HARIAN PELITA — Klinik BAMED meraih penghargaan Specialty Clinic of the Year (Preventive Medicine) – Indonesia dalam ajang Healthcare Asia Awards 2026 berlangsung di Marina Bay Sands Expo & Convention Center, Singapura, Kamis (26/3/2026) malam.

Penghargaan ini menegaskan posisi BAMED sebagai leading model preventive
healthcare di Asia dan diterima langsung oleh CEO dr Yassin Yanuar Mohammad,
didampingi dr Abigail Audity dan dr Adhimukti.

Melihat pentingnya intervensi sejak awal, BAMED mengedepankan deteksi
dini dan pemantauan berkelanjutan, sehingga pasien dapat memahami risiko
kesehatannya lebih awal dan mengambil tindakan sebelum kondisi berkembang
lebih jauh.

Sistem layanan terintegrasi menghubungkan konsultasi, pemeriksaan,
hingga tindakan medis dalam satu alur yang efisien.

Sejak berdiri pada 2010, BAMED telah berkembang menjadi jaringan dengan
sembilan cabang di Indonesia, didukung lebih dari 100 dokter spesialis dan
subspesialis.

Layanan mencakup kulit & rambut, obstetri & ginekologi, andrologi,
pediatri, nutrisi klinis, akupunktur medis, kedokteran gigi, laktasi, hingga praktik
umum—all dalam alur yang efisien dan fokus pada preventive care.

Untuk menjaga kualitas, BAMED menerapkan standar operasional prosedur
dan protokol medis di seluruh cabang. Fasilitas dan teknologi medis mendukung
diagnosis tepat waktu dan intervensi yang cepat, memastikan pasien mendapatkan
perawatan terbaik tanpa harus berpindah fasilitas.

“Di Bamed, kami percaya layanan kesehatan harus mengutamakan
pencegahan, bukan hanya pengobatan. Tujuan kami adalah pasien datang
sebelum sakit, bukan setelahnya,” ujar dr Yassin Yanuar Mohammad CEO
Klinik BAMED.

Healthcare Asia Awards adalah ajang bergengsi tingkat Asia yang menilai
rumah sakit, klinik, dan institusi kesehatan berdasarkan inovasi layanan medis,
kualitas dan patient outcomes, efisiensi operasional, dan dampak nyata bagi
masyarakat.

Peserta berasal dari seluruh Asia, termasuk Singapura, Malaysia,
Indonesia, dan Thailand, sehingga kompetisinya sangat tinggi.
Dengan pendekatan ini, BAMED mendorong pasien untuk memulai
perjalanan kesehatan dari pencegahan, menjadikan preventive medicine sebagai
standar layanan yang aman, efektif, dan mudah diakses di Jakarta maupun seluruh
cabang di Indonesia. ●Redaksi/Rls/HP

HARIAN PELITA — Aliansi Jurnalis Video (AJV) Divisi Lingkungan Hidup menggelar diskusi publik bertemakan, “Bahaya Pencemaran Uap BBM di SPBU” di Hotel Amaris Pancoran, Sabtu 7 Maret 2026.

CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa, mengungkapkan bahwa ancaman terbesar dari operasional SPBU adalah paparan senyawa Volatile Organic Compounds (VOCs) seperti bensena, toluena, dan xilena (BTX).

Senyawa tersebut berasal dari penguapan bahan bakar yang terjadi selama proses penyimpanan maupun pengisian BBM.

Menurut Fabby, VOCs dapat muncul ketika bahan bakar disimpan di dalam tangki sehingga terjadi proses evaporasi, saat pengisian bahan bakar kendaraan, maupun ketika terjadi kebocoran akibat infrastruktur yang sudah tua.

“Bahaya ini sering kali tidak terlihat, tetapi risikonya besar terutama bagi pekerja SPBU yang setiap hari terpapar uap bahan bakar,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kandungan VOCs sangat dipengaruhi oleh kualitas bahan bakar. Semakin rendah kualitas BBM, semakin tinggi kandungan senyawa berbahaya tersebut. Sebaliknya, bahan bakar dengan standar lebih tinggi memiliki kandungan VOCs yang lebih rendah.

Di berbagai negara, lanjutnya, SPBU telah menerapkan teknologi vapor recovery system, yaitu alat yang berfungsi menyerap kembali uap bahan bakar agar tidak terlepas ke udara. Namun teknologi tersebut belum digunakan secara merata di Indonesia.

“Beberapa SPBU milik Pertamina sudah mulai menerapkan konsep ramah lingkungan, tetapi belum semua menggunakan alat penyerap uap tersebut,” katanya.

Fabby juga menekankan pentingnya peningkatan standar kualitas BBM di Indonesia minimal setara Euro 4, yang dapat mengurangi emisi berbahaya. Ia menilai bahan bakar berkualitas rendah tidak hanya memperburuk polusi udara, tetapi juga dapat merusak mesin kendaraan.

Selain itu, ia menyoroti perlindungan bagi pekerja SPBU yang seharusnya menggunakan alat pelindung diri, seperti masker khusus dengan karbon aktif atau masker standar N92 untuk mengurangi paparan VOCs.

“Ambang batas paparan VOCs yang aman sekitar 0,5 ppm. Idealnya pekerja diperiksa kesehatannya secara berkala, bahkan kadar zat tersebut dalam darah perlu dipantau setiap minggu,” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan penerapan standar keselamatan kerja melalui pengawasan yang ketat, termasuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia sekaligus Sekretaris Eksekutif Jamkeswatch, Abdul Gofur, menyoroti kondisi pekerja SPBU yang dinilai masih jauh dari perlindungan yang layak.

Ia menyebut banyak pekerja SPBU yang menerima upah di bawah upah minimum provinsi (UMP). Selain itu, status kerja mereka sering kali tidak jelas, mulai dari magang, pekerja lepas, hingga kontrak jangka sangat pendek.

“Bahkan ada yang kontraknya hanya satu bulan. Ini tentu membuat perlindungan pekerja menjadi lemah,” ujarnya.

Gofur menambahkan bahwa pekerja SPBU tidak hanya terpapar uap BBM, tetapi juga polusi dari gas buang kendaraan yang setiap hari keluar masuk area SPBU. Sayangnya, sebagian besar pekerja tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) yang memadai.

Ia juga menyoroti masih banyak pekerja di SPBU yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami meminta minimal dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pekerja SPBU serta memastikan mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial,” katanya.

Sementara itu, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Muhammad Mufti Mubarok, menegaskan pentingnya audit terhadap operasional SPBU untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja.
Menurutnya, audit tersebut juga perlu memastikan bahwa pengelola SPBU telah memberikan perlindungan kesehatan, termasuk kepesertaan BPJS bagi para pekerjanya.

“Kami mendorong agar dilakukan audit menyeluruh untuk memastikan SPBU memenuhi standar keselamatan kerja serta hak-hak pekerja,” ujarnya. ●Redaksi/Sat

HARIAN PELITA — Regurgitasi atau gumoh pada bayi kerap menimbulkan kekhawatiran orang tua dan sering disalahartikan sebagai penyakit.

Padahal secara medis, regurgitasi dan Gastroesophageal Reflux (GER) merupakan kondisi fisiologis yang umum terjadi pada bayi, terutama pada enam bulan pertama kehidupan.

Isu ini menjadi fokus utama dalam Media Gathering & Health Talk diselenggarakan oleh RS Premier Bintaro turut dihadiri dr Relia Sari, MARS, selaku Chief Executive Officer (CEO) RS Premier Bintaro.

Mengusung tema “POV: Regurgitasi, GER, dan GERD pada Anak dan Dampaknya terhadap Kesehatan”, kegiatan digelar  di Sutasoma Hotel at The Tribrata, Dharmawangsa, Jakarta,  Rabu, (4/2/2026),

Dalam sambutannya, dr. Relia Sari, MARS menyampaikan bahwa edukasi kesehatan anak berbasis bukti ilmiah merupakan bagian dari komitmen RS Premier Bintaro dalam mendukung tumbuh kembang anak yang optimal.

“Peran media dinilai penting untuk membantu menyampaikan informasi kesehatan yang akurat kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua,” tuturnya.

Berdasarkan data klinis yang dipaparkan dalam kegiatan ini, sekitar 30 persen bayi mengalami regurgitasi, dengan puncak kejadian pada usia 3–4 bulan, dan umumnya akan berkurang secara bertahap hingga usia 12 bulan. Kondisi ini dikenal sebagai happy spitter, yaitu bayi yang tetap ceria, menyusu dengan baik, dan tumbuh normal meskipun sering mengalami gumoh.

Namun demikian, Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) merupakan kondisi yang berbeda dan jauh lebih jarang, dengan prevalensi sekitar 3–8 persen. GERD terjadi ketika isi lambung naik ke kerongkongan secara terlalu sering atau terlalu lama, sehingga dapat menyebabkan peradangan esofagus (esofagitis) dan komplikasi lain seperti gangguan makan, gagal tumbuh, anemia, regurgitasi disertai darah, hingga gangguan kualitas hidup anak.

Prof. Dr. Badriul Hegar, Sp.A(K),   Dokter Spesialis Anak Konsultan Gastrohepatologi, sebagai narasumber utama, menegaskan bahwa tantangan terbesar di lapangan adalah membedakan regurgitasi fisiologis dengan GERD.

“Regurgitasi dan GER itu sering dan umumnya tidak berbahaya, sedangkan GERD jarang. GERD perlu dicurigai bila terdapat tanda bahaya atau alarm sign, seperti gagal tumbuh, bercak darah pada regurgitasi, nyeri hebat, atau gangguan neurologis. Tanpa tanda alarm, pemeriksaan lanjutan biasanya tidak diperlukan,” paparnya.

Prof. Dr. Badriul Hegar, Sp.A(K) dikenal sebagai salah satu pakar terkemuka di Indonesia dalam bidang gastroenterologi dan hepatologi anak, dengan pengalaman luas dalam praktik klinis, pendidikan, serta penelitian, dan aktif sebagai pembicara di berbagai forum ilmiah nasional maupun internasional.

Dalam sesi diskusi juga ditekankan bahwa regurgitasi berlebihan, bayi rewel, atau tangisan berkepanjangan tidak selalu menandakan GERD, karena kondisi tersebut juga dapat ditemukan pada bayi sehat. Oleh karena itu, evaluasi medis yang tepat diperlukan untuk menyingkirkan kemungkinan kondisi lain, seperti alergi protein susu sapi, sebelum menetapkan diagnosis GERD.

Penatalaksanaan awal regurgitasi dan GER pada bayi umumnya bersifat non-farmakologis, meliputi edukasi orang tua, melanjutkan ASI, menghindari overfeeding, pengaturan posisi bayi, serta penggunaan susu formula yang ditebalkan bila diperlukan. Pemberian obat bukan merupakan terapi lini pertama dan hanya dipertimbangkan pada kasus GERD yang terkonfirmasi.

Melalui kegiatan ini, RS Premier Bintaro menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan edukasi kesehatan anak yang komprehensif dan berbasis ilmiah, serta memperkuat kolaborasi dengan media dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. ●Redaksi/Rls07

HARIAN PELITA — RSUD dr R Soedjono Selong terus memacu peningkatan layanan kesehatan rujukan dengan mempersiapkan pengoperasian Catheterization Laboratory (Cathlab).

Fasilitas ini disiapkan memperkuat penanganan penyakit jantung, stroke, serta bedah toraks kardiovaskular (BTKV) yang selama ini menjadi kasus dengan tingkat fatalitas tinggi.

Data internal rumah sakit menunjukkan bahwa penyakit jantung dan stroke masih menjadi penyebab kematian tertinggi dari tahun ke tahun.

Kondisi tersebut mendorong manajemen RSUD dr R Soedjono Selong untuk menghadirkan layanan Cathlab sebagai solusi penanganan cepat dan tepat bagi pasien dengan kondisi kritis.

Perangkat Cathlab yang dimiliki rumah sakit merupakan bantuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam rangka penguatan layanan kesehatan prioritas. Manajemen menargetkan layanan ini mulai beroperasi pada pertengahan Maret 2026.

Direktur RSUD dr R.
Soedjono Selong, dr H Anjasmoro memimpin langsung rapat teknis persiapan operasional Cathlab yang digelar Rabu (21/1/2026). Rapat tersebut melibatkan jajaran pimpinan rumah sakit, kepala unit terkait, serta dokter spesialis jantung, bedah saraf, dan bedah toraks kardiovaskular.

Fokus pembahasan meliputi kesiapan peralatan medis, pemenuhan sumber daya manusia, serta integrasi sistem pelayanan agar Cathlab dapat beroperasi sesuai standar keselamatan dan mutu pelayanan.

“Pengoperasian Cathlab bukan hanya soal alat canggih, tetapi juga kesiapan tim dan sistem pelayanan yang solid,” ujar dr. Anjasmoro.

Ia menegaskan bahwa rumah sakit telah menyiapkan tenaga medis spesialis yang dibutuhkan, termasuk dokter spesialis jantung dan pembuluh darah subspesialis intervensi, dokter spesialis bedah toraks kardiovaskular, serta dokter spesialis bedah saraf guna mendukung layanan rujukan lanjutan.

Selain kesiapan tenaga medis, rumah sakit juga melakukan pemenuhan dan penyesuaian sarana prasarana ruang Cathlab selama Januari hingga Februari sesuai standar keselamatan pasien. Sejumlah tenaga kesehatan pendukung telah mengikuti pelatihan teknis di RSUP Dr. Kariadi Semarang untuk meningkatkan kesiapan operasional.

Sebagai bagian dari penguatan layanan jantung terpadu, RSUD dr. R. Soedjono Selong juga merencanakan penataan ulang ruang Cardiovascular Care Unit (CVCU) pada awal Februari agar alur pelayanan pasien jantung dapat terintegrasi secara optimal.

Tak hanya itu, rumah sakit juga akan mengirimkan tenaga medis untuk mengikuti program magang di RSUD Provinsi NTB selaku rumah sakit pengampu. Pendampingan dari rumah sakit pengampu juga akan dilakukan guna memastikan layanan Cathlab berjalan sesuai standar nasional dan berkelanjutan.

Dengan beroperasinya Cathlab, RSUD dr. R. Soedjono Selong optimistis masyarakat Lombok Timur tidak lagi harus dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan layanan jantung dan stroke yang cepat dan komprehensif. ●Redaksi/Pan

HARIAN PELITA — Majelis Ta’lim dan Dzikir Sunan Kalijaga didirikan pada 12 Desember 2008, kemudian di sahkan Kementerian Agama Kota Bekasi pada 15 Oktober 2012 silam. Namun ada tambahan majelis menjadi “Majelis Ta’lim dan Dzikir Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga Bekasi Raya (Padasuka Bekasi Raya).

Majelis ta,lim dan dzikir Sunan Kalijaga didirikan dan dipimpin Raden Haryo Hanggoro atau lebih dikenal Raden Jubah Ireng.

Majelis ini sudah lama beroperasional dan hingga saat ini masih berjalan kegiatan pengajian Kitab Munajat dilaksanakam setiap malam Selasa Kliwon (untuk umum) dan malam Jumat Kliwon (khusus keluarga PJI dan keluarga besar Jubah Ireng.

Kegiatan pengajian Munajat setiap malam Selasa Kliwon sangat istiqomah dilaksanakan, bahkan pada saat negeri ini terjangkit Wabah Covid-19 (Corona) majelis ini tak diliburkan, pengajian jalan terus. Bahkan tidak ada istilah tawakuffan pengajian atau penutupan. Pada bulan Suci Ramadhan pengajian tetap dilaksanakan.

Pengajian pada malam Selasa Kliwon, terdiri dari beberapa rangkaian acara, seperti pembacaan tawasshul akbar, kemudian dilanjut pembacaan Kitab Munajat.
Kemudian disambung lagi pembacaan Rawi Al Barzanzi dipimpin Ustadz HM Saiman Al Batawi SE dengan iringan Hadhroh dari Majelis Assyifa Nusantara Lubang Buaya atau Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Sebelum itu acara Maulid Nabi Muhammad SAW dilanjut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Mars Padasuka.

Sambutan awal Ketua Majelis ta”lim dan dzikir Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga Raden Jubah Ireng sekaligus pemberian santunan yatim dan dhuafa secara simbolis kemudian ceramah agama dan ditutup doa.

Majelis ta’lim dan dzikir Sunan Kalijaga ini juga berfungsi menjaga kesehatan yang diberi nama Klinik Jubah Ireng melayani pengobatan medis dan non medis yang gunakan metode bekam/hijamah, gurah THT, gurah mata, gurah telinga, ruqyah, totok syaraf, terapi air dan lainnya. Maharnya suka rela saja. ●Redaksi/Wjk

HARIAN PELITA — Saat ini marak diperbincangkan pemakaian Whip Pink atau “gas tertawa” yang sangat berbahaya dikomsumsi karena bisa berujung kematian, meski pun awal pemakaian kita bisa tertawa dan relaksasi.

Tapi begitu menjadi komsumsi tetap, perlahan-lahan menggrogoti pernapasan dan paru-paru, kemudian berhenti.

Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengimbau masyarakat jangan pernah mencoba mengonsumsi gas tertawa kini marak diperbincangkan di media sosial. Whip pink disebut-sebut sebagai penyebab meninggalnya selebgram Lula Lahfah.

Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto mnenjelaskan, Whip Pink mengandung Dinitrogen Oksida (N2O). Ini adalah zat yang pada suhu ruang berwujud gas tak berwarna dan tidak mudah terbakar. Apabila dihirup atau dicicip terasa sedikit aroma dan rasa manis.

“N2O bukan untuk konsumsi rekreasi. Efek euforianya singkat, tetapi risikonya fatal dan permanen,” ucap Suyudi dilansir Antara di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Disebutkan Suyudi, N20 disebut gas tertawa karena perilaku penyalahguna gas tersebut menyerupai perilaku senang dan bisa bikin tertawa.

Di luar konteks medis, N2O sering disalahgunakan sebagai inhalan untuk mendapatkan efek euforia singkat, relaksasi, atau halusinasi ringan.

Suyudi menegaskan penyalahgunaan N2O untuk efek euforia sangat berbahaya. Dampak buruk dan risikonya besar. Mulai dari kekurangan oksigen, kerusakan saraf, hingga kematian.

“Penyalahgunaan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan saraf permanen, kekurangan vitamin B12 yang parah, hingga risiko kematian akibat kekurangan oksigen (hipoksia),” tuturnya. ●Redaksi/Alia/Antara

HARIAN PELITA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan program jaminan kesehatan nasional yang bertujuan untk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Akan tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua jenis penyakit dan layanan medis bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Berdasarkan aturan berlaku, terdapat 21 kategori penyakit dan layanan yang secara tegas tidak masuk dlm jaminan. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

●Berikut ini daftar 21 penyakit tidak ditanggung BPJS:

●Penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa.

●Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika, seperti operasi plastik.

●Perataan gigi seperti behel.

●Penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual.

●Penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri.

●Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat.

●Pengobatan mandul atau infertilitas.

●Penyakit atau cedera akibat kejadian yang gak bisa dicegah, seperti tawuran.

●Pelayanan kesehatan dilakukan di luar negeri.

●Pengobatan dan tindakan medis dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.

●Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.

●Alat kontrasepsi.

●Perbekalan kesehatan rumah tangga.

●Pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

●Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dlm keadaan darurat.

●Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.

●Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas bersifat wajib sampai nilai ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta.

●Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri.

●Pelayanan kesehatan diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.

●Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.

●Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. ●Redaksi/HP

HARIAN PELITA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  bekerjasama Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyelenggarakan operasi katarak gratis di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD)  Duren Sawit, Jakarta Timur sebagai rangkain peringatan Hari Ibu ke 97 tahun 2025, Rabu (10/12/2025 ).

Tercatat ada 110 warga menjalani operasi katarak. Selain operasi katarak gratis, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga menyediakan 3.400 kacamata gratis untuk 1.700 murid sekolah dan 1.700 masyarakat usia di atas 40 tahun yang mayoritas membutuhkan kacamata baca.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( TP PKK) DKI Jakarta, Endang Nugrahani Pramono Anung, menyampaikan rasa syukur karena TP PKK  DKI Jakarta dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan bakti kesehatan.

Ia menekankan pentingnya menjaga kesehatan mata, khususnya bagi para lansia yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan operasi katarak.

“Melalui kegiatan bakti kesehatan ini, kita menegaskan bahwa perhatian kepada para ibu juga berarti perhatian kepada kesehatan keluarga dan kualitas hidup masyarakat. Hari Ibu mengingatkan kita akan peran sentral para ibu dalam menjaga kesehatan keluarga. Salah satu aspek penting yang kerap terabaikan namun berdampak besar terhadap kualitas hidup adalah kesehatan mata,” ujarnya.

Kegiatan berlangsung sejak Senin (8/12/2025 hingga Jumat (12/12/2025 ini melibatkan TP PKK Pusat, TP PKK DKI Jakarta, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, tenaga kesehatan, mitra kolaborator, serta berbagai komunitas masyarakat.

Endang juga mengapresiasi seluruh mitra, termasuk Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami), yang terus mendukung peningkatan kesehatan keluarga dan pemberdayaan perempuan.

“Semoga kegiatan ini membawa manfaat besar dan menjadi ikhtiar bersama untuk mewujudkan warga Jakarta yang sehat, mandiri, dan berdaya,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia menyampaikan bahwa sebanyak 110 pasien mengikuti operasi katarak gratis.

Pemprov DKI Jakarta juga menyediakan 3.400 kacamata gratis, masing-masing untuk 1.700 murid sekolah dan 1.700 masyarakat usia di atas 40 tahun, yang mayoritas membutuhkan kacamata baca.

Dwi melanjutkan, pemeriksaan kesehatan gratis digelar serentak di seluruh wilayah kota/kabupaten di Jakarta. Persiapan operasi katarak telah dilakukansejak beberapa minggu sebelumnya, mulai dari pendaftaran hingga skrining administrasi dan kesehatan. Seluruh peserta merupakan warga yang tinggal di Jakarta, baik ber-KTP DKI maupun berdomisili di Jakarta. ●Redaksi/Day

HARIAN PELITA — Presiden Prabowo Subianto meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates-Indonesia (KEI) di Surakarta, Rabu, 19 November 2025.

Pusat layanan jantung ini merupakan simbol persahabatan Indonesia-UEA yang dilengkapi teknologi medis modern berskala internasional.

RS KEI hadir sebagai rumah sakit rujukan dengan standar tertinggi, diharapkan mampu menjadi benchmark, mengurangi fatalitas, mempercepat akses dan menjadi pusat riset serta menjadi pusat layanan terlengkap di Jawa Tengah.

Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk memperluas akses kesehatan melalui pembangunan 66 rumah sakit baru dengan fasilitas dan standar serupa, didukung peningkatan fakultas kedokteran dan pemberian beasiswa untuk tenaga medis.

Presiden Prabowo menginginkan di setiap kabupaten/kota memiliki 1 rumah sakit dengan fasilitas baik serta pelayanan ternyaman.

Fasilitas RS KEI meliputi pelayanan kardiologi intervensi, bedah jantung, layanan diagnostik lengkap (CT Scan, MRI, Echocardiography, Treadmill, Holter Monitoring, USG 4D), hemodialisis, serta perawatan intensif untuk pasien gagal jantung.
Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Kesehatan segera membuka minimal 30 Fakultas Kedokteran baru untuk mempebanyak jumlah dokter dan tenaga medis di seluruh Indonesia.

Peresmian dihadiri Utusan Khusus Presiden UEA, Wakil Ketua Kantor Kepresidenan Persatuan Emirat Arab (PEA) Bidang Pembangunan dan Syuhada, Paduka Yang Mulia Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed al Nahyan, Paduka Yang Mulia Sheikh Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Menteri Energi dan Infrastruktur UEA Suhail Al Mazrouei, Duta Besar UEA untuk Indonesia H.E. Abdulla Salem Obaid Aldhaheri. ●Redaksi/Alia

HARIAN PELITA — Masyarakat yang bermasalah dengan tunggakan iuran BPJS Kesehatan bisa sedikit bernapas lega. Sebab, pemerintah tengah mengadakan program pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan. 

Dengan memanfaatkan program ini, maka tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat bisa dihapuskan oleh pemerintah.

Dilansir dari Antaranews, program ini disebut-sebut akan mulai dijalankan pada November 2025 sebagai bagian dari upaya pemerintah meringankan beban masyarakat kurang mampu yang sudah lama menunggak iuran BPJS Kesehatan.

Perlu diketahui, kebijakan ini bukan sekadar penghapusan utang semata. Pemerintah telah menetapkan sejumlah ketentuan agar program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Tujuan utamanya adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani oleh tunggakan lama.

Siapa yang Berhak? Tidak semua orang berhak mengikuti program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan ini. Berdasarkan rancangan kebijakan yang tengah disusun, program penghapusan iuran ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaatnya.

Secara khusus, kebijakan ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu yang kini telah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

︎Peserta yang beralih ke PBI Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat. Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

︎Peserta dari kalangan tidak mampu Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah. 
︎Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

︎Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan. ●Redaksi/Antara