas layak menjadi inspirasi bagi anak muda Indonesia.

“Di usia yang masih sangat muda, mereka mampu menghadirkan forum yang membahas isu-isu strategis bangsa dengan format diskusi yang berkelas. Ini membuktikan bahwa anak muda Indonesia mampu menjadi penggerak perubahan, bukan sekadar pengikut perubahan,” kata Rajih, Senin (8/6/2026).

Rajih menegaskan Indonesia membutuhkan lebih banyak ruang dialog yang mendorong lahirnya gagasan dan solusi di tengah tantangan ekonomi global, transformasi digital, serta perkembangan kecerdasan buatan yang berlangsung cepat.

Menurutnya, penyampaian aspirasi tidak harus selalu dilakukan melalui aksi turun ke jalan. Kritik yang efektif dan berdampak justru lahir dari argumentasi yang kuat, berbasis data, dan menawarkan solusi.

“Kritik yang berkualitas tidak lahir dari teriakan yang paling keras, tetapi dari argumentasi yang paling kuat. Anak muda harus mampu mengedepankan gagasan dan pemikiran yang konstruktif,” ujarnya.

Ia mengingatkan pentingnya membangun tradisi intelektual yang kuat agar generasi muda tidak mudah terjebak dalam mobilisasi emosional yang minim substansi.

“Kita menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat. Namun, jangan sampai anak muda hanya menjadi massa yang digerakkan oleh kepentingan tertentu tanpa memahami substansi isu yang diperjuangkan,” tegasnya.

Rajih menilai MNEF 2026 menunjukkan bahwa partisipasi anak muda dapat diwujudkan melalui forum diskusi yang mendorong pertukaran ide, pengujian gagasan, dan pencarian solusi atas berbagai persoalan bangsa.

“Indonesia membutuhkan generasi muda yang tidak hanya berani mengkritik, tetapi juga mampu menawarkan solusi. Forum seperti ini mengajarkan anak muda untuk berdebat dengan data, berdiskusi dengan gagasan, dan berpikir strategis,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kemajuan teknologi tidak akan otomatis membawa kemakmuran tanpa didukung kualitas sumber daya manusia, budaya berpikir kritis, riset, inovasi, dan kolaborasi.

“Kita tidak bisa menghadapi era digitalisasi dan kecerdasan buatan hanya dengan politik kemarahan. Indonesia membutuhkan ruang diskusi, inovasi, dan kolaborasi. Anak muda harus menjadi produsen solusi, bukan konsumen provokasi,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, GEMURA juga menyatakan kesiapannya menjalin kolaborasi dengan MNEF dalam berbagai program pengembangan kepemudaan, literasi digital, kepemimpinan, pendidikan kebangsaan, serta forum diskusi strategis yang melibatkan generasi muda dari berbagai latar belakang.

Rajih menambahkan, GEMURA dan MNEF memiliki kesamaan visi dalam membangun generasi muda yang kritis, inovatif, dan berorientasi pada solusi.

Sebagai penutup, ia mengajak generasi muda untuk lebih selektif dalam menerima informasi dan berbagai ajakan yang beredar di ruang publik. ●Redaksi/Satria

HARIAN PELITA — Gerakan Dapur Indonesia (Garuda) berkolaborasi dengan Gema Bela Negara menyelenggarakan “Breakfast Jakarta Bersih” di halaman kantor Kemendikdasmen, Jakarta  Kegiatan ini juga dihadiri Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Selain itu, ribuan peserta diikuti dari berbagai kalangan, mulai dari anggota organisasi, mahasiswa hingga masyarakat umum dari wilayah Jabodetabek. Acara meliputi senam Zumba massal, donor darah bekerja sama dengan PMI serta pembagian sarapan gratis.

Ketua Umum Garuda Indonesia Nofalia menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendorong gaya hidup sehat sekaligus memperkuat kepedulian sosial masyarakat.

“Konsep acara menggabungkan olahraga, aksi sosial, dan pemberdayaan UMKM dalam satu kegiatan terpadu,” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat kemandirian pangan nasional, termasuk melalui pemberdayaan pelaku usaha kecil dan sektor pertanian. Sarapan gratis melibatkan sebanyak 30 gerobak pedagang untuk para peserta.

Sementara, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai kolaborasi antara Gema Bela Negara dan Gerakan Dapur Indonesia mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program pemerintah, khususnya di bidang ketahanan pangan dan kesejahteraan.

“Kegiatan bakti sosial yang dipadukan dengan olahraga seperti ini sangat positif dan bermanfaat. Saya berharap dapat terus dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Zulhas.

Kemudian, Ketua Umum Gema Bela Negara, R. Achmad Juniawan, bersama Sekretaris Jenderal Heikal Safar mengatakan dalam kegiatan ini acara berjalan lancar. Menurut dia jumlah perserta yang hadir melampaui target yang telah ditetapkan.

“Antusiasme masyarakat sangat tinggi. Ini menjadi bukti bahwa kegiatan yang menggabungkan aspek sosial, kesehatan, dan kebersamaan mendapat sambutan positif,” jelasnya.

Ia berharap  penyelenggara kegiatan serupa dapat terus digelar secara berkelanjutan di berbagai daerah hal ini sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. ●Redaksi/Dw

HARIAN PELITA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merasa yakin kondisi rupiah mengalami pelemahan tidak mengganggu aktivitas ekonomi nasional.

Menurutnya, nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat.

Itu ditegaskan Purbaya pada konferensi pers Persiapan Operasional PT Danantara Sumberdaya Indonesia di Wisma Danantara, Jakarta Pusat, Minggu (31/5/2026) lalu.

Purbaya mengeklaim telah mengantisipasi risiko depresiasi rupiah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Ia menilai fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat sehingga gejolak nilai tukar tidak akan menghambat laju pertumbuhan.

Purbaya menyatakan perhatian utama pemerintah saat ini bukan sekadar menjaga pergerakan kurs, melainkan memastikan mesin ekonomi domestik tetap bergerak.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang solid akan menjadi faktor utama yang pada akhirnya mengembalikan kekuatan rupiah. ●Redaksi/RR

HARIAN PELITA — Midea Electronics Indonesia, perusahaan elektronik global terkemuka, meresmikan Midea Kitchen Pro Shop ketiga di Indonesia berlokasi di Gading Serpong, Tangerang.pada Selasa, 26 Mei 2026.

Midea Kitchen Pro Shop ini merupakan kerja sama Midea dengan PT Era Bangunan.dihadiri President Director Midea Electronics Indonesia Jack Ding, Vice President Midea Electronics Indonesia Michael Adisuhanto dan Herma Hochi Owner PT Era Bangunan.

Michael mengungkapkan Kitchen Pro Shop ini merupakan yang ketiga di Indonesia. Adapun Kitchen Pro Shop ini menawarkan lengkapnya lini produk, peralatan rumah tangga dari Midea.

“Di Kitchen Pro Shop, konsumen dapat dengan mudah memenuhi peralatan rumah tangga yang dibutuhkan, karena Midea telah menyediakan itu semua di sini.” ujar Michael.

Michael melanjutkan, Gading Serpong dipilih sebagai Midea Kitchen Pro Shop untuk mencapai pangsa pasar di Tangerang saat ini yang bergerak agresif.

“Kami percaya bahwa dengan hadirnya Midea Kitchen Pro Shop menghadirkan pengalaman berbelanja yang lebih lengkap dan eksklusif bagi konsumen, dengan fokus pada produk-produk kitchen appliance dan water heater.” Toko ini menjadi destinasi ketiga untuk kebutuhan dapur modern. Dengan komitmen ini, kami yakin produk Midea dapat menguasai pasar elektronik Indonesia dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Michael, saat peresmian Midea Kitchen Pro Shop Gading Serpong, Selasa, 26 Mei 2026.

Herma Hochi menambahkan, selain menawarkan rangkaian produk lengkap, Midea Kitchen Pro Shop juga menyediakan layanan konsultasi dan demo produk langsung, sehingga pelanggan dapat merasakan langsung kualitas dan keunggulan teknologi dari Midea.

“Kami berharap Midea Kitchen Pro Shop ini dapat menjadi destinasi utama bagi pelanggan yang mencari produk Midea yang berkualitas, sekaligus memberikan pengalaman pelayanan terbaik yang mendukung kenyamanan pelanggan.” pungkas Herma Hochi. ●Redaksi/Rls10

HARIAN PELITA — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menerima sedekah daging untuk Palestina dan penyintas bencana Sumatra dari Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) sebesar Rp853.100.000. 

Bantuan tersebut terdiri atas Rp354 juta untuk Palestina dan Rp499.100.000 untuk penyintas bencana di Sumatra.

Penyerahan tersebut secara simbolis dilakukan Ketua Umum JSIT Indonesia H Ahmad Fikri, M.Pd., NLP dan diterima langsung Ketua Baznas RI Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc di Gedung Baznas RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Sodik Mudjahid mengapresiasi keluarga besar JSIT yang mempercayakan penyaluran sedekah daging melalui Baznas. Ia menegaskan, bantuan tersebut akan disalurkan secara amanah dan tepat sasaran.

Menurut Sodik, meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap isu kemanusiaan menjadi modal penting dalam memperkuat solidaritas sosial, terutama di tengah situasi global dan bencana yang masih terjadi di berbagai wilayah.

“Luar biasa, JSIT mengamanatkan bantuan untuk Palestina, khususnya Gaza dan juga untuk Sumatra. Terima kasih kepada JSIT Indonesia, ini menjadi doa sekaligus amanah yang harus kami pertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ahmad Fikri menyampaikan apresiasi kepada Baznas RI yang telah memfasilitasi penyaluran sedekah daging dari keluarga besar JSIT.

Ahmad Fikri menjelaskan, bantuan tersebut berasal dari donasi para guru, siswa, dan orang tua murid di Jaringan Sekolah Islam Terpadu yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Ia menjelaskan, bantuan untuk Palestina sebesar Rp 354 juta disalurkan sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Gaza yang masih menghadapi krisis kemanusiaan.

“Sementara bantuan untuk Sumatra lebih besar karena kebutuhan masyarakat terdampak bencana dinilai sangat mendesak,” jelasnya.

Menurutnya, gerakan donasi ini menjadi bagian dari upaya menanamkan nilai kepedulian sosial dan kemanusiaan di lingkungan sekolah, khususnya bagi para siswa.

“Di sekolah-sekolah kami diajarkan bagaimana peduli terhadap kemanusiaan dan mendukung kemerdekaan. Ini merupakan wujud nyata pendidikan, bukan hanya teori di ruang kelas, tetapi juga aksi nyata melalui donasi dan sedekah daging,” kata Ahmad Fikri. ●Redaksi/Rls07

HARIAN PELITA — Implementasi Kawasan Zona Rendah Emisi berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah yang signifikan di tengah wacana pengenaan pajak kendaraan listrik. Selain itu, strategi lain, seperti cukai emisi dan pajak progresif, layak dieksplorasi.
Namun demikian, penerapan insentif tetap membutuhkan kalkulasi cermat. Hal ini penting agar kebijakan tidak membebani fiskal, sekaligus menjaga iklim investasi dan adopsi kendaraan listrik tetap optimal.

Head of Industrial and Transport Decarbonization INDEF Green Transition Initiative (GTI) Andry Satrio Nugroho menjelaskan, terdapat sejumlah kebijakan alternatif sebelum mempertimbangkan pencabutan insentif kendaraan listrik.

Menurutnya, penghentian insentif perlu diperhitungkan secara matang agar tidak memperlambat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Di samping itu, kejelasan soal pajak ini penting untuk memberikan kepastian bagi pengguna maupun pelaku usaha.

Berdasarkan perhitungan INDEF GTI, terdapat beberapa sektor penerimaan yang berpotensi untuk dikembangkan pemerintah daerah.

Pertama, penerapan Kawasan Zona Rendah Emisi atau Low Emissions Zone (LEZ). Sebagai contoh di Jakarta, kawasan pusat bisnis Jalan Sudirman, berpotensi menghasilkan Rp383 milliar per tahun melalui penerapan LEZ.

Selain sumber penerimaan, LEZ di koridor ini sekaligus menjadi instrumen pengendalian kualitas udara di pusat Jakarta.

“Potensi ini masih dari satu kawasan, bisa bertambah seiring penerapan di kawasan lain. Tidak hanya potensial secara ekonomi, kebijakan ini juga berdampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan di pusat bisnis Jakarta,” ucapnya di acara Media Briefing dan Launching White Paper Kajian Pajak Kendaraan Listrik Daerah di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Kebijakan lain yang bisa diimplementasikan adalah cukai emisi. Berdasarkan perhitungan INDEF GTI, cukai emisi berpotensi menambah pendapatan negara sebesar Rp40 triliun per tahun.

Angka ini melampaui gabungan cukai plastik dan minuman berpemanis, bahkan, tiga kali lipat dari cukai alkohol.

Pendapatan ini bisa dibagi dalam bentuk Dana Bagi Hasil dengan kinerja ekonomi dan lingkungan tertentu, sebagai motivasi pendorong ekonomi hijau daerah.

Selanjutnya, bila tetap ingin memberlakukan pajak kendaraan listrik, pemerintah bisa menerapkannya secara progresif berbasis wajib pajak.

Berdasarkan perhitungannya, presentasi kendaraan listrik tahun 2025 nasional, didominasi oleh kepemilikan kedua yakni sebesar 66,2 persen.

Presentasi kepemilikan pertama masih sangat kecil di angka 4,0 persen. Total potensi dari pajak kepemilikan kedua dan selanjutnya ini sebesar Rp 1,9 triliun per tahun.

Andry menambahkan, ke depan, pemerintah perlu memperhitungkan berbagai aspek terkait kelanjutan dari insentif. Mulai dari rentang waktu insentif, kondisionalitas industri dan investasi, serta tingkat jumlah adopsi kendaraan listrik.

“Kepastian terkait waktu dan perhitungan ini perlu agar tidak membingungkan dunia usaha. Selain itu, adanya kepastian bisa menjaga minat masyarakat yang baru akan berpindah dari kendaraan bahan bakar fosil ke kendaraan listrik,” ucapnya. 

●Titik impas
Perhitungan yang cermat dalam perumusan kebijakan insentif perpajakan kini menjadi agenda penting daerah. Pemerintah ingin agar transisi energi berjalan baik tanpa mengorbankan sisi fiskal daerah.

Kepala Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta Jimmi Pardede menyebut, diskusi terkait pengenaan pajak kendaraan listrik masih terus berlangsung.

Ia menyebut, pemerintah daerah kini mengalami tekanan akibat pengurangan anggaran tranfer, sehingga opsi penerimaan baru terus dicari.

Jimmi menjelaskan, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah pengenaan pajak kendaraan listrik secara progresif. Cara ini diharapkan membuat transisi ke kendaraan listrik terjaga, sembari meningkatkan potensi penerimaan asli daerah.

Pengenaan pajak bisa dilakukan berdasarkan rentang nilai jual. Ia mencontohkan, semakin tinggi nilai kendaraan maka kewajiban pajak kendaraan semakin besar. Ini perlu untuk memastikan keadilan bagi masyarakat. “Usulan pajak progresif sangat bagus. Intinya penerapan pajak ini harus berdasarkan nilai keadilan,” ucapnya.

Senada dengan Andry, Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Sunandar menjelaskan, pemberlakuan insentif perlu memperhatikan kondisionalitas industri dan kondisi ekonomi. Insentif perpajakan perlu melihat sejauh mana perkembangan industri kendaraan listrik, jumlah pengguna, serta infrastruktur pendukung.

“Berbicara insentif, kita tidak bisa memberikan insentif selamanya. Kita perlu lihat bagaimana perkembangan ekosistem industrinya, pabriknya, baterainya, dan jumlah pengguna dan pembelinya. Lalu kita kaji, apakah insentif layak atau tidak untuk dilanjutkan,” ucapnya.

Direktur Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Narutomo menyebut, perhitungan terkait keberlanjutan penerapan pajak kendaraan listrik juga perlu menyentuh aspek institusional, sosiologis, yuridis, dan filosofis.

Ia menyebut, dari sisi sosiologis contohnya, kendaraan listrik dikategorikan barang mewah sehingga perlu dikenakan pajak. Lalu, dari sisi yuridis dan institusional, penerapan rekomendasi kebijakan perlu memperhatikan kemampuan perangkat pemerintah daerah dan pusat menerapkannya.

Teguh menambahkan, pemerintah pusat telah menerbitkan surat yang menginstruksikan pemerintah daerah memberikan insentif bagi kendaraan listrik. Namun, ia menegaskan, pemerintah daerah yang memiliki kewenangan teknis terkait hal tersebut. ●Redaksi/Rls06

HARIAN PELITA — Industri properti tidak hanya membutuhkan kemampuan membangun proyek, tetapi juga pemimpin yang mampu membaca peluang, mengelola risiko, dan menjaga keberlanjutan bisnis.

Perspektif inilah dibagikan PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) kepada peserta Program Mini MBA Real Estate Center for Strategic and Leadership (CSEL) Universitas Indonesia.

Program CSEL Universitas Indonesia sendiri merupakan pelatihan terapan yang berorientasi pada kompetensi strategis dalam investasi dan pengembangan properti berbasis studi kasus aktual dan project visit langsung.

Program ini membantu membangun keterampilan dan keahlian entrepreneurial di era digital, yang esensial dalam future work. Lembaga ini didirikan pada tahun 2020 dengan semangat memfasilitasi pemuda dan profesional dalam mengasah keterampilan untuk menunjang kesuksesan.

Melalui kegiatan Sharing & Diskusi bertema “Entrepreneurship & Leadership dalam Industri Properti” yang berlangsung di Dave Apartment, Depok, DADA hadir memberikan pengalaman langsung mengenai dinamika industri properti dari sudut pandang praktisi dan perusahaan terbuka.

Kegiatan ini menjadi ruang interaktif bagi mahasiswa dan profesional muda untuk memahami bagaimana tantangan industri properti dijalankan di dunia nyata, mulai dari pengembangan proyek, strategi bisnis, hingga kepemimpinan perusahaan.

Direktur PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) Bayu Setiawan hadir sebagai pembicara utama menekankan bahwa industri properti membutuhkan pemimpin yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menciptakan nilai jangka panjang.

“Entrepreneurship di industri properti bukan hanya soal membangun aset, tetapi juga membangun kepercayaan, integritas, dan keberlanjutan bisnis,” ujar Bayu Setiawan dalam keterangan persnya.

Menurutnya, perkembangan pasar yang semakin dinamis menuntut perusahaan properti untuk lebih adaptif terhadap perubahan regulasi, perilaku konsumen, hingga tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Dalam sesi diskusi dipandu Koordinator Kurikulum Mini MBA Real Estate CSEL UI Kresna Satya Prameswara, para peserta aktif membahas berbagai isu aktual industri properti.

Mulai dari strategi pengembangan proyek, pengelolaan tim di perusahaan terbuka, hingga tantangan emiten properti dalam menjaga pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Program Mini MBA Real Estate CSEL UI, Fithor Muhammad, menilai keterlibatan DADA memberikan pengalaman belajar yang lebih aplikatif bagi peserta.

Menurutnya, mahasiswa tidak hanya memperoleh teori di ruang kelas, tetapi juga mendapatkan gambaran nyata mengenai pola kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam industri properti modern.

“Kolaborasi dengan pelaku industri menjadi bagian penting untuk menciptakan SDM properti yang siap menghadapi tantangan bisnis ke depan,” kata Fithor.

Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara dunia akademik dan industri dalam mencetak talenta properti yang memiliki kompetensi strategis, kepemimpinan visioner, dan pemahaman pasar yang kuat.

Melalui kolaborasi tersebut, DADA menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sumber daya manusia dan ekosistem industri real estate Indonesia yang lebih berkelanjutan.

Karena itu, lanjut Bayu DADA selalu menghadirkan banyak inovasi disetiap proyek yang dikembangkan kepada konsumen, terutama bagi kalangan anak muda.

Menurutnya, Salah satu bentuk komitmen  DADA dalam menghadirkan hunian solutif bagi generasi muda adalah dengan menyediakan rumah yang tidak hanya terjangkau secara harga, tetapi juga dirancang sesuai preferensi dan kebutuhan gaya hidup mereka. ●Redaksi/Rls05

HARIAN PELITA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta klarifikasi kepada PT Shopee International Indonesia.

Sejumlah pengaduan konsumen diterima Direktorat Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan meminta klarifikasi PT Shopee International Indonesia.

Pengaduan konsumen meliputi ketidaksesuaian barang dengan pesanan, kendala dalam proses transaksi, hingga masalah pada layanan pembayaran digital.

“Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pembinaan guna memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memenuhi hak-hak konsumen dalam transaksi PMSE,” tegas Direktur Pemberdayaan Konsumen, Immanuel Tarigan Sibero dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).

Pihak Shopee diwakili Government Relation Jean Dona Tammara dan Aurelia Josephine Gunawan menyampaikan seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti antara lain melalui pengembalian dana kepada konsumen, penghapusan tagihan ShopeePayLater, pemberian kompensasi, hingga mediasi dengan merchant terkait pengembalian barang.

Sementara itu Kementerian Perdagangan juga mengimbau masyarakat agar menjadi konsumen yang lebih bijak, teliti, dan berhati-hati dalam melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, antara lain dengan memastikan kesesuaian spesifikasi barang, memahami syarat dan ketentuan transaksi, serta menyimpan bukti pendukung transaksi apabila terjadi kendala.

Konsumen juga berkewajiban membaca dan memahami informasi produk, melakukan transaksi secara jujur, memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan, serta mengikuti proses penyelesaian sengketa secara baik dan sesuai ketentuan.

Bagi konsumen yang mengalami kendala transaksi di Shopee, pengaduan dapat disampaikan melalui layanan pelanggan Shopee, baik melalui telepon di nomor +62 21 3950 0300, fitur Customer Service dan Live Chat di aplikasi, maupun media sosial resmi Shopee. ●Redaksi/RS

Kategori Bank Jakarta
Penulis Nazar Husain

HARIAN PELITA — Bank DKI resmi ganti nama menjadi Bank Jakarta pada 22 Juni 2025 silam. Pengumuman rebranding dilakukan bertepatan dengan HUT Jakarta ke-498 lalu. Perubahan nama saja dan logo. Nama badan hukumnya tetap PT Bank DKI.

Sementara alasan ganti nama, menurut data, bagian dari program transformasi bank untuk jadi lebih modern, profesional, dan siap bersaing nasional-regional.

Kini sesuai perkembangannya, menyiapkan implementasi UU No2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Alasan lain langkah strategis menuju Initial Public Offering.

Sementara itu Rekening, kartu, layanan semua tetap berjalan normal. Nomor rekening, ATM, mobile banking JakOne Mobile, dan layanan lain tidak berubah otomatis.

●Logo dan branding
Bank Jakarta telah memakai logo baru “Bank Jakarta” sejak peluncuran 22 Juni 2025 silam. Bank Jakarta mempunyai visi “Menjadi Bank Pilihan untuk Jakarta yang Maju dan Sejahtera”.

●JakOne Mobile dan JakOne Pay
Menariknya bagi nasabah Bank Jakarta, aplikasi tetap pakai nama “JakOne Mobile” dan “JakOne Pay”. Kini belum berganti nama menjadi “Jakarta Mobile”.

Termasuk login, saldo, mutasi, transfer, QRIS tetap normal tidak perlu daftar ulang. Update aplikasi saja ke versi terbaru di Play Store/App Store biar muncul logo dan tampilan baru Bank Jakarta.

Usaha untuk mengembangkan nasabah Bank Jakarta juga kartu ATM/Debit dan Kartu Kredit. Bahkan selama kita memegang kartu lama dengan logo Bank DKI masih bisa dipakai sampai masa berlaku habis.

Bila nasabah minta ganti kartu baru atau kartu kamu expired, yang keluar sudah pakai logo “Bank Jakarta”. Semua gungsi, PIN, limit, dan jaringan ATM/EDC tidak berubah.

Soal pelayanan Bank Jakarta terbilang ramah terutama buat urusan Bansos, Kartu Lansia Jakarta, dan cetak buku tabungan. “Pokoknya urusan pelayanan karyawannya cukup ramah, cepat dan sigap,” ujar seorang nasabah Bank Jakarta bernama Sugeng ketika ditemui di Cabang Bank Jakarta Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

Keluhan sering muncul seperti keluhan transfer antar bank gagal/pending, refund lama, dan masalah di JakOne Mobile. Beberapa nasabah KPR komplain soal pelunasan dipercepat dan proses akad yang lama. “Namun semua bisa diatasi selama ini,” ujar seorang karyawan Bank Jakarta.

Sebagai nasabah Bank Jakarta, saya akui memang pelayanannya terbilang ramah, gerak cepat tanpa ribet. Apalagi ketika seorang nasabah mau menjadi nasabah, diakui pasti cepat.

Menurut data resmi terbaru Bank Jakarta sekitar 72.000 PNS Pemprov DKI Jakarta menjadi nasabah Bank Jakarta. Rinciannya 72.000 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk 1.200 CPNS.

Semua PNS memakai produk “Tabungan Monas” dan “Tabungan Simpeda” Bank DKI/Bank Jakarta.

Sesuai kebijakan Pemprov DKI Jakarta, Bank Jakarta sebagai bank penyalur gaji dan TKD PNS, plus kartu identitas PNS digabung jadi kartu ATM JakCard.

Diperoleh keterangan, total nasabah Bank DKI/Bank Jakarta sekitar 800.000 pemegang kartu ATM. Jadi nasabah PNS sekitar 9% dari total nasabah kartu.
Angka 72.000 ini dari data Pemprov DKI Jakarta tapi belum ada update terbaru pasca rebranding Juni 2025 lalu.

Mantan Kasudin Gedung dan Perumahan Jakarta Selatan Imam, menyebut, bahwa selama dia menjadi PNS, alur distribusi gajinya tidak pernah “tersendat”. “Selalu tepat waktu,” tuturnya.

Imam juga mengakui pensiunan PNS Kantor Wali Kota Jakarta Selatan menuturkan bahwa memohon kredit lewat Bank Jakarta tidak begitu rumit. “Asal ada SK kita kredit gampang dan lancar, semua disesuaikan dengan gaji kita,” tukasnya.

Sejumlah PNS juga menyebut bahwa pelayanan Bank Jakarta saat ini sudah menjadi melayani nasabah sebagai “raja” apa pun permintaan. “Saya menilai Bank Jakarta saat ini sudah menjadi bank modern sesuai perkembangan zaman,” kata Satia, pensiun PNS mantan Camat Jagakarsa.

Kesimpulannya, Bank Jakarta harus juga melawan bank-bank lain untuk bersaing menarik nasabah diluar PNS, sehingga ukuran pelayanan terukur dan meluas.
Tidak jago kandang di DKI Jakarta. *****

HARIAN PELITA — Pemerintah kecolongan dugaan kegiatan penambangan emas ilegal dikuasai Warga Negara (WN) China di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara.

Aktivitas itu dilakukan di dalam area konsesi PT Tambang Mas Sangihe (TMS), yang ditaksir bernilai Rp200 miliar.

Bahkan pengusaan itu sudah lama berlangsung tanpa ada tindakan padahal warga di sana sudah sering melaporkan tindakan ilegal itu kepada pemerintah. “Kita sering membuat laporan tapi tak pernah ditanggapinya,” ujar warga disana, Jumat (15/5/2026)

Atas laporan itu baru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak setelah menerima laporan.

Namun Kementerian ESDM menekankan bahwa informasi tersebut masih dalam penyelidikan dan belum dapat dipastikan sebagai pelanggaran hukum.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian ESDM Rilke Jeffri Huwae mengatakan laporan mengenai dugaan kegiatan penambangan ilegal tersebut telah diterima oleh kementerian dan saat ini sedang ditangani.

“Kami telah menerima laporan tersebut. Laporan tersebut sedang dipantau secara ketat,” kata Rilke dalam siaran pers resmi, Jumat (15/5/2026).

Kementerian ESDM belum memberikan kepastian mengenai status kegiatan yang dilaporkan.

Seorang pejabat dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum kementerian menyatakan bahwa informasi yang diterima masih berupa tuduhan, sehingga memerlukan verifikasi lebih lanjut oleh direktorat terkait.

Proses pemeriksaan masih berlangsung dan pemeriksaan lebih lanjut diperlukan sebelum mengeluarkan pernyataan publik resmi.

“Ini adalah bagian dari proses investigasi. Kami tidak dapat mengatakan banyak karena kami khawatir hal itu dapat memengaruhi investigasi,” kata pejabat itu.

Tambang ilegal dapat memicu kerusakan ekosistem lingkungan yang parah, seperti erosi, polusi air, dan lubang tambang yang dibiarkan begitu saja. ●Redaksi/HP