HARIAN PELITA — Kepolisian Daerah Jawa Tengah meluncurkan program “Polda Jateng Peduli Berantas TB Paru” dirangkaikan dengan Pelatihan Bhabinkamtibmas Tracer TB Paru di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Senin (25/5/2026) pagi.

Program tersebut menjadi langkah nyata kepedulian Polri dalam mendukung upaya pemerintah mengeliminasi penyakit Tuberkulosis (TB) di Indonesia pada tahun 2030.

Mengusung tema “Sinergi Bersama, Putus Rantai TB Paru, Wujudkan Jawa Tengah Sehat”, kegiatan ini dihadiri Kapolda Jateng. Irjenpol. Ribut Hari Wibowo, Wakapolda Jateng Brigjen Pol Latif Usman, para Pejabat Utama Polda Jateng, seluruh Kapolres jajaran, Kasat Binmas dan Kasi Dokkes Polres jajaran, serta berbagai unsur organisasi kesehatan dan stakeholder terkait, Ribuan Bhabinkamtibmas dari jajaran Polda Jateng juga mengikuti kegiatan secara virtual melalui zoom meeting.

Sejumlah tokoh dan organisasi kesehatan turut hadir memberikan dukungan terhadap program tersebut, di antaranya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), hingga Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI).

Kabiddokkes Polda Jateng Kombes Pol drg Agung Hadi Wijanarko menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program nasional pemberantasan TB Paru sekaligus menjadi kegiatan utama bakti kesehatan menyambut Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026.

Melalui program tersebut, Biddokkes Polda Jateng menggandeng Dinas Kesehatan Provinsi, kabupaten/kota, serta berbagai organisasi profesi kesehatan untuk melatih para Bhabinkamtibmas menjadi tracer TB Paru di wilayah masing-masing.

“Bhabinkamtibmas nantinya diharapkan mampu membantu tracing kasus TB paru di masyarakat sekaligus memberikan edukasi dan komunikasi yang efektif agar masyarakat mau melakukan pemeriksaan dan menjalani pengobatan sampai tuntas,” ungkapnya.

Tidak hanya dibekali materi tracing dan pelaporan kasus TB, para Bhabinkamtibmas juga mendapatkan pelatihan public speaking dan komunikasi persuasif agar mampu membangun pendekatan humanis kepada warga yang diduga terpapar TB Paru.

Dalam kegiatan tersebut turut diperkenalkan slogan TOSS (Temukan, Obati Sampai Sembuh) sebagai bagian dari kampanye meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan penanganan TB Paru.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dr. Zulfachmi Wahab mengapresiasi langkah Polda Jateng yang dinilai menghadirkan kolaborasi nyata lintas sektor dalam upaya menanggulangi TB.

Ia menyebut Indonesia saat ini masih menjadi negara dengan jumlah penderita TB tertinggi kedua di dunia setelah India sehingga diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut. ●Redaksi/Asq

HARIAN  PELITA — Tujuh tahun telah berlalu sejak Kombes Pol Muhammad Arsal Sahban meninggalkan Kabupaten Lumajang. Jabatan berganti, penugasan berpindah dan waktu terus berjalan.

Namun bagi banyak warga Lumajang, sosok mantan Kapolres dikenal tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan itu ternyata belum pernah benar-benar hilang dari ingatan.

Nama Arsal Sahban kembali menjadi perbincangan publik setelah dirinya resmi masuk tiga besar kandidat kategori Polisi Berintegritas dalam Hoegeng Awards 2026.

Menariknya, pencalonan tersebut bukan berasal dari institusi tempat ia bertugas, melainkan usulan langsung masyarakat Lumajang secara sukarela.

Ia dikenal luas dengan julukan “Komandan Cobra”, sebutan yang melekat karena keberaniannya memimpin langsung operasi pemberantasan begal dan kriminal jalanan yang sempat meresahkan wilayah tersebut.

Gaya kepemimpinannya yang turun langsung ke lapangan membuat namanya disegani para pelaku kejahatan sekaligus dikenang masyarakat.

Berbagai operasi yang dipimpinnya kala itu dinilai berhasil menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat.

Masuknya nama Arsal dalam jajaran kandidat terbaik Hoegeng Awards 2026 menjadi pengakuan tersendiri atas rekam jejak pengabdiannya.

Dewan Pakar Hoegeng Awards menetapkan Arsal Sahban sebagai salah satu dari tiga kandidat terbaik dalam kategori Polisi Berintegritas, kategori yang disebut sebagai kategori paling sulit dan paling bergengsi dalam ajang penghargaan tersebut.

Kategori dengan Standar Penilaian Paling Ketat. Kategori Polisi Berintegritas tidak dinilai hanya berdasarkan prestasi kerja semata.

Dewan Pakar Hoegeng Awards menegaskan bahwa integritas seorang anggota Polri diuji melalui proses panjang dan berlapis.

Penilaian kategori ini merujuk pada sosok Jenderal Hoegeng Iman Santoso, figur legendaris Polri yang hingga kini dikenal karena kejujuran, kesederhanaan, dan keteguhannya memegang prinsip.

Dalam proses seleksi, para juri menelusuri berbagai aspek kehidupan kandidat. Penilaian mencakup kewajaran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas, gaya hidup, hingga konfirmasi silang dari berbagai sumber independen.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menegaskan bahwa integritas tidak dapat diukur hanya dari satu sisi.

“Kita harus baca benar sampai ke catatan LHKPN-nya, wajar atau tidak, ada conflict of interest atau tidak. Prestasi terkait integritas memang ada, tapi kita tidak bisa menilai seseorang hanya sebagian saja. Itu yang paling rumit,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Wahid menyebut standar kategori tersebut memang sangat tinggi.

“Integritas itu standarnya sangat tinggi. Ada hal-hal yang tidak bisa dinegosiasi, misalnya rekam jejak. Sosoknya benar-benar harus bersih,” katanya. ●Redaksi/IA

HARIAN PELITA — Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendukung langkah Polda Metro Jaya menekan kejahatan jalanan.

Dukungan itu disampaikan setelah Polda Metro Jaya bersama Polres jajaran mengungkap 127 kasus kejahatan jalanan selama periode 1 hingga 22 Mei 2026.

Hal itu disampaikan Komisioner Kompolnas Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasasi dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (22/5/2026).

Ida mengatakan, Kompolnas secara aktif memantau kegiatan kepolisian, termasuk perkara yang menjadi perhatian publik.

“Kompolnas ingin memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan terhadap para tersangka tetap menjunjung tinggi aturan yang berlaku. Proses hukum harus profesional, terukur, dan menghormati hak asasi manusia,” ujar Ida.

Ida mengingatkan, tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan harus tetap mengacu pada ketentuan hukum. Ia menyebut penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus berpedoman pada aturan yang berlaku, termasuk Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.

Menurut Ida, penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan diperlukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Namun, seluruh prosesnya harus tetap dilakukan secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan. Ida juga menyoroti penanganan tersangka yang masih berusia anak.

Ia meminta proses hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan mekanisme perlindungan anak dan melibatkan fungsi terkait, termasuk unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA.

“Ini penting untuk dipastikan, khususnya apabila ada tersangka yang masih anak. Prosesnya harus sesuai ketentuan perlindungan anak,” katanya.

Ida mendorong Polda Metro Jaya terus melakukan langkah berkelanjutan dalam menekan kejahatan jalanan. Upaya itu, kata dia, perlu dilakukan melalui pencegahan, patroli, dan penegakan hukum yang konsisten. ●Redaksi/IA

HARIAN PELITA — Polda Metro Jaya mencanangkan gerakan Jaga Jakarta Bersih dan Asri sebagai upaya membangun budaya peduli lingkungan di internal kepolisian.

Kegiatan diawali dengan apel di Stadion Presisi Polda Metro Jaya, Sabtu (23/5/2026) dipimpin Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono.

Apel pencanangan ini menjadi tindak lanjut arahan Kapolda Metro Jaya terkait gerakan pilah sampah di lingkungan Polda Metro Jaya.

Program tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah perkotaan serta upaya membangun kesadaran bersama untuk memilah sampah sejak dari lingkungan kerja.

“Pagi hari ini jajaran Polda Metro Jaya melaksanakan apel pencanangan pilah sampah yang merupakan tindak lanjut daripada perintah Bapak Kapolda,” ujar Brigjen Pol Dekananto.

Lebih lanjut, Brigjen Pol Dekananto menjelaskan bahwa gerakan ini dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari tingkat Polda, Polres, hingga Polsek jajaran.

Menurutnya, pencanangan tersebut bukan hanya kegiatan seremonial, tetapi langkah awal untuk membangun kebiasaan baru dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Hari ini Bapak Kapolda dan seluruh jajaran, termasuk Polres dan Polsek, juga melakukan pencanangan pilah sampah sebagai bagian dari budaya bersih dan asri di lingkungan Polda Metro Jaya,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.000 personel dari 29 satker Polda Metro Jaya ikut ambil bagian. Selain itu, kegiatan juga melibatkan 2.440 personel dari 13 Polres jajaran serta 2.939 personel dari 102 Polsek jajaran.

Usai apel, personel langsung bergerak melakukan kegiatan kebersihan dan penataan lingkungan di area Polda Metro Jaya. Kegiatan serupa juga dilaksanakan jajaran Polres dan Polsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Tidak hanya melibatkan personel kepolisian, Polda Metro Jaya juga mengundang perwakilan organisasi masyarakat dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. ●Redaksi/IA

HARIAN PELITA — Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan Silaturahmi Kamtibmas bersama Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), dan Forum Kerukunan Semarang Bersatu (FKSB) Kota Semarang. Kegiatan bertema “Penguatan Kapasitas Komunikasi di Era Digitalisasi” berlangsung di Hotel MG Setos Semarang, Kamis (21/5/2026).

Kegiatan dihadiri Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mewakili Kapolda Jawa Tengah. Turut mendampingi  Dirbinmas Polda Jateng Kombes Pol Siti Rondhijah dan Diressiber Polda Jateng diwakili oleh Plt Kanit 1 Bagwassidik AKP Rusman Sugiarto.

Sekitar 150 peserta dari berbagai unsur turut hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari tokoh agama, akademisi, organisasi kemasyarakatan hingga perwakilan mahasiswa.

Tampak hadir perwakilan PW Muhammadiyah Jawa Tengah Dr HA Hasan Asy’ari Ulama’i, Rektor Unimus Prof. Dr. Masrukhi, serta pimpinan ormas keagamaan seperti PCNU dan Muhammadiyah se-Kota Semarang.

Wakapolda Jateng menegaskan bahwa organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga ruang digital tetap sehat, aman, dan kondusif.

“Di era siber saat ini, Polri tidak bisa bekerja sendiri. Ormas dan dunia pendidikan merupakan mitra strategis dalam mengedukasi masyarakat agar lebih bijak bermedia sosial. Dengan kolaborasi yang kuat, potensi konflik sosial, penyebaran hoaks, maupun provokasi di ruang digital dapat dicegah sejak dini,” ujarnya, Kamis (21/5/2026). ●Redaksi/Asq

HARIAN PELITA — Kegiatan penutupan TMMD Reguler Ke-128 Kodim 0718/Pati berlangsung lancar dan penuh kebersamaan di Desa Gunungpanti, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Kamis (21/05/2026).

Acara dihadiri Kapok Sahli Pangdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Abdul Hanis, Danrem 073/Makutarama Kolonel (Arm) Ezra Nathanael, jajaran Forkopimda Kabupaten Pati, Kodim 0718/Pati, Polres Pati serta masyarakat setempat.

Brigjen TNI Abdul Hanis menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan TMMD Ke-128 berjalan dengan lancar dan diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, baik melalui pembangunan fisik maupun kegiatan nonfisik yang telah dilaksanakan selama program berlangsung.

“Yang menjadi sasaran utama bukan hanya pembangunan fisik dan nonfisik, tetapi bagaimana meningkatkan kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. Rakyat dan TNI bagaikan air dan ikan. Air tanpa ikan akan tercemar, dan ikan tanpa air tidak bisa hidup. Itulah filosofi hubungan TNI dan rakyat,” ujar Kapok Sahli Pangdam IV/Diponegoro.

Sementara itu, Danrem 073/Makutarama Kolonel Arm Ezra Nathanael menyampaikan bahwa pembangunan jalan sepanjang 950 meter menghubungkan Desa Godo dan Desa Gunungpanti diharapkan mampu mendukung aktivitas masyarakat, khususnya para petani. ●Redaksi/Asq

HARIAN PELITA — Kabar gembira datang dari Desa Gelang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Berkat kerja sama antara TNI, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dan masyarakat, akses jalan sepanjang 556 meter di desa kini selesai dibangun dan siap digunakan.

​Proyek pembangunan ini merupakan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2026.

Setelah berjalan selama 30 hari sejak 22 April lalu, program percepatan pembangunan desa ini resmi ditutup pada Kamis (21/5/2026).

​Selama sebulan penuh, seluruh pihak bergotong royong menyelesaikan target fisik utama berupa pengecoran jalan rabat beton. Total jalan yang diperbaiki mencapai 556 meter yang bersumber dari dua anggaran

​Bantuan APBD Provinsi Jawa Tengah: Pengecoran jalan sepanjang 250 meter (lebar 3 meter, tebal 12 cm).

​Bantuan APBD Kabupaten Jepara: Pengecoran jalan sepanjang 306 meter (lebar 3 meter, tebal 12 cm).

​Tak hanya memperbaiki jalanan yang rusak, program ini juga berhasil merenovasi dua unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga setempat hingga rampung 100 persen. Selain pembangunan fisik, TMMD kali ini juga menggelar berbagai kegiatan non-fisik yang fokus pada pemberdayaan masyarakat desa.

​Membangun Indonesia Mulai dari Desa
​Dandim 0719/Jepara Letkol (Arm) Ranna Hidfitriyadi, menjelaskan bahwa TMMD Tahap II di Desa Gelang ini membawa tema yang mendalam, yaitu “TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa”.

​Menurutnya, memajukan wilayah pedesaan adalah kunci utama untuk memperkuat ekonomi nasional secara merata.

​”Membangun desa adalah strategi pemerintah untuk meratakan ekonomi sekaligus menaikkan kesejahteraan warga. Kita ingin desa bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang punya daya saing kuat ke depannya,” ujar Letkol Arm Ranna. ●Redaksi/Asq

HARIAN PELITA — Bareskrim Polri menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran narkoba tanpa pandang bulu, termasuk oknum anggota kepolisian terbukti terlibat jaringan narkotika.

Kepala Bareskrim Polri Syahardiantono menegaskan pimpinan Polri tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap anggota yang bermain-main dengan narkoba.

“Perintah Kapolri sangat jelas dan tegas, jika ada anggota yang berani bermain-main dengan narkoba akan ditindak tegas,” ujar Syahardiantono, Selasa (19/5/2026).

Sementara itu Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan penindakan terhadap sejumlah oknum polisi yang terlibat narkoba menjadi bukti keseriusan Polri dalam melakukan penegakan hukum secara profesional dan tanpa kompromi.

“Tidak ada yang kebal hukum, semua sama di hadapan hukum,” tegas Eko Hadi.

Menurutnya, proses hukum terhadap sejumlah oknum polisi terseret kasus narkoba di Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Samarinda akan berjalan secara paralel melalui proses pidana umum dan kode etik profesi Polri.

Dittipidnarkoba Bareskrim Polri memastikan anggota yang terbukti terlibat penyalahgunaan maupun peredaran narkotika akan dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). “Sanksinya sudah jelas, yang terbukti terlibat narkoba akan di-PTDH,” ujarnya.

Eko Hadi juga memastikan seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa perlakuan khusus terhadap para oknum polisi yang kini telah ditahan.

“Saya pastikan prosesnya transparan. Kami terapkan sanksi ganda. Setelah PTDH, mereka harus menghadapi peradilan umum sebagai warga sipil biasa. Tidak ada fasilitas khusus, justru status mereka sebagai mantan aparat akan menjadi faktor pemberat di pengadilan,” katanya.

Menurut Eko Hadi, langkah tegas terhadap oknum internal merupakan bagian dari upaya Polri membersihkan institusi sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

“Pembersihan internal ini adalah modal utama kami untuk mendapatkan kembali kepercayaan penuh dari masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa personel yang turun ke lapangan melakukan penangkapan adalah mereka yang benar-benar bersih dan berintegritas,” pungkasnya. ●Redaksi/IA

HARIAN PELITA — Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-128 Kodim 0718/Pati terus memacu pengerjaan sasaran fisik renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Langkah percepatan ini dilakukan guna memastikan warga penerima manfaat dapat segera menempati hunian yang lebih sehat dan layak sebelum program resmi ditutup, Minggu (17/05/2026).

Pembangunan RTLH ini menjadi salah satu program Kusus dalam TMMD tahun ini mengingat rumah merupakan kebutuhan dasar bagi kesejahteraan masyarakat di lokasi sasaran.

Saat ini, pengerjaan di beberapa titik RTLH sudah memasuki tahap finishing, mulai dari pemasangan atap, plester dinding, hingga mulai pemasangan keramik.

Kerja keras ini merupakan hasil kolaborasi antara keahlian tukang dari prajurit TNI dan semangat gotong royong warga desa.

Dansatgas TMMD ke-128 Kodim 0718/Pati Letkol (Arm) Timotius Yogi menyampaikan bahwa tim di lapangan bekerja ekstra agar kualitas bangunan tetap terjaga meski dalam tempo yang cepat.

“Kami memaksimalkan personel dan material di lapangan. Target kami bukan sekadar selesai tepat waktu, tapi memberikan rumah dengan konstruksi yang kokoh, sirkulasi udara yang baik, dan layak huni bagi warga yang membutuhkan,” jelasnya. ●Redaksi/Asq

HARIAN PELITA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan sampai dengan saat ini Polri memiliki 1.376 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Hal itu terkait dengan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Sigit saat menyampaikan laporan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam acara panen raya jagung serentak kuartal II, Groundbreaking 10 gudang ketahanan Polri serta launching operasional 166 SPPG Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

“Di sisi lain, dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis, sampai dengan hari ini, kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPPG,” kata Sigit.

Menurut Sigit, ribuan SPPG tersebut terdiri dari 736 SPPG telah beroperasi, 172 persiapan operasional, dan 468 SPPG dalam tahap pembangunan.

“Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta orang dan menyerap 68.800 tenaga kerja,” ujar Sigit.

Sigit menekankan, dalam memenuhi standar kelayakan dan keamanan pangan, SPPG Polri telah memiliki sejumlah sertifikat. Hal itu dipastikan untuk menjaga Food Security.

“Sertifikat Penjamah Makanan, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Sertifikat Jaminan Produk Halal, Sertifikat Uji Laboratorium Air, serta menerapkan prinsip food safety secara konsisten,” tutup Sigit. ●Redaksi/IA