HARIAN PELITA — Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang kredibel guna mengungkap fakta sebenarnya dibalik “huru-hara” akhir Augustus 2025.

“Pemerintah harus membentuk TGPF yang kredibel untuk menginvestigasi secara mendalam rangkaian kerusuhan itu hingga terang-benderang. Jika tidak terungkap tuntas, maka publik akan terus diliputi kecemasan dan ketidakpastian, bahkan akan memantik kemarahan lanjutan eskalasi yang ada.,” kata Hendardi dalam keterangannya, Minggu (7/9/2025).

Hendardi mengatakan, ”huru-hara” akhir Agustus’ 2025 berujung rusuh dimana banyak  korban jatuh, terjadinya anarkisme, kantor-kantor kepolisian, fasilitas umum hancur dan dibakar, penjarahan, telah  melahirkan tuntutan baru, yakni pengusutan secara tuntas.

“Hingga hari ini, berbagai bentuk protes, mulai dari gerakan “hijau pink” dalam profil akun media sosial, gerakan 17+8, tagar #resetindonesia, tagar #wargajagawarga, serta aneka tuntutan dan seruan lainnya, terus menerus didengungkan di ruang publik,” katanya.

Sementara, kata Hendardi, Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah melontarkan  spekulasi mengenai adanya indikasi makar, terorisme. Bahkan Prabowo sempat menuding pihak asing memainkan eskalasi di tingkat domestik.

“Presiden mengatakan  makar, terorisme, dan dugaan keterlibatan asing.  Sebaliknya, publik  juga memunculkan dugaan adanya kontestasi politik kekuasaan, agenda politik rezim, dan sebagainya.  Oleh karena itu, dibutuhkan klarifikasi dan investigasi mendalam agar rangkaian kerusuhan itu terklarifikasi dengan terang-benderang; siapa dalang, bagaimana operasi berlangsung, apa tujuan politiknya, dan sebagainya.” katanya.

Hendardi mengatakan, presiden mungkin sudah memiliki data dan analisis serta telah menyusun langkah-langkah antisipatif lanjutan berkenaan dengan dinamika eskalatif yang terjadi.

Tetapi keterbukaan mesti ditunaikan oleh pemerintah dan mekanisme partisipasi bermakna (meaningful participation) mesti dibuka seluas-luasnya, dengan melibatkan para pakar, masyarakat sipil, akademisi, tokoh agama, pekerja media, aparat penegak hukum dan elemen sipil relevan lainnya.  ●Redaksi/IA

HARIAN PELITA — Sekretaris Jenderal Perkumpulan Profesi Pengacara Indonesia (Propindo) Heikal Safar SH cermati situasi kondisi terkini terkait aksi dekonstruksi ojek online (ojol).

Demo besar-besaran dilakukan massa ojol tersebut merupakan bentuk solidaritas terhadap rekannya Affan Kurniawan yang menjadi korban meninggal dunia.

Selain itu, massa juga kecewa kepada sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih yang diduga korupsi. Haikal pun mencermati puncak kemarahan publik ditujukan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ini terkait dengan pendapatan atau gaji anggota DPR serta bebas dari pungutan pajak.

Ia mengatakan wacana pembubaran DPR juga disuarakan oleh massa kemudian berkembang menjadi seruan aksi demonstrasi pada 25 Agustus 2025 di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Massa aksi demo diikuti juga oleh berbagai elemen masyarakat.

“Saya Sekjen Propindo merasa turut prihatin dan berduka dengan mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya pengemudi ojek online Almarhum Affan Kurniawan semoga amal ibadahnya diterima Allah SWT Aamiin ya rabbal alamin,” kata Sekjen Propindo Heikal Safar, Sabtu (30/8/2025).

Fenomena tersebut, kata dia, memperlihatkan ketidakpuasan publik yang meluas terhadap kinerja lembaga eksekutif khususnya para Menteri pembantu Presiden Prabowo Subianto  di Kabinet Merah Putih. Kemudian, anggota legislatif dinilai terlalu arogan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat ditengah kesulitan ekonomi.

“Maka saya sebagai Sekjen Propindo mendukung Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi total kinerja Kabinetnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Heikal meminta Presiden Prabowo Subianto untuk bertindak tegas kepada sejumlah pejabat serta aparat penegak hukum yang arogan. Dia berharap Presiden segera mengganti pejabat yang feodal.

“Semoga kinerja Presiden Prabowo kedepan dapat terselamatkan dari gangguan tangan-tangan jahil yang berada ditengah kekuasaan saat ini,” tegas Wakil Ketua Umum Alumni Universitas Jayabaya. ●Redaksi/Dw

HARIAN PELITA — Pada 23 September 1927, Bung Hatta bersama Nazir Pamontjak, Ali Sastroamidjojo, dan Abdul Madjid Djojodiningrat ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda di Den Haag.

Di tengah penahanan, tepatnya pada 9 Maret 1928, Bung Hatta dengan penuh keberanian membacakan pidato pembelaan berjudul “Indonesie Vrij” atau “Indonesia Merdeka,” yang menegaskan hak bangsa Indonesia untuk merdeka.

Pledoi ini bukan sekadar pembelaan pribadi. Isinya adalah pernyataan tegas bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka bukanlah kejahatan, melainkan hak yang sah.

Bung Hatta menegaskan, cepat atau lambat, bangsa yang dijajah pasti akan merebut kemerdekaannya, karena itu adalah hukum sejarah dunia.

Ia menolak keras tuduhan makar dan penghasutan, sekaligus menggambarkan perjuangan rakyat Hindia Belanda sebagai gerakan yang bermartabat dan berlandaskan keyakinan.

Pidatonya ditutup dengan kutipan dari penyair Rene de Clercq: “Hanya satu tanah yang dapat disebut tanah airku, ia berkembang dengan usaha dan usaha itu adalah usahaku.”

Pidato ini menggerakkan kesadaran dunia tentang perjuangan sebuah bangsa di ujung Asia yang menolak tunduk pada penjajahan. Hasilnya, pada 22 Maret 1928 — sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri — Bung Hatta dan rekan-rekannya dibebaskan dari semua tuduhan.

“Indonesia Merdeka” bukan hanya sebuah pembelaan, melainkan tonggak sejarah yang menunjukkan keberanian dan keyakinan seorang pemimpin bangsa untuk menatap kemerdekaan dengan kepala tegak. ●Redaksi

HARIAN PELITA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp.2.556,7 triliun, hingga Oktober 2024. Namun, realisasi tersebut baru mencapai 76,9% dari pagu dan tumbuh 14,1% year on year (YoY).

“Pertumbuhannya belanja negara ini sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini memberikan dampak perekonomian yang cukup baik,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Konferensi Pers APBN Kita di kantor Kemenkeu di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga membeberkan bahwa tingginya belanja negara didorong oleh kenaikan konsumsi pemerintah sebesar 4,62% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) dengan realisasi sebesar RpZ1.834,5 triliun atau 74,3 persen dari pagu.

BPP sendiri terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp.933,5 triliun, disalurkan salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, penyaluran berbagai program bansos, sarpras hankam, dukungan pelaksanaan pemilu dan pembayaran gaji ASN/TNI/Polri.

Selanjutnya, BPP juga disalurkan untuk belanja non K/L dengan realisasinya yant mencapai Rp.901,0 triliun atau 65,4% dari pagu.

Belanja non K/L ini disalurkan di antaranya untuk subsidi dan kompensasi energi, serta pembayaran kepada penerima manfaat pensiunan.

Penerimaan Pajak Sentuh Rp1.517 Triliun hingga Oktober 2024. Angka tersebut setara 76,3 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp1.989 triliun.

“Dari sisi perpajakan Anda lihat (mencapai) Rp 1.517,53, itu 76,3 persen dari target. Yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan Alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober,” kata Wakil Menteri Keuangan III Anggito Abimanyu dalam konferensi Pers APBN KiTa, di Kantor Kemenkeu pada Jumat (8/11/2024).

Anggito menjelaskan, tumbuhnya penerimaan pajak ditopang oleh kinerja positif PBB dan pajak lainnya yang tumbuh 12,81 persen.

Selanjutnya, realisasi PBB dan pajak lainnya pada Oktober 2024 mencapai Rp 32,65 triliun atau 88,52 persen dari target.

Kemudian, PPN dan PPnBM tumbuh 7,87 persen menjadi Rp 620,42 triliun. Angka itu setara 76,47 persen dari target penerimaan 2024.

“Pertumbuhan PPN dan PPnBM yang baik sejalan dengan terjaganya konsumsi baik dari domestik maupun impor,” jelas Anggito.

Sementara itu, terjadi kontraksi pada penerimaan bruto kelompok PPh Nonmigas.

Kemenkeu mencatat, pada Oktober 2024 kelompok PPh Nonmigas turun 0,34 persen menjadi Rp 810,76 triliun atau 76,24 persen dari target 2024.

“Kalau Anda lihat di sisi PPH Non-Migas itu memang turun ya, 0,34 tetapi itu adalah kumulatif Januari-Oktober. Jadi kalau month to month-nya positif, tapi kalau year to date memang masih merah PPH Nonmigasnya,” papar Anggito.

Kontraksi juga terjadi pada kelompok PPh Migas. Penurunan ini akibat penurunan lifting minyak bumi. Realisasi PPh Migas turun 8,97 persen menjadi Rp53,70 triliun atau 70,31 persen dari target tahun ini. ●Redaksi/Alia

HARIAN PELITA — Whoosh, kereta cepat andalan PT KCIC kini melayani hingga 48 perjalanan per hari, dan akan ditingkatkan menjadi 62 perjalanan harian untuk mengakomodir lonjakan jumlah penumpang.

Menurut Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi, peningkatan ini diiringi dengan strategi ridership, salah satunya dengan menambah frekuensi keberangkatan menjadi setiap 30 menit serta membuka Stasiun Karawang untuk layanan penumpang.

Jumlah penumpang Whoosh pun terus bertumbuh, dari awalnya 14 ribu hingga mencapai 24 ribu penumpang per hari. Okupansi kereta cepat ini tetap stabil, berkisar antara 70% hingga 100%, tergantung pada musim.

Langkah ini diharapkan akan semakin meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi pengguna transportasi di rute Jakarta-Bandung. ●Redaksi/Alia

HARIAN PELITA – Indonesia Traffic Watch (ITW) meminta agar upaya mewujudkan Kamseltibcarlantas tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas. Tetapi juga harus berupaya maksimal untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat.

Menurut Ketua ITW Edison Siahaan, catatan yang disampaikan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman bahwa jumlah pelanggar berhasil dipantau lewat kamera Etle di Jakarta mencapai 10 juta pengendara per bulan, sangat memprihatinkan.

Sekaligus bukti bahwa kesadaran tertib berlalu lintas masih rendah. Tetapi jumlah denda yang diperoleh sangat besar.

Dalam UU No22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ada 45 Pasal tentang ketentuan pidana kurungan atau denda. Tertera denda tertinggi pada Pasal 273 ayat 3 sebesar Rp120 juta dan denda terendah pada Pasal 299 sebesar Rp100 ribu.

Bila dihitung jumlah pelanggar di Jakarta sebulan mencapai 10 juta dengan denda terendah Rp100 ribu, maka jumlah pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari denda tilang mencapai Rp1 triliun/ bulan.

Pendapatan itu diperoleh hanya dengan menyiapkan sebanyak 127 Etle statis dan 10 Etle mobile.

Sungguh menuai banyak pertanyaan, sebab di tengah kesemrautan lalu lintas yang potensi menimbulkan beragam permasalahan, justru menghasilkan pendapatan Rp1 triliun per bulan. Lalu bagaimana pengelolaan dana dari denda tersebut.

Ketua ITW menilai, 10 juta jumlah pengendara dari berbagai jenis pelanggaran dari mulai melawan arus, melanggar rambu, tidak menggunakan helm, sabuk pengaman dan lain-lain adalah potret nyata bahwa kesadaran tertib berlalu lintas masih sangat rendah.

Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas masih belum bertumbuh dengan baik.

Sekaligus mengingatkan bahwa maraknya penindakan belum memberikan dampak signifikan terhadap upaya mewujudkan Kamseltibcarlantas.

Hendaknya, segera di evaluasi apabila kebijakan dan upaya yang telah lama dilakukan, tetapi kurang memberikan dampak untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas.

Apabila berbagai larangan dan tindakan yang dilakukan belum memberikan efek jera , sebab jumlah pelanggar terus bertambah. Justru muncul kesan, penindakan hanya untuk mengisi pundi-pundi PNBP dari sektor denda tilang.

Semestinya semangat penindakan harus setara dengan upaya meningkatkan kesadaran tertib dan keselamatan berlalu lintas. Serta persiapan sarana prasarana maupun infrastruktur transportasi umum.

ITW menyarankan agar sosialisasi dan kampanye tertib dan keselamatan berlalu lintas harus lebih massif. Tetapi dengan melibatkan masyarakat secara langsung, bukan hanya sebagai penonton.

Upaya diawali dari komunitas masyarakat yang terkecil hingga kelompok dan organisasi dari desa sampai ke tingkat Pusat. Bahkan sudah waktunya, tertib dan keselamatan berlalu lintas menjadi mata pelajaran di tingkat sekolah dasar atau sekolah menengah.

ITW juga meminta agar para Anggota DPR terpilih membentuk kelompok masyarakat tertib berlalu lintas di setiap daerah pemilihannya. Sehingga masyarakat tertib berlalu lintas tumbuh dari mulai daerah hingga ke pusat.

Mewujudkan Kamseltibcar Lantas merupakan upaya pemerintah yang tentu harus melibatkan peran serta seluruh masyarakat. ●Redaksi/IA

HARIAN PELITA — Lapas Kelas I Tangerang Kemenkumham Banten melaksanakan kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas, Pakta Integritas, Penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2024 di Lapangan Upacara Lapas Kelas I Tangerang, Selasa (23/01/2024).

Kegiatan ini, dalam rangka sebagai wujud keseriusan Lapas Kelas I Tangerang dalam mewujudkan pembangunan zona integritas.

Selain penandatanganan komitmen bersama juga diselenggarakan penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Lapas Kelas I Tangerang, Fikri Jaya Soebing dengan seluruh pejabat struktural eselon III.

Penandatanganan perjanjian kinerja ini merupakan tindak lanjut penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2024 antara Kalapas dengan Kakanwil Kemenkumham Banten.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala Lapas Kelas I Tangerang, Fikri Jaya Soebing.

“Kita harus menjadi kontributor untuk Lapas Kelas I Tangerang maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menjadi yang terbaik,” ucap Fikri Jaya Soebing dalam amanatnya.

Fikri menjelaskan bahwa pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2024 merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, Lapas Kelas I Tangerang harus berjuang keras untuk dapat mewujudkan predikat wilayah bebas dari korupsi, seluruh pegawai juga harus berkontribusi dalam meningkatkan kinerja.

“Apa yang kita laksanakan serta berikan untuk organisasi, niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT, semoga niat baik dan segala kinerja kita menjadi amal baik dan memberikan kontribusi untuk kemajuan Lapas Kelas I Tangerang dan organisasi,” tutup Fikri Jaya Soebing. •Redaksi/IA

HARIAN PELITA — Debat cawapres baru saja digelar pada Minggu 21 Januari 2023, dalam debat tersebut cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD terlibat adu argumentasi yang sengit.

Pengamat Kebijakan Publik yang juga Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam, menilai performa para cawapres dalam sesi debat menjadi catatan tersendiri bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang menjadikan debat pilpres sebagai indikator untuk menjatuhkan pilihan pada Paslon tertentu.

“Setelah sesi debat semalam, masyarakat akan memberikan penilaian tersendiri terhadap setiap cawapres. Oleh sebab itu panggung debat mesti dijadikan momen untuk menunjukkan kualitas cawapres dengan memperdebatkan hal yang subtansial,” ungkap Zaenal Abidin Riam di Jakarta, Senin (22/1/2024).

Lebih lanjut Zaenal Abidin Riam mengingatkan agar panggung debat pilpres benar-benar digunakan sebagai ajang pendidikan politik bagi masyarakat.

“Orientasinya seharusnya bukan hanya bagaimana menggaet pemilih melalui performa di panggung debat, yang jauh lebih penting dari itu adalah menyajikan pendidikan politik bagi rakyat melalui panggung debat,” terang Zaenal Abidin Riam.

Rakyat yang nantinya bertindak sebagai pemilih memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan gagasan yang berkualitas dari calon pemimpin nasional, bagian ini sepatutnya menjadi perhatian bersama bagi semua paslon.

“Latar belakang diadakannya debat pilpres adalah untuk menguji kualitas visi misi Paslon, gagasan mereka diuji di panggung debat, dari situ masyarakat mampu menilai gagasan Paslon mana yang paling kompetitif dan berkualitas, jadi selain rekam jejak, gagasan itu sangat penting bagi setiap Paslon,” pungkas Zaenal Abidin Riam. •Redaksi/Gun

HARIAN PELITA — Kejaksaan Agung Republik Indonesia menghadiri “The 13th Asean-China Prosecutors General Conference” atau Konferensi Jaksa Agung ASEAN-Tiongkok ke-13.

Acara digelar pada tanggal 5-8 Desember 2023 di Hanoi, Vietnam. Perwakilan Kejaksaan RI yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali Dr. Narendra Jatna selaku ketua delegasi.

Ketua Delegasi Kejaksaan RI menyampaikan pada pokoknya bahwa kawasan ASEAN memiliki potensi besar untuk menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital serta memiliki potensi kejahatan teknologi informasi.

Narendra menegaskan, bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin juga telah menyikapinya dengan kebijakan dan tindakan yang terukur, terarah dan berkesinambungan melalui pembentukan Satuan Tugas Asistensi Penanganan Perkara Tindak Pidana Terkait Siber dan Bukti Elektronik.

Hal tersebut, diutarakannya untuk mendukung sumber daya yang berkompeten dan profesional dalam penanganan perkara terkait kejahatan teknologi informasi serta menerbitkan Pedoman Nomor 7 Tahun 2023 tentang penanganan aset Kripto sebagai barang bukti dalam perkara pidana.

“Mencegah dan memberantas perkembangan kejahatan teknologi informasi tidak dapat dilakukan secara parsial dan oleh satu negara saja,” jelas Narendra Jatna sebagai Ketua Delegasi Kejaksaan RI, Kamis (7/12/2023).

Kemudian, Narendra menandaskan untuk mencegah kejahatan teknologi informasi perlu dilakukan secara bersama-sama secara sinergis melalui koordinasi dan kerjasama internasional secara intensif.

“Namun perlu dilakukan secara bersama-sama secara sinergis melalui koordinasi dan kerjasama internasional yang intensif dengan menggunakan instrumen bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal asistance in criminal matters) ataupun kerjasama informal dengan menggunakan instrumen AG to AG (Kejaksaan ke Kejaksaan),” kata Narendra.

Dalam kesempatan itu dilaksanakan penandatanganan Deklarasi Bersama (Joint Declaration) Jaksa Agung ASEAN-Tiongkok. Pada pokoknya isi penandatanganan kerjasama tersebut untuk memerangi kejahatan transnasional.

Sementara, Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menjelaskan mengenai kerjasama Jaksa Agung ASEAN-Tiongkok yaitu dalam rangka memerangi kejahatan teknologi tinggi.

Berdasarkan prinsip kesetaraan, pemanfaatan sepenuhnya berbagai jenis saluran kerja sama internasional, peningkatan kualitas dan efektivitas situs resmi Konferensi Para Jaksa Agung ASEAN-Tiongkok. Selain itu, kedua pihak sepakat untuk membentuk grup komunikasi bersama Konferensi Para Jaksa Agung ASEAN-Tiongkok.

“Agenda lain Delegasi Kejaksaan RI yakni melaksanakan pertemuan bilateral bersama dengan Kejaksaan Agung Vietnam, dimana Delegasi Kejaksaan RI diterima langsung oleh Wakil Jaksa Agung Republik Sosialis Vietnam,” terang Ketut Sumedana.

Delegasi Kejaksaan RI dalam acara Konferensi dan Joint Declaration diikuti oleh Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Bernadeta Maria Erna Elastiyani SH MH, Kepala Bagian Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri Dr. Andre Abraham SH MHum LL.M serta perwakilan tiga orang Kepala Subbagian pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri. •Redaksi/Dw

HARIAN PELITA — Presiden Jokowi mengatakan bahwa PBB telah menyebut bumi sudah bukan lagi mengalami pemanasan global, tetapi telah memasuki fase pendidihan global.

Dikatakannya, jika kenaikan suhu bumi dibiarkan mencapai lebih dari 1,5 derajat Celsius, maka diprediksi akan membawa bencana bagi banyak orang di berbagai belahan dunia: 210 juta orang mengalami kekurangan air, 14 persen populasi akan terpapar gelombang panas, 290 juta rumah akan terendam banjir pesisir, dan 600 juta orang akan mengalami malnutrisi akibat gagal panen.

“Semua ini adalah ancaman yang nyata bagi kita semua. Karena itulah, World Hydropower Congress 2023 yang berlangsung di Bali, hari ini saya harapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi bumi yang lebih lestari,” ujar Jokowi di World Hydropower Congress 2023 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Selasa, 31 Oktober 2023.

Menurut dia, Indonesia sendiri berkomitmen penuh mempercepat transisi energi melalui penambahan energi baru terbarukan dalam skala besar. Potensi energi hijau Indonesia diperkirakan mencapai 3.600 gigawatt yang bersumber dari matahari, angin, panas bumi, arus laut, ombak, bioenergi, dan hidro.

Terkait potensi hidro, Indonesia memiliki lebih dari 4.400 sungai yang potensial, 128 di antaranya adalah sungai besar seperti Sungai Mamberamo di Papua dan Sungai Kayan di Kalimantan Utara.

Pemerintah Indonesia telah membuat cetak biru percepatan jalur transmisi yang menyambungkan listrik dari lokasi tenaga hidro menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pertumbuhan industri sehingga nilai kemanfaatannya menjadi lebih tinggi. •Redaksi/Alia