HARIAN PELITA — Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta sejak dini hari Rabu (3/6/2026). Penggeledahan terkait pergantian jajaran pimpinannya.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Jeffry membenarkan adanya kegiatan geledah kantor tersebut.

Jeffry belum menjelaskan terkait perkara penggeledahan tersebut maupun barang bukti yang dicari penyidik dalam kegiatan itu.

Menurut rencana sore hari Pidsus Kejagung akan melakukan konferensi pers terkait hal tersebut. Kabar penggeledahan ini muncul tidak lama setelah pemerintah melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional.

Tiga pimpinan BGN yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo.

Saat ini BGN dipimpin Nanik S Deyang menjabat Kepala BGN. Posisi Wakil Kepala BGN Mayjen Trenggono dan Agustina Arumsari.

Sumber mengungkap adanya penggeledahan itu, ada sesuatu kesalahan penggunaan anggaran besar MBG. ●Redaksi/ES

HARIAN PELITA — Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana akhirnya dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto, Selasa 2 Juni 2026.

Ini dibenarkan Prasetyo Hadi melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Dikatakan Prasetyo, Badan Gizi Nasional berperan strategis mendukung agenda pemerintah di sektor peningkatan gizi masyarakat.

“Presiden Prabowo dalam kesehariannya melakukan pemantauan hingga evaluasi terhadap seluruh kinerja Kabinet Merah Putih, termasuk kinerja Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo.

Menurut Prasetyo, selama ini Presiden Prabowo mendapat masukan dari berbagai pihak, seperti kementerian-kementerian maupun masyarakat selaku penerima manfaat proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Selama kurang lebih hampir satu setengah tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ulas Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Selain Dadan Hindayana, ikut juga dicopot dua wakilnya yakni Inspektur Jenderal (Purn) Sony Sanjaya dan Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewyk Pusung.

Saat ini tampuk pimpinan BGN yakni Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayor Jenderal TNI Trenggono sebagai dua wakilnya.

“Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” tutur Prasetyo Hadi. ●Redaksi/ES

HARIAN PELITA — Ketua Umum Rekonsiliasi Masyarakat Indonesia (Rekat Indonesia) Heikal Safar menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya mantan Menteri Pertahanan RI (Menhan) Ryamizard Ryacudu.

Almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu tutup usia 76 tahun sekira pukul 14.30 Wib di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Rencananya almarhum akan disemayamkan di kawasan Cikeas.

“Innalilahi wainnailaihi rajiun. Saya menyampaikan belasungkawa yang sangat mendalam atas berpulangnya almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu,” jelas Heikal Safar  di Jakarta. Minggu (31/5/2026).

Menurut dia, almarhum Ryamizard Ryacudu merupakan tokoh militer teladan. Ryamizard Ryacudu pernah menjabat sebagai mantan Menhan periode 2014–2019.

Selain itu, Ryamizard Ryacudu juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Rekat Indonesia.

Heikal mengatakan Ryamizard dikenal sebagai seseorang yang memiliki komitmen kuat terhadap persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menambahkan serta aktif merangkul berbagai elemen bangsa.

“Almarhum merupakan sosok pejuang yang humanis dan merakyat,” kata Heikal.

Kata dia, selama dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina Rekat Indonesia, Ryamizard banyak mengambil langkah strategis dalam mendorong rekonsiliasi nasional. Organisasi Rekat Indonesia digagas untuk memperkuat persatuan dan menjaga kerukunan di seluruh Indonesia.

Atas nama pengurus Rekat Indonesia ia pun turut mendoakan khusus almarhum
Ryamizard Ryacudu serta keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala.

“Saya selaku Ketua Umum Rekat Indonesia sangat kagum dan bangga.pengorbanan serta perjuangan almarhum dalam pengabdiannya terhadap organisasi ini sungguh luar biasa demi terciptanya NKRI yang aman dan damai,” ujarnya. ●Redaksi/Dw

HARIAN PELITA — Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meninggal dunia di usia 76 tahun pada Minggu (31/5/2026). Ryamizard wafat di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.

“Benar, kami mendapat informasi BERITA DUKA CITA, bahwa telah meninggal dunia Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026 pukul 14.03 WIB di RSPAD,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat dikonfirmasi pada Minggu (31/5/2026).
Ryamizard diketahui pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2014-2019 di era periode pertama Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi.

Dia juga pernah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Panglima Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). ●Redaksi/Setjen Kemham

HARIAN PELITA — Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dr Ahmad Tholabi Kharlie menilai kebijakan bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia  bersumber dari APBN pada Idul Adha 1447 H/2026 M p9erlu dipahami secara proporsional melalui perspektif hukum Islam dan hukum tata negara.

Ia menegaskan perdebatan publik mengenai program tersebut tidak cukup dibaca hanya dari sisi simbolik keagamaan, melainkan juga harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab sosial negara dan tata kelola keuangan publik.

Program bantuan sekitar 1.098 sapi kurban senilai kurang lebih Rp100 miliar, kata Tholabi, melalui skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden merupakan isu yang menarik karena mempertemukan dimensi spiritual, sosial dan kebijakan publik sekaligus.

“Sebagian masyarakat memandang program tersebut sebagai bentuk kepedulian negara terhadap rakyat serta penguatan ketahanan pangan dan ekonomi peternakan nasional. Disisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai legitimasi penggunaan dana publik untuk kegiatan yang berkaitan dengan ibadah keagamaan,” terang Tholabi, Rabu (27/5/2026).

Tholabi mengungkapkan dalam perspektif Islam, ibadah kurban memang memiliki dimensi ritual individual yang sangat kuat. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah memandang kurban sebagai sunnah mu’akkadah.

“Sedangkan mazhab Hanafi menempatkannya sebagai kewajiban bagi muslim yang mampu secara finansial. Karena itu, aspek kepemilikan harta menjadi bagian penting dalam keabsahan ibadah kurban,” sambungnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam fikih Islam, hewan kurban harus berasal dari kepemilikan yang sah dari pihak yang berkurban (Mudhahhi). Ulama klasik seperti Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, ketika membahas hukum udhiyah, menempatkan kurban sebagai ibadah yang terkait dengan hewan tertentu, niat, dan ketentuan syar‘i.

Sehingga aspek kepemilikan dan tasharruf yang sah menjadi bagian penting dalam pembahasannya.

“Oleh sebab itu, ketika pembiayaan kurban berasal dari dana negara atau APBN, maka muncul persoalan konseptual mengenai posisi kurban tersebut, apakah sebagai ibadah personal atau program sosial negara,” kata dia.

Meski demikian, Tholabi melanjutkan bahwa tradisi Islam juga mengenal konsep baitul mal sebagai lembaga pengelola keuangan negara untuk kepentingan masyarakat luas.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, negara memiliki kewenangan mendistribusikan kekayaan publik demi kemaslahatan rakyat. Prinsip al-mashlahah al-‘ammah atau kemaslahatan umum menjadi dasar legitimasi penggunaan harta negara untuk program sosial dan pelayanan masyarakat.

“Distribusi daging kurban kepada masyarakat miskin dapat ditempatkan dalam kerangka perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dalam konteks negara modern, negara memang memiliki tanggung jawab sosial terhadap rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, persoalan utama bukan pada boleh atau tidaknya negara menggunakan dana publik untuk program berbasis Idul Adha, melainkan pada konstruksi konseptual dan framing kebijakan. Ia menilai bahwa apabila pembiayaan berasal dari APBN, maka lebih tepat apabila program itu diposisikan sebagai program distribusi sosial negara atau shadaqah al-dawlah, bukan sebagai kurban personal Presiden.

“Dalam perspektif fikih, ibadah maliyyah personal semestinya menggunakan harta pribadi agar terpenuhi aspek kepemilikan dan dimensi personal ibadah. Karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah memosisikannya sebagai program sosial negara berbasis momentum Idul Adha,” kata Tholabi.

Menurut dia, pendekatan tersebut lebih kuat secara fikih sekaligus lebih aman dalam perspektif etik pemerintahan modern. Dengan demikian, negara tetap dapat hadir dalam momentum keagamaan sebagai fasilitator distribusi kesejahteraan sosial tanpa menimbulkan kerancuan antara ibadah personal pejabat publik dan penggunaan dana negara.

Dalam perspektif hukum tata negara dijelakan oleh Tholabi penggunaan APBN harus berpijak pada prinsip legalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan kemanfaatan publik. Konstitusi Indonesia memberikan landasan mengenai tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan sosial sebagaimana tercermin dalam Pasal 34 UUD 1945.

Sementara Pasal 33 menegaskan orientasi pengelolaan sumber daya dan ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Diutarakan Tholabi program Bantuan Kemasyarakatan Presiden dapat memiliki legitimasi formal sepanjang dianggarkan melalui mekanisme APBN dan dilaksanakan melalui institusi pemerintahan terkait. Dengan demikian, program tersebut secara hukum lebih tepat dipahami sebagai kebijakan institusional negara daripada tindakan pribadi Presiden.

“Yang penting adalah memastikan seluruh proses pengadaan dan distribusi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tuturnya.

Tholabi mengingatkan kebijakan sosial yang memiliki dimensi simbolik keagamaan sangat rentan dipersepsikan sebagai instrumen pencitraan politik apabila tata kelolanya tidak dibangun secara proporsional. Karena itu, distribusi bantuan harus berbasis parameter objektif seperti tingkat kemiskinan, kebutuhan pangan, dan pemerataan wilayah.

“Dalam negara hukum modern, penggunaan APBN tidak boleh bercampur dengan kepentingan personal pejabat negara. Tata kelola dan komunikasi kebijakan harus dijaga secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi politisasi simbol keagamaan,” ungkapnya.

Program tersebut memiliki potensi dampak positif terhadap ekonomi peternak lokal dan penguatan sektor pangan nasional. Pengadaan sapi dalam jumlah besar dapat menjadi stimulus bagi peternak domestik apabila dilakukan dengan prinsip pemerataan dan keberpihakan terhadap peternakan rakyat.

Karena itu, substansi utama polemik ini bukan semata pada legalitas formal penggunaan APBN, tapi pada bagaimana negara membangun desain kebijakan, tata kelola distribusi, serta framing publik secara tepat.

Tholabi menyatakan negara perlu memastikan bahwa program sosial keagamaan tetap berada dalam koridor pelayanan publik, kemaslahatan masyarakat, transparansi keuangan dan depolitisasi kebijakan. ︎Redaksi/Dw

HARIAN PELITA — Presiden Prabowo Subianto didepan anggota DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026), menyoroti dugaan praktik under invoicing (pelaporan nilai transaksi) di bawah nilai sebenarnya yang disebut berkontribusi terhadap keluarnya kekayaan Indonesia ke luar negeri selama puluhan tahun.

Hal itu disampaikan dalam pidato mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Prabowo kemudian menyinggung rendahnya rasio penerimaan negara dan mempertanyakan sistem ekonomi nasional.

Prabowo juga mengatakan fenomena keluarnya kekayaan nasional atau outflow of national wealth telah berlangsung dalam jangka panjang.

Dia mengatakan Indonesia pada dasarnya selama ini mencatatkan surplus perdagangan karena nilai ekspor selalu lebih tinggi dibanding impor.

“Negara kita tidak pernah rugi, satu tahun pun tidak pernah rugi. Ekspor kita selalu lebih dibanding impor. Kalau ilmu dagang berarti yang kita jual lebih dari yang kita beli. Harusnya negara ini tidak pernah mengalami krisis ekonomi,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo data yang diterimanya justru menunjukkan adanya aliran dana keluar dalam jumlah besar.

“Tapi apa yang terjadi? Keuntungan kita selama 22 tahun adalah USD 436 miliar, yang keluar USD 343 miliar. Ini angka dari PBB,” tegas Prabowo.

Dikatakannya. kondisi tersebut berdampak terhadap kemampuan negara dalam membiayai berbagai kebutuhan, termasuk belanja publik dan kesejahteraan aparatur.

“Ini sebab gaji guru kecil, gaji aparat penegak hukum kecil, gaji ASN kecil. Ini yang selalu membuat anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat,” ujarnya.

Prabowo kemudian menyinggung praktik under invoicing yang menurutnya terjadi selama puluhan tahun. Menurit dia praktik itu dilakukan dengan melaporkan nilai transaksi ekspor lebih rendah dibanding nilai sebenarnya.

“Selama 34 tahun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan,” kata Prabowo.

Dia menjelaskan sebagian pelaku diduga membuat perusahaan di luar negeri dan menjual komoditas dengan nilai yang tidak sesuai harga sebenarnya.

“Banyak mereka membuat perusahaan di luar negeri, dijual di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya,” ujarnya.

“Katakanlah kita kirim 10 ribu ton batu bara, kita hanya laporkan 5 ribu ton. Itu bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, itu dicatat. Itu terjadi dengan kelapa sawit, itu terjadi dengan semua komoditas,” kata Prabowo.

Menurut dia, praktik tersebut merupakan bentuk penipuan di atas kertas perlu segera dibenahi. Selain itu, dia juga menyinggung persoalan penyelundupan melalui pelabuhan. ●Redaksi/HL

HARIAN PELITA — Dewan Pers ikut mengecam tindakan militer Israel mencegat dan menangkap tiga jurnalis Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina.

Tiga jurnalid ikut rombongan Global Sumud Flotilla 2.0 yang membawa bantuan makanan dan obat-obatan bagi warga Gaza.

Tiga jurnalis Indonesia yang ditangkap yakni Bambang Noroyono dan Thoudy Badai Rifan Billah dari Republika, serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo TV.

Mereka merupakan bagian dari sembilan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia (GPCI).

Sebelumnya rombongan Global Sumud berangkat dari Kota Marmaris, Turki.pada Kamis (14/5/2026) lalu.

Armada yang terdiri atas 54 kapal itu membawa awak dari sekitar 70 negara dan mengangkut bantuan kemanusiaan untuk Gaza.

Saat memasuki perairan internasional, armada dilaporkan dicegat militer Israel ketika berada sekitar 310 mil laut dari wilayah Gaza pada Senin (18/5/2026). Seluruh kru dan awak kapal kemudian ditangkap.

Dewan Pers menyatakan telah berkomunikasi dengan pimpinan redaksi Republika dan Tempo TV guna memastikan perkembangan situasi. Berdasarkan informasi yang diterima, kedua media mengonfirmasi penangkapan terhadap jurnalis mereka pada Senin malam waktu Jakarta. ●Redaksi/HL

HARIAN PELITA — Persatuan Wartawan Indonesia mengecam tindakan militer Israel mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 saat berlayar menuju Gaza, Palestina.

Pada rombongan itu sejumlah jurnalis asal Indonesia menjalankan tugas peliputan kemanusiaan.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menilai tindakan pencegatan terhadap misi sipil dan kemanusiaan, termasuk terhadap para jurnalis merupakan bentuk tindakan tidak dibenarkan dan mencederai prinsip perlindungan terhadap kerja pers di wilayah konflik.

“Kami mengecam keras tindakan Israel mencegat dan menahan rombongan misi kemanusiaan menuju Gaza, termasuk jurnalis Indonesia menjalankan tugas jurnalistik. Keselamatan insan pers harus dihormati dan dilindungi dalam situasi apa pun,” kata Akhmad Munir di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

●Dua jurnalis
Jurnalis Indonesia tergabung dalam misi itu Bambang Noroyono dan Thoudy Badai dari Republika serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo.

Menurut Munir, kehadiran jurnalis dalam misi tersebut bertujuan menyampaikan fakta kemanusiaan kepada publik internasional, bukan menjadi bagian dari konflik. Karena itu, seluruh pihak wajib menghormati independensi dan keselamatan wartawan.

“Pers hadir untuk menyampaikan fakta dan suara kemanusiaan kepada dunia. Tidak boleh ada intimidasi ataupun tindakan yang mengancam keselamatan jurnalis yang menjalankan tugas profesinya,” tegasnya.

●MUI kutuk Israel
Sebelumnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk keras tindakan Israel telah mencegat dan menangkap sekira 100 aktivis kemanusiaan sedang berlayar dalam misi Global Sumud Flotila menuju Jalur Gaza, Palestina.

Saat ditangkap militer Zionis, mereka sedang berada di perairan internasional. Di antaranya adalah seorang jurnalis Republika Bambang Noroyono.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, pihaknya menyatakan keprihatinan mendalam atas kabar ini.

MUI juga mendesak pemerintah RI agar tidak membiarkan warga negara Indonesia, termasuk jurnalis Republika, ditahan Israel.

“Atas nama MUI, saya ingin menegaskan bahwa tindakan Israel yang menghalangi langkah kemanusiaan melalui kapal Sumud Flotila, termasuk penculikan wartawan Republika yang ikut serta dalam misi ini, adalah tindakan yang memalukan,” ujar Sudarnoto kepada awak media di Jakarta pada Senin (18/5/2026).

Ia menegaskan, tindakan Israel telah jelas-jelas menunjukkan ketakutan yang sangat luar biasa kepada pembela kemanusiaan dan perdamaian sejati. Penculikan yang dialami para aktivis, termasuk wartawan Republika. ●Redaksi/AS

HARIAN PELITA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk keras tindakan Israel telah mencegat dan menangkap sekira 100 aktivis kemanusiaan sedang berlayar dalam misi Global Sumud Flotila menuju Jalur Gaza, Palestina.

Saat ditangkap militer Zionis, mereka sedang berada di perairan internasional. Di antaranya adalah seorang jurnalis Republika Bambang Noroyono.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, pihaknya menyatakan keprihatinan mendalam atas kabar ini.

MUI pun mendesak pemerintah RI agar tidak membiarkan warga negara Indonesia, termasuk jurnalis Republika, ditahan Israel.

“Atas nama MUI, saya ingin menegaskan bahwa tindakan Israel yang menghalangi langkah kemanusiaan melalui kapal Sumud Flotila, termasuk penculikan wartawan Republika yang ikut serta dalam misi ini, adalah tindakan yang memalukan,” ujar Sudarnoto kepada awak media di Jakarta pada Senin (18/5/2026).

Ia menegaskan, tindakan Israel telah jelas-jelas menunjukkan ketakutan yang sangat luar biasa kepada pembela kemanusiaan dan perdamaian sejati. Penculikan yang dialami para aktivis, termasuk wartawan Republika, adalah contoh

Menurut Sudarnoto, hati nurani global akan semakin berani untuk mendukung Palestina.

Akan semakin banyak relawan yang berusaha menembus blokade Israel untuk misi kemanusiaan ke Jalur Gaza.

“Sehubungan dengan itu saya menyerukan kepada negara-negara manapun yang saat ini membela Palestina untuk melakukan langkah diplomatik dan hukum atas tindakan Israel,” ujarnya. ●Redaksi/HL

HARIAN PELITA — Polri menggelar Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II Tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum groundbreaking pembangunan gudang ketahanan pangan Polri serta peluncuran operasional sarana pendukung ketahanan pangan nasional.

Acara tersebut dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri menyampaikan terimakasih atas dukungan Presiden dan seluruh pihak yang terlibat dalam penguatan program ketahanan pangan nasional.

Ia mengatakan kehadiran Presiden Prabowo menjadi semangat bagi seluruh jajaran Polri dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri berkomitmen mendukung kedaulatan pangan melalui penguatan produksi hingga hilirisasi hasil pertanian.

“Kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta para petani dan mitra kerja,” ujar Sigit

Jenderal Sigit menjelaskan, pada tahun 2025 Polri telah berkontribusi dalam penanaman jagung di ratusan ribu hektare lahan dengan produksi jutaan ton jagung nasional, yang turut mendorong peningkatan produksi pangan nasional.

Sementara itu, pada Kuartal I 2026, Polri mencatat panen di puluhan ribu hektare lahan dengan hasil ratusan ribu ton jagung.

Pada Kuartal II 2026 ini, panen raya kembali dilakukan di hampir 189.760 ribu hektare lahan dengan potensi produksi sekitar 1,23 juta ton jagung.

Kapolri juga menyebut sebagian hasil panen akan diserap untuk kebutuhan dalam negeri, sementara sebagian lainnya berpotensi masuk ke pasar ekspor melalui kerja sama koperasi petani di wilayah perbatasan.

Selain peningkatan produksi, Polri juga memperkuat infrastruktur ketahanan pangan dengan membangun gudang penyimpanan di berbagai daerah.

Pada kegiatan panen raya ini juga dilakukan groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan baru yang akan menambah kapasitas penyimpanan nasional menjadi puluhan unit di seluruh Indonesia.

“Polri berkomitmen membangun ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan lahan, bibit, pendampingan petani, hingga penyerapan hasil panen,” tegas Jenderal Sigit. ●Redaksi/Slr