HARIAN PELITA — Komitmen Polres Kudus memberikan pelayanan publik yang bersih dan transparan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pada Kamis (07/5/2026), suasana di kantor Satpas Polres Kudus terlihat tertib dan nyaman saat melayani warga yang hendak mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM).

Layanan di Satpas kali ini menonjolkan sisi humanis dan transparansi, memastikan setiap pemohon mendapatkan kepastian prosedur tanpa hambatan birokrasi yang berbelit.

●Proses jelas petugas ramah
Sejak loket dibuka, petugas menyambut masyarakat dengan sikap santun. Warga yang datang untuk membuat SIM baru maupun memperpanjang masa berlaku dibimbing langkah demi langkah, mulai dari:

• Pendaftaran berkas.
• Pemeriksaan kesehatan.
• Ujian teori berbasis komputer.
• Ujian praktik berkendara.

Salah satu warga yang sedang mengurus SIM mengaku terkesan dengan efisiensi waktu dan kejujuran petugas. “Semuanya jelas, petugasnya membantu mengarahkan. Yang paling penting, biayanya pas sesuai aturan, tidak ada biaya ‘titipan’ atau tambahan aneh-aneh,” ungkapnya.

●Tegas tanpa calo
Kasat Lantas Polres Kudus AKP Aulia Dwi Maha Putri menegaskan bahwa integritas adalah harga mati dalam pelayanan di wilayahnya. Pihaknya menjamin bahwa seluruh proses bebas dari praktik Pungutan Liar (Pungli).

“Kami pastikan semua berjalan sesuai SOP. Biaya yang dibayarkan pemohon murni sesuai tarif resmi negara. Kami juga meminta masyarakat untuk percaya diri dan tidak menggunakan jasa calo,” tegasnya.

●Edukasi keselamatan di jalan
Selain soal administrasi, Satpas Polres Kudus juga memanfaatkan momen ini untuk mengedukasi warga. Masyarakat diharapkan tidak hanya sekadar ingin mendapatkan kartu SIM, tetapi juga benar-benar paham aturan lalu lintas demi keselamatan di jalan raya.

Pihak kepolisian menyarankan agar pemohon belajar dan berlatih terlebih dahulu sebelum mengikuti ujian. Dengan pelayanan yang cepat, transparan, dan tanpa pungli ini, diharapkan hubungan antara kepolisian dan masyarakat semakin harmonis serta meningkatkan kesadaran warga untuk tertib berlalu lintas. ●Redaksi/ASQ

HARIAN PELITA — Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merata dan berkelanjutan, telah dilaksanakan kegiatan pembekalan serta penyaluran Bantuan Atensi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Acara ini berlangsung dl Aula  Dinas Sosial Kabupaten Ciamis pada Rabu (6 /5/2026).

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Ihsan Rasyad menyebut kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian dan komitmen dalam memberikan perhatian khusus serta dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan material, program ini juga mengedepankan aspek pembekalan ilmu dan keterampilan sebagai bekal untuk kemandirian di masa depan.

“Bantuan ini diharapkan dapat menjadi penyemangat dan solusi dalam meringankan beban, sekaligus membuka peluang bagi para penerima untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Suasana kegiatan berjalan lancar, tertib, dan dipenuhi rasa kebersamaan yang hangat,” ujarnya.

Melalui inisiatif ini, ia berharap terjali sinergi yang kuat antara berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif, humanis, dan sejahtera. Semoga bantuan yang disalurkan membawa manfaat yang besar dan berkah bagi seluruh masyarakat. ●Redaksi/Lili

HARIAN PELITA — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tancap gas memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.

Melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB, Bulog, hingga akademisi, Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin menegaskan komitmennya untuk mendorong hilirisasi komoditas unggulan dan mencetak “Desa Berdaya”.

​Dalam audiensi bersama Dinas Perindustrian Provinsi NTB dan Perum Bulog diruang rapat Bupati, terungkap bahwa Porang kini menjadi primadona baru petani lokal.

Dengan harga mencapai Rp10.200 per kilogram, porang Lombok Timur kini melampaui standar harga Bulog.
​Porang dan Kelapa Jadi Incaran Investor

​Bupati Haerul Warisin memaparkan bahwa produktivitas porang di Lombok Timur sangat menjanjikan, mencapai 50 hingga 60 ton per hari untuk diolah menjadi tepung.

​”Perawatannya mudah dan waktu panennya fleksibel. Ini adalah andalan daerah yang terus kami awasi produksinya agar memberikan nilai tambah bagi petani,”ujar Bupati.

​Tak hanya porang, potensi sektor perkebunan kelapa juga mulai dilirik pasar internasional. Investor asal Malaysia dikabarkan menaruh minat besar untuk mengembangkan komoditas kelapa di Lombok Timur. Bupati menyambut terbuka peluang investasi ini demi mengoptimalkan lahan yang selama ini didominasi tanaman kelapa.

​Intervensi Strategis di 7 Desa Berdaya
​Lombok Timur mengidentifikasi tujuh desa sebagai sasaran utama program Desa Berdaya untuk penanganan kemiskinan ekstrem

Yaitu ​Desa Tetebatu, ​Desa Sakra
​Desa Pijot, ​Desa Pringgabaya Utara
​Desa Sembalun Bumbung
​Desa Pesanggrahan
​Desa Lendang Nangka Utara.

​Bupati mengusulkan sistem bantuan sembako melalui kartu khusus agar lebih tepat sasaran. Sementara itu, Bulog NTB,nmenyatakan kesiapannya mendukung melalui Gerakan Operasi Pangan Murah di Desa-Desa tersebut.

​Kendali Inflasi dan Inovasi Pertanian
​Menghadapi fluktuasi harga cabai dan sayuran, Pemkab Lombok Timur melakukan langkah konkret: Pemanfaatan Pekarangan: Mendorong warga menanam cabai secara mandiri. ●Redaksi/LR

HARIAN PELITA —- Kasubag Umum dan Kepegawaian (Umpeg) Dinas PUPR Lombok Timur (Lotim), Ida Handani Darmayanti saat ditemui di ruang kerjanya membantah pemberitaan menuduhnya melakukan Pungutan Liar (Pungli) sebesar Rp50.000 dari 300 pegawai untuk penyelesaian administrasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

“Tidak benar apa yang diberitakan. Saya juga sudah sampaikan kepada pegawai, tidak ada yang melakukan pungutan sama sekali,” tegas Ida saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, tuduhan tersebut tidak masuk akal karena total pungutan dari 300 pegawai berarti mencapai puluhan juta, yang mustahil habis hanya untuk administrasi.

Ia menantang pihak media untuk menghadirkan satu narasumber ASN saja yang membuktikan pernah dimintai uang.

“Di grup PUPR sendiri, anak-anak bilang enggak pernah. Malah mereka bersyukur saya bantu,” ujarnya.

Ida menjelaskan tugasnya membagi operator kepegawaian berdasarkan keahlian, termasuk IT, untuk membantu ASN senior yang kesulitan dengan aplikasi SKP.

“Saya wanti-wanti, jangan pernah minta uang. Kalau dikasih terima kasih, silakan, tapi tidak pernah saya tahu berapa nilainya karena itu urusan pegawai,” tambahnya.

SKP sebenarnya , lanjut dia urusan personal yang dilakukan  melalui aplikasi, tapi banyak ASN minta tolong print out sampai 7 lembar per SKP atau scan, yang difasilitasi tanpa biaya.

Dengan adanya pemberitaan menduga Kasubag Umpeg melakukan Pungli, secara sadar ia mengecam yang memberitakan tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

“Ini pencemaran nama baik. Kalau tidak bisa buktikan, saya akan ambil langkah hukum agar ada efek jera bagi oknum wartawan yang sembarangan menaikan berita,” tukasnya. ●Redaksi/LR

HARIAN PELITA — Tim Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB melaksanakan kegiatan antisipasi pelanggaran disiplin pegawai melalui pemeriksaan atribut pakaian dinas pegawai dan telepon genggam (HP).

Kegiatan ini dilaksanakan usai apel pagi pegawai sebagai bagian dari upaya penguatan pengawasan internal dan peningkatan kedisiplinan aparatur.
Rabu, 06/05/2026.

Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap kelengkapan atribut dinas yang dikenakan pegawai, mulai dari seragam, tanda pengenal, hingga kerapian penampilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dilakukan pula pengecekan terhadap penggunaan HP guna memastikan tidak adanya penyalahgunaan perangkat komunikasi yang berpotensi melanggar aturan, seperti penyimpanan atau penggunaan aplikasi terlarang di lingkungan kerja.

Ketua Tim Satops Patnal Jaliludin menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk meminimalisir potensi pelanggaran serta menjaga integritas dan profesionalisme pegawai.

“Kami ingin memastikan seluruh pegawai mematuhi aturan yang telah ditetapkan, baik dalam hal penampilan maupun penggunaan sarana komunikasi,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, secara umum pegawai telah menunjukkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Meski demikian, tim tetap memberikan teguran dan pembinaan kepada beberapa pegawai yang ditemukan belum memenuhi standar, sebagai bentuk pembelajaran dan perbaikan ke depan.

Kegiatan ini diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pegawai dalam menjaga disiplin serta mendukung terciptanya lingkungan kerja yang tertib, aman, dan berintegritas di LPKA Lombok Tengah. ●Redaksi/LR

HARIAN PELITA — Dihadapan para pedagang yang masih berduka akibat musibah kebakaran, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan komitmen pemerintah untuk tidak membiarkan roda ekonomi di Kecamatan Pringgabaya lumpuh.

Hal itu ditegaskannya saat menyerahkan bantuan tunai di Aula Kantor Camat Pringgabaya, Selasa (05/05/2026).

​Pemerintah Daerah bersinergi dengan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur melalui Program Pemberdayaan (Asnaf Miskin) untuk menyalurkan santunan tunai sebesar Rp2 juta per orang kepada para pedagang terdampak.

​Fokus pada Pemulihan Pasar
​Bupati memahami bahwa kerugian yang dialami para pengusaha pasar sangat besar, jauh melampaui nilai santunan yang diberikan.

Namun, ia menekankan prioritas utama saat ini adalah mengembalikan fungsi pasar sebagaimana mestinya.

​”Sebagai pemerintah, kita ingin pasar segera normal kembali, tetapi tentu membutuhkan kesabaran. Karena kita harus lewat perencanaan, anggaran hingga aturan-aturan yang harus dipatuhi,”ujar Bupati dengan nada persuasif.

​Perjuangkan Nasib Rakyat di Jakarta
​Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan klarifikasi emosional terkait ketidakhadirannya sesaat setelah musibah terjadi.

Beliau mengungkapkan dirinya tengah berada di Jakarta demi misi kemanusiaan yang tak kalah krusial, memperjuangkan nasib 176.000 warga Lombok Timur yang kepesertaan BPJS Kesehatannya dinonaktifkan.

​Penyerahan bantuan ini tidak dilakukan sendirian. Kehadiran jajaran pejabat teras mulai dari Sekda, Kepala Bappeda, hingga Kepala Dinas Perdagangan menunjukkan penanganan pasca-kebakaran ini menjadi atensi serius lintas sektoral.

​Bupati menutup sambutannya dengan pesan hangat, menekankan nilai silaturahmi dan kehadiran negara ditengah kesulitan warga, yakni hal yang paling utama,” tutupnya. ●Redaksi/LR

HARIAN PELITA — Upaya meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah melaksanakan kegiatan In House Training, Selasa (5/5/2026)

Bertempat di Aula LPKA Lombok Tengah, kegiatan yang diinisiasi oleh Kepala LPKA Lombok Tengah, Hidayat, ini diikuti seluruh jajaran, mulai dari Pejabat Struktural, staf, hingga peserta magang sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan LPKA Lombok Tengah.

Kegiatan In House Training sendiri merupakan pelatihan yang diberikan bagi pegawai guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas petugas sebagai salah satu kebutuhan organisasi. Dalam kegiatan ini, materi  difokuskan pada bidang Registrasi dan Klasifikasi, serta tata cara menjadi pembawa acara (Master of Ceremony/ MC).

Kepala LPKA Lombok Tengah, Hidayat, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi dan profesioanlisme petugas.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap seluruh petugas LPKA Lombok Tengah tidak hanya mengetahui tugas dan fungsinya pada Seksinya masing-masing saja, tetapi harus memahami tugas dan fungsi seluruh bidang. Karena masyarakat mengetahui kita sebagai seorang petugas Pemasyarakatan, bukan staf dari salah satu Seksi/ bidang. Salah satunya terkait tata cara perhitungan ekspirasi dari masa pidana anak binaan. Selain itu, belajar menjadi seorang pembawa acara juga sangat penting, agar selalu siap apabila sewaktu-waktu ditunjuk untuk menjadi pembawa acara dalam berbagai kegiatan kedinasan,” ujarnya.

Ahmad Saepandi, selaku Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi memberikan materi terkait alur dan prosedur registrasi serta integrasi anak binaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta perhitungan ekspirasi dari masa pidana anak binaan dengan menggunakan TELRAM.

Selanjutnya, pemberian materi tentang bagaimana tata cara untuk menjadi pembawa acara (Master of Ceremony/MC) yang baik dan professional dalam sebuah kegiatan kedinasan/ acara resmi oleh Windy Fakhira Rizky dan M Said Alwi Dodo meliputi teknik komunikasi, interaksi, hingga praktik langsung guna meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam memandu kegiatan resmi.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh, sehingga mampu mendukung terlaksananya pelayanan pemasyarakatan yang semakin profesional, dan berkualitas. ●Redaksi/LR

HARIAN PELITA — Komitmen jajaran Direktorat Reserse  Kriminal Khusus ( Dit Reskrimsus ) Polda Jawa Tengah dalam mengawal distribusi energi bersubsidi mendapat apresiasi dari PT Pertamina Patra Niaga melalui pemberian penghargaan kepada personel dinilai berperan aktif dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di wilayah Jawa Tengah.

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian konferensi pers yang digelar di Mako Ditreskrimsus Polda Jateng, Selasa (5/5/2026), sebagai bentuk pengakuan atas sinergi antara aparat penegak hukum dan Pertamina dalam menjaga distribusi energi agar tepat sasaran.

Penghargaan diberikan kepada Dirreskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Djoko Julianto atas pengungkapan kasus BBM dan LPG, serta Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Jateng AKBP Muhammad Solikhin Fery untuk pengungkapan kasus LPG, dan Kasubdit 4 Ditreskrimsus Polda Jateng AKBP Maradona Armin Mappaseng atas pengungkapan kasus BBM.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada jajaran kewilayahan yang turut berperan aktif dalam pengungkapan kasus di lapangan.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Fanda Chrismianto menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Polda Jateng dalam menindak pelanggaran distribusi energi bersubsidi.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Jawa Tengah, khususnya Ditreskrimsus, atas upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi di wilayah Jawa Tengah,” ujarnya. Selasa (5/5/2026)

Ia menegaskan bahwa Pertamina akan terus mendukung proses penegakan hukum serta memperkuat pengawasan distribusi energi.

“Kami mendukung penuh proses hukum yang berjalan serta siap bersinergi dalam penguatan pengawasan distribusi BBM dan LPG subsidi,” tambahnya.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menambahkan bahwa sinergi antara kepolisian dan Pertamina menjadi kunci dalam menjaga keadilan distribusi energi.

“Komitmen kami bersama Pertamina adalah memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. Kami juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan adanya penyalahgunaan,” tegasnya.

Melalui kolaborasi yang terus diperkuat, diharapkan pengawasan terhadap distribusi energi bersubsidi dapat semakin optimal, sekaligus menjaga keberlanjutan dan keadilan energi bagi masyarakat. ●Redaksi/ASQ

HARIAN PELITA – Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat Kabupaten Ciamis  tahun 2026 secara resmi dibuka.

Pembukaan O2SN tingkat SD se-Kabupaten Ciamis menandai dimulainya ajang kompetisi olahraga bergengsi menjadi wadah pengembangan bakat dan minat siswa .

Pembukaan kegiatan O2SN Tingkat SD se Kabupaten Ciamis tersebut bertempat di Lapang Atletik Linggabuana pada Selasa (5/5/2026)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis di Wakili Sekdis Pendidikan Muharam Ahmad Zajuli menegaskan, bahwa ajang olimpiade  O2SN bukan hanya sekadar ajang kompetisi, melainkan sarana penting  bagi peserta didik untuk mengekspresikan potensi terbaik yang dimiliki para siswa siswi terbaik di tiap tiap daerahnya.

Para siswa tidak hanya dituntut untuk berprestasi, tetapi juga belajar mengenai nilai-nilai kehidupan seperti disiplin, sportivitas, kerja keras, serta semangat pantang menyerah.

“Siswa harus tumbuh, belajar, dan aktualisasi diri. Disini ditanamkan nilai disiplin, sportivitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah,” kata Muharam.

Ia juga menekankan, pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga harus mampu mengembangkan karakter dan kepribadian siswa melalui kegiatan non-akademik seperti olahraga.

“Maka dari itu kreativitas ini sangat penting agar siswa mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang semakin cepat, bakat yang dimiliki pun harus terus dilatih dan dikembangkan secara konsisten agar dapat menghasilkan prestasi yang baik dan propesional,” tukasnya. ●Redaksi/Lili

HARIAN PELITA — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Rapat Koordinasi Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus peluncuran Pembayaran Digital melalui Aplikasi SIPDAH pada Senin (04/05/2026).

Kegiatan ini dihadiri Bupati Lotim H Herul Warisin, Wabup H. Moh. Edwin Hadiwijaya, Sekda, serta diikuti seluruh perangkat daerah.

Rakor bertujuan mengevaluasi realisasi PAD tahun sebelumnya, merumuskan strategi peningkatan pendapatan yang lebih efektif, serta mendorong implementasi digitalisasi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Pemkab Lotim juga resmi meluncurkan sistem pembayaran digital SIPDAH yang mendukung transaksi pajak daerah menggunakan QRIS dinamis.

Melalui sistem ini, pembayaran pajak dapat tercatat secara by name by address, sehingga lebih transparan, akurat, dan minim risiko kesalahan maupun kebocoran.

H Haerul Warisin menyampaikan bahwa tahun 2026 menjadi tahun yang cukup berat karena banyak prestasi yang berhasil diraih Pemkab Lotim pada 2025, khususnya dalam bidang digitalisasi hingga memperoleh penghargaan nasional TP2DD.

“Mempertahankan prestasi jauh lebih sulit daripada meraih, sehingga diperlukan konsistensi, diskusi yang berkelanjutan, dan kerja yang berbasis data,” ungkapnya.

Bupati juga menyoroti capaian PAD Lombok Timur yang tahun lalu berada di atas 99 persen. Capaian ini dianggapnya luar biasa dan harus menjadi budaya kinerja yang tetap dijaga.

Ia menegaskan bahwa petugas pemungut pajak tetap harus bekerja di lapangan, namun mekanisme pembayarannya tidak boleh lagi dilakukan secara tunai. Seluruh transaksi harus melalui metode digital sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi Resiko Negatif. ●Redaksi/LR