HARIAN PELITA — Kawasan padat penduduk di Kemayoran Jakarta Pusat terbakar dan sejumlah rumah warga di Jalan Kemayoran Gempol, Kelurahan Kebon Kosong, Senin (1/6/2026) malam.

Berbagai sudut kawasan saat api dengan cepat menjalar di tengah padatnya bangunan permukiman. Kondisi tersebut membuat petugas pemadam kebakaran bergerak cepat untuk mencegah bencana yang lebih besar.

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta menerima laporan kejadian pada pukul 20.55 WIB melalui layanan darurat Jakarta Siaga 112.

Hanya beberapa menit setelah laporan diterima, armada pemadam langsung meluncur menuju lokasi.
Petugas pertama tiba sekitar pukul 21.03 WIB dan mulai melakukan operasi pemadaman pada pukul 21.05 WIB.

Kobaran api terus menjadi perhatian utama karena berpotensi merambat ke bangunan lain yang berdempetan.

“Kondisi saat ini masih dalam proses pemadaman dengan status merah. Risiko perambatan api sangat memungkinkan mengingat lokasi berada di kawasan permukiman padat,” kata Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta.Bayu Meghantara, Senin (1/6/2026).

Besarnya ancaman kebakaran membuat pihak pemadam mengerahkan kekuatan penuh. Sebanyak 33 unit armada pemadam dan sekitar 100 personel diterjunkan untuk mengisolasi titik api agar tidak menyebar lebih luas ke rumah-rumah warga lainnya. ●Redaksi/RR

HARIAN PELITA — Ditengah berkecamuknya konflik geopolitik dan ketidakpastian global, Kabupaten Lombok Timur menyuarakan pesan kuat tentang pentingnya ideologi Pancasila sebagai instrumen perdamaian dunia.

Nilai luhur musyawarah dan mufakat kini bukan lagi sekadar tradisi lokal, melainkan modal diplomasi internasional yang sangat dirindukan bumi saat ini.

Pesan bernada kuat tersebut ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Lombok Timur H Muhammad Juaini Taofik saat membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi pada upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung khidmat dihalaman Kantor Bupati, Senin (01/06/2026).

“Sekda Juaini Taofik memaparkan dihadapan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik, Pancasila telah membuktikan kesaktiannya sebagai “bintang penuntun” sekaligus “jangkar moral”. Fondasi ini yang membuat Indonesia tetap berdiri kokoh ditengah hantaman disrupsi teknologi dan dinamika global yang kian tak menentu.

Lebih dari sekadar dasar negara, Pancasila dinilai menjadi roh utama dibalik kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

“Perdamaian sejati itu bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan nyata bagi seluruh umat manusia,”tegas Sekda dihadapan peserta upacara.

Eksistensi Indonesia dikancah internasional digambarkan bukan lewat klaim sepihak, melainkan aksi nyata pengejawantahan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Lombok Timur mencatat, kontribusi aktif tersebut terlihat jelas dari konsistensi pengiriman pasukan perdamaian dibawah bendera PBB, peran strategis dalam mediasi konflik regional, hingga kelantangan Indonesia menyuarakan hak-hak bangsa yang masih terjajah.

Tak hanya bicara soal panggung dunia, amanat Kepala BPIP yang dibacakan Sekda juga memberikan instruksi domestik yang menohok bagi para Menteri dan Kepala Daerah.

“Setiap kebijakan publik dilahirkan wajib berlandaskan keadilan sosial. Kebijakan tidak boleh diskriminatif, melainkan harus mampu menyentuh dan menjamin hak-hak masyarakat dilapisan paling bawah. “Tidak boleh ada rakyat yang merasa ditinggalkan,” cetusnya.

Diakhir amanat, generasi muda ditantang untuk membawa Pancasila keluar dari sekadar pajangan dinding, teks sejarah. Pancasila harus bermutasi menjadi living ideologi yang hidup dan berdenyut dalam aktivitas sehari-hari, terutama untuk mengawal arah moral ditengah pesatnya kemajuan ekonomi dan teknologi modern.

Pemerintah bersama masyarakat juga diajak merapatkan barisan untuk melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang berpotensi meretakkan harmonisasi kebangsaan.

Upacara yang sarat makna ini diikuti dengan kompak oleh jajaran Forkopimda, aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemda Lombok Timur, personel TNI-Polri, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan yang larut dalam semangat meneguhkan kembali komitmen kebangsaan. ●Redaksi/LR

HARIAN PELITA — Ketua Umum Rekonsiliasi Masyarakat Indonesia (Rekat Indonesia) Heikal Safar menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya mantan Menteri Pertahanan RI (Menhan) Ryamizard Ryacudu.

Almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu tutup usia 76 tahun sekira pukul 14.30 Wib di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Rencananya almarhum akan disemayamkan di kawasan Cikeas.

“Innalilahi wainnailaihi rajiun. Saya menyampaikan belasungkawa yang sangat mendalam atas berpulangnya almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu,” jelas Heikal Safar  di Jakarta. Minggu (31/5/2026).

Menurut dia, almarhum Ryamizard Ryacudu merupakan tokoh militer teladan. Ryamizard Ryacudu pernah menjabat sebagai mantan Menhan periode 2014–2019.

Selain itu, Ryamizard Ryacudu juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Rekat Indonesia.

Heikal mengatakan Ryamizard dikenal sebagai seseorang yang memiliki komitmen kuat terhadap persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menambahkan serta aktif merangkul berbagai elemen bangsa.

“Almarhum merupakan sosok pejuang yang humanis dan merakyat,” kata Heikal.

Kata dia, selama dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina Rekat Indonesia, Ryamizard banyak mengambil langkah strategis dalam mendorong rekonsiliasi nasional. Organisasi Rekat Indonesia digagas untuk memperkuat persatuan dan menjaga kerukunan di seluruh Indonesia.

Atas nama pengurus Rekat Indonesia ia pun turut mendoakan khusus almarhum
Ryamizard Ryacudu serta keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala.

“Saya selaku Ketua Umum Rekat Indonesia sangat kagum dan bangga.pengorbanan serta perjuangan almarhum dalam pengabdiannya terhadap organisasi ini sungguh luar biasa demi terciptanya NKRI yang aman dan damai,” ujarnya. ●Redaksi/Dw

HARIAN PELITA — Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meninggal dunia di usia 76 tahun pada Minggu (31/5/2026). Ryamizard wafat di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.

“Benar, kami mendapat informasi BERITA DUKA CITA, bahwa telah meninggal dunia Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026 pukul 14.03 WIB di RSPAD,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat dikonfirmasi pada Minggu (31/5/2026).
Ryamizard diketahui pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2014-2019 di era periode pertama Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi.

Dia juga pernah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Panglima Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). ●Redaksi/Setjen Kemham

HARIAN PELITA — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LDII Jakarta Selatan menorehkan capaian signifikan dalam pelaksanaan ibadah kurban 1447 H.

Menjadi bagian krusial dari gerakan serentak di tingkat provinsi, LDII Jakarta Selatan sukses menghimpun hewan kurban dalam jumlah besar dan mendistribusikan kurang lebih 25.000 kantong paket daging kurban secara langsung kepada masyarakat membutuhkan.

​Berdasarkan data rekapitulasi, tahun ini DPD LDII Jakarta Selatan berhasil menghimpun swadaya warga berupa 443 ekor sapi dan 571 ekor kambing.

Seluruh hewan kurban tersebut berasal dari warga yang bernaung di bawah 84 Majelis Taklim, tersebar di 10 Pengurus Cabang (PC) dan 36 Pengurus Anak Cabang (PAC) di seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

​Pelaksanaan ibadah shalat Idul Adha hingga proses penyembelihan berjalan dengan aman, lancar, sukses, dan penuh barokah. Kegiatan pemotongan di wilayah Jakarta Selatan terkonsentrasi di 13 titik strategis yang dikelola oleh pengurus PC dan PAC di mana seluruh prosesnya dipastikan berjalan kondusif tanpa kendala berarti.

​Ketua DPD LDII Jakarta Selatan Haji Mulyono, mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas tingginya antusiasme serta kepedulian warga dalam berkurban tahun ini.

​”Dengan ibadah kurban tahun ini, kita bisa saling berbagi, menolong, dan membantu sesama warga sekitar. Momentum ini sekaligus menjadi sarana yang sangat baik bagi kita semua untuk bersama-sama menjaga kesatuan dan persatuan bangsa,” ujar Haji Mulyono.

​Semangat kepedulian dari tingkat daerah ini menjadi pendorong utama bagi kesuksesan agenda akbar tahunan Tebar Kurban 1447 H yang digelar secara serentak oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII Provinsi DKI Jakarta di lima wilayah kota administrasi.

Puncak acara seremonial tingkat provinsi ini sendiri mengusung tema kepedulian sosial yang inklusif dan dipusatkan di Yayasan Al Akbar, Jakarta Utara, pada Rabu (27/6/2026).

​Acara turut dihadiri dan disaksikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta Hasudungan A. Sidabalok beserta jajarannya.

Kehadiran perwakilan pemerintah daerah ini mempertegas sinergi yang kuat antara umara (pemerintah) dan organisasi kemasyarakatan dalam mengawal ketahanan pangan masyarakat.

​Dalam sambutannya, Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas konsistensi dan komitmen LDII yang rutin melaksanakan program tebar kurban di setiap momen Idul Adha.

​“Kami dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi sekali kegiatan tebar kurban yang secara rutin dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) DPW Provinsi DKI Jakarta,” ujar Hasudungan. ●Redaksi/Geng

HARIAN PELITA — Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan Nusa Tenggara Barat (GASAK NTB) menanggapi rencana aksi demonstrasi yang akan digelar oleh Aliansi Pemekaran pulau sumbawa(PPS) pada 2 Juni 2026 mendatang.

GASAK NTB menilai bahwa penyampaian aspirasi di muka umum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Direktur GASAK NTB Ar Yandis menyampaikan bahwa aksi demonstrasi merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap kebijakan maupun persoalan publik.

Sebab itu, setiap elemen masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara terbuka selama tetap berada dalam koridor hukum dan menjaga ketertiban umum.

“Pada prinsipnya kami menghormati dan mendukung kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari hak demokrasi warga negara. Namun kami juga mengingatkan agar aksi tersebut tidak mengganggu aktivitas masyarakat luas dan tidak menyasar titik-titik vital ekonomi,” tegas Yandis.

GASAK NTB meminta agar massa aksi tidak memblokade maupun menghambat akses pada fasilitas strategis seperti terminal, pelabuhan, bandara, maupun jalur distribusi ekonomi masyarakat. Menurut Yandis, gangguan pada fasilitas vital dapat berdampak luas terhadap aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat hingga distribusi barang dan jasa di NTB.

“Kami berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan tetap mengedepankan etika dalam berdemokrasi. Jangan sampai aspirasi yang diperjuangkan justru merugikan masyarakat kecil yang menggantungkan hidup pada aktivitas ekonomi harian,” Tegas Yandis.
Apalagi kami yang hidup area pelabuhan.

Selain itu, GASAK NTB juga meminta aparat keamanan untuk tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam melakukan pengamanan aksi, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. ●Redaksi/LR

HARIAN  PELITA – Polda Metro Jaya membagikan 350 paket sembako kepada pengemudi ojek online dalam kegiatan Jumat Peduli. Kegiatan tersebut digelar di depan Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jumat (29/5/2026).

Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, kegiatan Jumat Peduli merupakan bentuk kepedulian Polda Metro Jaya kepada masyarakat. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan para pengemudi ojol yang setiap hari membantu mobilitas warga.

“Sebanyak 350 paket sembako kami salurkan kepada rekan-rekan pengemudi ojol. Ini merupakan bentuk kepedulian Polda Metro Jaya kepada masyarakat,” ujar Kombes Budi.

Kombes Budi mengatakan, pengemudi ojol memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Karena itu, Polda Metro Jaya ingin terus membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan yang humanis dan bermanfaat.

“Semoga bantuan ini dapat membantu rekan-rekan ojol dan keluarganya. Polri ingin terus hadir dekat dengan masyarakat,” katanya.

Polda Metro Jaya juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
Jika melihat atau mengalami gangguan kamtibmas maupun membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat Polri 110 agar segera ditindaklanjuti petugas. ●Redaksi/IA

HARIAN PELITA — Momentum Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1447 Hijriah dimanfaatkan Pokja Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wali Kota Jakarta Selatan berbagi  daging hewan kurban seluruh anggotanya.

Pembagian daging kurban dilaksanakan di Gedung Wali Kota, Lantai VI, Blok A, Kamis (28/5/2026).

Daging kurban dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan sebanyak empat puluh  paket.

Ketua Pokja  Persatuan Wartawan Indonesia Jakarta Selatan Joni Matondang mengatakan, kegiatan daging hewan kurban merupakan bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya mempererat kebersamaan antar anggota.

“Terimakasih  kepada semua mitra Pokja PWI Jaksel. Mari kita saling mendukung demi kebaikan bersama, ” ujar Joni.

Menurutnya, Idul Adha momentum dan spirit berbagi dan manfaatkan menebarkan spirit berbagi. Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi masyarakat.

“Kegiatan kurban diharapkan dapat terus berjalan setiap tahun dan memperkuat solidaritas internal organisasi, juga menjadi bentuk nyata kehadiran insan Pers,” tuturnya.

Asisten Ekonomi Pembangunan Iwan K mengatakan, kemitraan antara insan Pers dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan terus berkomitmen demi kebaikan. “Mari kita jaga kemitraan ini dengan baik,” tambahnya. ●Redaksi/Geng

HARIAN PELITA — Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dr Ahmad Tholabi Kharlie menilai kebijakan bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia  bersumber dari APBN pada Idul Adha 1447 H/2026 M p9erlu dipahami secara proporsional melalui perspektif hukum Islam dan hukum tata negara.

Ia menegaskan perdebatan publik mengenai program tersebut tidak cukup dibaca hanya dari sisi simbolik keagamaan, melainkan juga harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab sosial negara dan tata kelola keuangan publik.

Program bantuan sekitar 1.098 sapi kurban senilai kurang lebih Rp100 miliar, kata Tholabi, melalui skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden merupakan isu yang menarik karena mempertemukan dimensi spiritual, sosial dan kebijakan publik sekaligus.

“Sebagian masyarakat memandang program tersebut sebagai bentuk kepedulian negara terhadap rakyat serta penguatan ketahanan pangan dan ekonomi peternakan nasional. Disisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai legitimasi penggunaan dana publik untuk kegiatan yang berkaitan dengan ibadah keagamaan,” terang Tholabi, Rabu (27/5/2026).

Tholabi mengungkapkan dalam perspektif Islam, ibadah kurban memang memiliki dimensi ritual individual yang sangat kuat. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah memandang kurban sebagai sunnah mu’akkadah.

“Sedangkan mazhab Hanafi menempatkannya sebagai kewajiban bagi muslim yang mampu secara finansial. Karena itu, aspek kepemilikan harta menjadi bagian penting dalam keabsahan ibadah kurban,” sambungnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam fikih Islam, hewan kurban harus berasal dari kepemilikan yang sah dari pihak yang berkurban (Mudhahhi). Ulama klasik seperti Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, ketika membahas hukum udhiyah, menempatkan kurban sebagai ibadah yang terkait dengan hewan tertentu, niat, dan ketentuan syar‘i.

Sehingga aspek kepemilikan dan tasharruf yang sah menjadi bagian penting dalam pembahasannya.

“Oleh sebab itu, ketika pembiayaan kurban berasal dari dana negara atau APBN, maka muncul persoalan konseptual mengenai posisi kurban tersebut, apakah sebagai ibadah personal atau program sosial negara,” kata dia.

Meski demikian, Tholabi melanjutkan bahwa tradisi Islam juga mengenal konsep baitul mal sebagai lembaga pengelola keuangan negara untuk kepentingan masyarakat luas.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, negara memiliki kewenangan mendistribusikan kekayaan publik demi kemaslahatan rakyat. Prinsip al-mashlahah al-‘ammah atau kemaslahatan umum menjadi dasar legitimasi penggunaan harta negara untuk program sosial dan pelayanan masyarakat.

“Distribusi daging kurban kepada masyarakat miskin dapat ditempatkan dalam kerangka perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dalam konteks negara modern, negara memang memiliki tanggung jawab sosial terhadap rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, persoalan utama bukan pada boleh atau tidaknya negara menggunakan dana publik untuk program berbasis Idul Adha, melainkan pada konstruksi konseptual dan framing kebijakan. Ia menilai bahwa apabila pembiayaan berasal dari APBN, maka lebih tepat apabila program itu diposisikan sebagai program distribusi sosial negara atau shadaqah al-dawlah, bukan sebagai kurban personal Presiden.

“Dalam perspektif fikih, ibadah maliyyah personal semestinya menggunakan harta pribadi agar terpenuhi aspek kepemilikan dan dimensi personal ibadah. Karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah memosisikannya sebagai program sosial negara berbasis momentum Idul Adha,” kata Tholabi.

Menurut dia, pendekatan tersebut lebih kuat secara fikih sekaligus lebih aman dalam perspektif etik pemerintahan modern. Dengan demikian, negara tetap dapat hadir dalam momentum keagamaan sebagai fasilitator distribusi kesejahteraan sosial tanpa menimbulkan kerancuan antara ibadah personal pejabat publik dan penggunaan dana negara.

Dalam perspektif hukum tata negara dijelakan oleh Tholabi penggunaan APBN harus berpijak pada prinsip legalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan kemanfaatan publik. Konstitusi Indonesia memberikan landasan mengenai tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan sosial sebagaimana tercermin dalam Pasal 34 UUD 1945.

Sementara Pasal 33 menegaskan orientasi pengelolaan sumber daya dan ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Diutarakan Tholabi program Bantuan Kemasyarakatan Presiden dapat memiliki legitimasi formal sepanjang dianggarkan melalui mekanisme APBN dan dilaksanakan melalui institusi pemerintahan terkait. Dengan demikian, program tersebut secara hukum lebih tepat dipahami sebagai kebijakan institusional negara daripada tindakan pribadi Presiden.

“Yang penting adalah memastikan seluruh proses pengadaan dan distribusi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tuturnya.

Tholabi mengingatkan kebijakan sosial yang memiliki dimensi simbolik keagamaan sangat rentan dipersepsikan sebagai instrumen pencitraan politik apabila tata kelolanya tidak dibangun secara proporsional. Karena itu, distribusi bantuan harus berbasis parameter objektif seperti tingkat kemiskinan, kebutuhan pangan, dan pemerataan wilayah.

“Dalam negara hukum modern, penggunaan APBN tidak boleh bercampur dengan kepentingan personal pejabat negara. Tata kelola dan komunikasi kebijakan harus dijaga secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi politisasi simbol keagamaan,” ungkapnya.

Program tersebut memiliki potensi dampak positif terhadap ekonomi peternak lokal dan penguatan sektor pangan nasional. Pengadaan sapi dalam jumlah besar dapat menjadi stimulus bagi peternak domestik apabila dilakukan dengan prinsip pemerataan dan keberpihakan terhadap peternakan rakyat.

Karena itu, substansi utama polemik ini bukan semata pada legalitas formal penggunaan APBN, tapi pada bagaimana negara membangun desain kebijakan, tata kelola distribusi, serta framing publik secara tepat.

Tholabi menyatakan negara perlu memastikan bahwa program sosial keagamaan tetap berada dalam koridor pelayanan publik, kemaslahatan masyarakat, transparansi keuangan dan depolitisasi kebijakan. ︎Redaksi/Dw

HARIAN PELITA — Polres Blora melaksanakan Sholat Idul Adha 1447H/2026 M di Masjid Al Istiqomah Polres Blora, Rabu, 27 Mei 2026 pukul 06.30 WIB.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan dan penyembelihan hewan qurban untuk disalurkan kepada warga sekitar.

Kasihumas Polres Blora AKP Midiyono menyampaikan, sholat Idul Adha diikuti sekitar 1.000 jemaah yang terdiri dari personel Polres Blora, Bhayangkari, dan warga sekitar. Bertindak sebagai imam dan khatib KH. Agus Maghfur.

“Dalam khutbahnya, khatib menekankan makna ketakwaan sebagai tujuan utama qurban. Umat diajak meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS, serta mewujudkan semangat berkurban dalam kehidupan sehari-hari melalui pengorbanan waktu, tenaga, dan harta untuk sesama,” terang Kasihumas Polres Blora AKP Midiyono.

Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto menyampaikan terima kasih atas kehadiran jemaah. Tahun ini Polres Blora menyalurkan 6 ekor sapi dan 4 ekor kambing untuk qurban.

“Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi warga sekitar dan menjadi ladang pahala bagi kita semua,” ujarnya.

AKP Midiyono menambahkan, sholat Idul Adha juga dilaksanakan serentak di wilayah Kabupaten Blora dan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. ●Redaksi/Asq