HARIAN PELITA — Dunia Pers nasional berduka. Wartawan senior sekaligus Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat H Diapari Sibatangkayu.meninggal dunia pada Sabtu, 4 Juli 2026 pukul 10.40 WIB di RS Polri, Jakarta.

Almarhum mengembuskan napas terakhir pada usia 63 tahun. Ia lahir di Padang Sidempuan, 8 Mei 1963. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah duka Jl. Raya Condet 66 Awi No. 28, RT 015/RW 003, Jakarta Timur.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan duka mendalam atas kepergian almarhum.

“Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. PWI sangat kehilangan. Almarhum adalah sosok wartawan senior yang dedikasi, loyalitas, dan integritasnya tinggi. Kontribusinya di Dewan Kehormatan Pusat menjadi pilar penting organisasi,” ujar Munir, Sabtu 4/7/2026.

Sekretaris Jenderal PWI Pusat M Selamet Susanto mengenang almarhum sebagai figur hangat dan aktif mengawal roda organisasi.

“Beliau bukan hanya jurnalis senior, tapi organisatoris ulung. Beliau kerap terlibat aktif dalam tim verifikasi dan penjaringan internal, termasuk saat Kongres PWI. Sejak pagi, grup WA PWI Pusat dibanjiri ratusan ucapan duka dari pengurus dan wartawan se-Indonesia,” kata Selamet.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari menegaskan rekam jejak panjang almarhum dalam menjaga marwah profesi.

“Kami sangat kehilangan rekan kerja yang kritis dan berintegritas. Sebelum di DK Pusat, beliau meletakkan fondasi kuat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Jaya periode 2019–2024. Perjalanan karier dan kepemimpinannya jadi teladan bagi generasi penerus,” ungkap Atal.

Semasa hidup, almarhum dikenal aktif menegakkan kode etik jurnalistik baik di tingkat daerah maupun nasional. PWI Pusat mengajak seluruh anggota dan komunitas pers Indonesia untuk memanjatkan doa terbaik bagi almarhum. ●Redaksi/IA

HARIAN PELITA — Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI Jenderal TNI (Pur) Djamari Chaniago mengutuk keras pembakaran pesawat dan tindakan keji terhadap pilot pesawat AMA diduga kuat dilakukan KKB.

Sejak didapatkannya informasi awal insiden tersebut, Kemenko Polkam terus memonitor dan memperhatikan secara seksama serta melaksanakan langkah-langkah koordinatif dengan satuan TNI, Polri dan kementerian/lembaga serta instansi yang terkait dalam penanganan insiden pembakaran pesawat AMA PK-RCY Nomor Seri 923 di Bandara Perintis Ipdeheik, Kampung  Balinggama, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Kemenko Polkam menyampaikan apresiasi kepada Satuan TNI, Polri dan seluruh unsur yang terlibat atas kesigapannya mengevakuasi jenazah Almarhum Nicholas F. Goselin, pilot pesawat AMA, pada hari ini Jumat (3/7/2026) sekitar pukul 09.00 WIT.

Saat ini jenazah telah berada di RST Timika untuk selanjutnya Koops TNI Habema akan menyerahkan kepada PT AMA untuk diterbangkan ke Jakarta.

Kemenko Polkam menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi segala bentuk kekerasan dan tindakan keji terhadap masyarakat maupun sarana transportasi udara yang menjadi urat nadi pelayanan bagi kehidupan masyarakat di Papua. Kemenko Polkam akan terus mendorong  proses penyelidikan dan langkah penegakan hukum yang tegas oleh aparat TNI-Polri terhadap pelaku, sekaligus mendorong upaya pengamanan penerbangan perintis guna menjamin keselamatan masyarakat dan kelangsungan pelayanan publik. ●Redaksi/Satria

HARIAN PELITA — Kelompok Emak Muda (EMUD) Bersatu menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.

Aksi mereka menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah terkait percepatan program-program yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketua EMUD Bersatu Oktasari Sabil mengatakan para ibu muda memiliki kepedulian terhadap masa depan anak-anak, keluarga, dan arah pembangunan bangsa.

Menurut dia, berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat perlu mendapat dukungan sekaligus percepatan pelaksanaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

“Sebagai ibu muda, kami tidak hanya mengurus keluarga, tetapi juga peduli terhadap masa depan bangsa. Kami ingin program-program yang berpihak kepada rakyat terus diperkuat dan dipercepat pelaksanaannya,” kata Oktasari dalam keterangannya.

Dalam pernyataan sikapnya, EMUD Bersatu menyampaikan delapan tuntutan dan dukungan kepada pemerintah.

Pertama, mereka mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut mereka, program tersebut membutuhkan landasan hukum yang kuat agar pelaksanaannya lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kedua, EMUD Bersatu meminta pemerintah dan DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor. Mereka menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan kerugian negara bagi kepentingan masyarakat.

Ketiga, mereka menyatakan dukungan terhadap Koperasi Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta ibu rumah tangga.

Keempat, EMUD Bersatu mendukung Program Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kelima, mereka mendorong percepatan program ketahanan pangan nasional dan pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional yang dinilai memiliki manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, EMUD Bersatu juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berpotensi memecah belah bangsa.

“Program yang baik membutuhkan pelaksana yang baik. Karena itu, pejabat yang tidak mampu bekerja sesuai harapan rakyat perlu dievaluasi,” ujar Oktasari.

EMUD Bersatu juga menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut mereka, berbagai program yang saat ini berjalan perlu diberi kesempatan untuk dilanjutkan dan disempurnakan guna mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui aksi damai tersebut, EMUD Bersatu berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi masyarakat dan mempercepat pelaksanaan berbagai program yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Mereka menegaskan partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan konstruktif. ●Redaksi/Satria

HARIAN PELITA — Presiden Prabowo resmi melantik Pelantikan Nanik S. Deyang dan tokoh buruh Said Iqbal menjabat penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan di Istana Negara, Senin (8/6/2026).

Pelantikan Nanik S Deyang disebut  perubahan kepemimpinan di BGN menjadi pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas Presiden Prabowo.

Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 58/P Tahun 2026 Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ujar Prabowo diikuti Said di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6/2026). Setelah Said membacakan sumpah jabatan, prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. ●Redaksi/RR

HARIAN PELITA — Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (Garuda Indonesia), Nofalia Heikal Safar menghadiri konsolidasi nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

Nofalia menyampaikan apresiasinya atas perhatian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap Program Makan Gizi Gratis (MBG). Ia mengatakan Presiden sangat detail terhadap kualitas menu makanan. Itu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas.

“Program MBG bukan sekadar bantuan pangan, tetapi merupakan investasi besar untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, kuat dan berdaya saing,” katanya, Jumat (5/6/2026).

Nofalia menambahkan Garuda Indonesia sebagai organisasi yang dipimpinnya akan fokus pada penyediaan makanan bergizi bagi siswa, balita dan ibu hamil. Menurut dia, sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Konsolidasi nasional diikuti sekitar 12.173 pelaksana dan mitra MBG dari seluruh Indonesia. Gerakan Dapur Indonesia melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelaku UMKM kuliner hingga tokoh publik untuk mendukung sosialisasi program MBG.

Nofalia menyebutkan organisasinya telah menjangkau puluhan provinsi di Indonesia serta melakukan kunjungan ke luar negeri, termasuk ke Turki dan China, sebagai bagian dari studi banding pengelolaan dapur dan program pangan.

“Kami siap mengikuti arahan Presiden untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis demi terwujudnya Generasi Emas Indonesia 2045,” jelas Ketum Garuda Indonesia.

Ia menegaskan bahwa konsolidasi nasional ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, mitra pelaksana dan masyarakat dalam menyukseskan program MBG di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan bagi penerima manfaat program MBG. Saran presiden bahwa telur yang disajikan kepada anak-anak dalam bentuk telur rebus atau telur ceplok.

Hal ini guna menjaga kandungan gizi. Kemudian, presiden juga menyoroti pentingnya porsi lauk ayam yang memadai agar kebutuhan nutrisi anak terpenuhi secara optimal. ●Redaksi/Dw

HARIAN PELITA — Kejaksaan Agung menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta sejak dini hari Rabu (3/6/2026). Penggeledahan terkait pergantian jajaran pimpinannya.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung M Jeffry membenarkan adanya kegiatan geledah kantor tersebut.

Jeffry belum menjelaskan terkait perkara penggeledahan tersebut maupun barang bukti yang dicari penyidik dalam kegiatan itu.

Menurut rencana sore hari Pidsus Kejagung akan melakukan konferensi pers terkait hal tersebut. Kabar penggeledahan ini muncul tidak lama setelah pemerintah melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional.

Tiga pimpinan BGN yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo.

Saat ini BGN dipimpin Nanik S Deyang menjabat Kepala BGN. Posisi Wakil Kepala BGN Mayjen Trenggono dan Agustina Arumsari.

Sumber mengungkap adanya penggeledahan itu, ada sesuatu kesalahan penggunaan anggaran besar MBG. ●Redaksi/ES

HARIAN PELITA — Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana akhirnya dicopot dari jabatannya oleh Presiden Prabowo Subianto, Selasa 2 Juni 2026.

Ini dibenarkan Prasetyo Hadi melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Dikatakan Prasetyo, Badan Gizi Nasional berperan strategis mendukung agenda pemerintah di sektor peningkatan gizi masyarakat.

“Presiden Prabowo dalam kesehariannya melakukan pemantauan hingga evaluasi terhadap seluruh kinerja Kabinet Merah Putih, termasuk kinerja Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo.

Menurut Prasetyo, selama ini Presiden Prabowo mendapat masukan dari berbagai pihak, seperti kementerian-kementerian maupun masyarakat selaku penerima manfaat proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Selama kurang lebih hampir satu setengah tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, maka pada hari ini, Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ulas Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Selain Dadan Hindayana, ikut juga dicopot dua wakilnya yakni Inspektur Jenderal (Purn) Sony Sanjaya dan Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewyk Pusung.

Saat ini tampuk pimpinan BGN yakni Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayor Jenderal TNI Trenggono sebagai dua wakilnya.

“Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya,” tutur Prasetyo Hadi. ●Redaksi/ES

HARIAN PELITA — Ketua Umum Rekonsiliasi Masyarakat Indonesia (Rekat Indonesia) Heikal Safar menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya mantan Menteri Pertahanan RI (Menhan) Ryamizard Ryacudu.

Almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu tutup usia 76 tahun sekira pukul 14.30 Wib di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Rencananya almarhum akan disemayamkan di kawasan Cikeas.

“Innalilahi wainnailaihi rajiun. Saya menyampaikan belasungkawa yang sangat mendalam atas berpulangnya almarhum Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu,” jelas Heikal Safar  di Jakarta. Minggu (31/5/2026).

Menurut dia, almarhum Ryamizard Ryacudu merupakan tokoh militer teladan. Ryamizard Ryacudu pernah menjabat sebagai mantan Menhan periode 2014–2019.

Selain itu, Ryamizard Ryacudu juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Rekat Indonesia.

Heikal mengatakan Ryamizard dikenal sebagai seseorang yang memiliki komitmen kuat terhadap persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menambahkan serta aktif merangkul berbagai elemen bangsa.

“Almarhum merupakan sosok pejuang yang humanis dan merakyat,” kata Heikal.

Kata dia, selama dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina Rekat Indonesia, Ryamizard banyak mengambil langkah strategis dalam mendorong rekonsiliasi nasional. Organisasi Rekat Indonesia digagas untuk memperkuat persatuan dan menjaga kerukunan di seluruh Indonesia.

Atas nama pengurus Rekat Indonesia ia pun turut mendoakan khusus almarhum
Ryamizard Ryacudu serta keluarga yang ditinggalkan agar diberikan ketabahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala.

“Saya selaku Ketua Umum Rekat Indonesia sangat kagum dan bangga.pengorbanan serta perjuangan almarhum dalam pengabdiannya terhadap organisasi ini sungguh luar biasa demi terciptanya NKRI yang aman dan damai,” ujarnya. ●Redaksi/Dw

HARIAN PELITA — Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu meninggal dunia di usia 76 tahun pada Minggu (31/5/2026). Ryamizard wafat di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta.

“Benar, kami mendapat informasi BERITA DUKA CITA, bahwa telah meninggal dunia Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada hari ini, Minggu 31 Mei 2026 pukul 14.03 WIB di RSPAD,” kata Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait saat dikonfirmasi pada Minggu (31/5/2026).
Ryamizard diketahui pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2014-2019 di era periode pertama Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi.

Dia juga pernah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Panglima Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). ●Redaksi/Setjen Kemham

HARIAN PELITA — Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dr Ahmad Tholabi Kharlie menilai kebijakan bantuan sapi kurban Presiden Republik Indonesia  bersumber dari APBN pada Idul Adha 1447 H/2026 M p9erlu dipahami secara proporsional melalui perspektif hukum Islam dan hukum tata negara.

Ia menegaskan perdebatan publik mengenai program tersebut tidak cukup dibaca hanya dari sisi simbolik keagamaan, melainkan juga harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab sosial negara dan tata kelola keuangan publik.

Program bantuan sekitar 1.098 sapi kurban senilai kurang lebih Rp100 miliar, kata Tholabi, melalui skema Bantuan Kemasyarakatan Presiden merupakan isu yang menarik karena mempertemukan dimensi spiritual, sosial dan kebijakan publik sekaligus.

“Sebagian masyarakat memandang program tersebut sebagai bentuk kepedulian negara terhadap rakyat serta penguatan ketahanan pangan dan ekonomi peternakan nasional. Disisi lain, muncul pula pertanyaan mengenai legitimasi penggunaan dana publik untuk kegiatan yang berkaitan dengan ibadah keagamaan,” terang Tholabi, Rabu (27/5/2026).

Tholabi mengungkapkan dalam perspektif Islam, ibadah kurban memang memiliki dimensi ritual individual yang sangat kuat. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah memandang kurban sebagai sunnah mu’akkadah.

“Sedangkan mazhab Hanafi menempatkannya sebagai kewajiban bagi muslim yang mampu secara finansial. Karena itu, aspek kepemilikan harta menjadi bagian penting dalam keabsahan ibadah kurban,” sambungnya.

Ia menjelaskan bahwa dalam fikih Islam, hewan kurban harus berasal dari kepemilikan yang sah dari pihak yang berkurban (Mudhahhi). Ulama klasik seperti Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, ketika membahas hukum udhiyah, menempatkan kurban sebagai ibadah yang terkait dengan hewan tertentu, niat, dan ketentuan syar‘i.

Sehingga aspek kepemilikan dan tasharruf yang sah menjadi bagian penting dalam pembahasannya.

“Oleh sebab itu, ketika pembiayaan kurban berasal dari dana negara atau APBN, maka muncul persoalan konseptual mengenai posisi kurban tersebut, apakah sebagai ibadah personal atau program sosial negara,” kata dia.

Meski demikian, Tholabi melanjutkan bahwa tradisi Islam juga mengenal konsep baitul mal sebagai lembaga pengelola keuangan negara untuk kepentingan masyarakat luas.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, negara memiliki kewenangan mendistribusikan kekayaan publik demi kemaslahatan rakyat. Prinsip al-mashlahah al-‘ammah atau kemaslahatan umum menjadi dasar legitimasi penggunaan harta negara untuk program sosial dan pelayanan masyarakat.

“Distribusi daging kurban kepada masyarakat miskin dapat ditempatkan dalam kerangka perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Dalam konteks negara modern, negara memang memiliki tanggung jawab sosial terhadap rakyat,” ujarnya.

Lebih lanjut, persoalan utama bukan pada boleh atau tidaknya negara menggunakan dana publik untuk program berbasis Idul Adha, melainkan pada konstruksi konseptual dan framing kebijakan. Ia menilai bahwa apabila pembiayaan berasal dari APBN, maka lebih tepat apabila program itu diposisikan sebagai program distribusi sosial negara atau shadaqah al-dawlah, bukan sebagai kurban personal Presiden.

“Dalam perspektif fikih, ibadah maliyyah personal semestinya menggunakan harta pribadi agar terpenuhi aspek kepemilikan dan dimensi personal ibadah. Karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah memosisikannya sebagai program sosial negara berbasis momentum Idul Adha,” kata Tholabi.

Menurut dia, pendekatan tersebut lebih kuat secara fikih sekaligus lebih aman dalam perspektif etik pemerintahan modern. Dengan demikian, negara tetap dapat hadir dalam momentum keagamaan sebagai fasilitator distribusi kesejahteraan sosial tanpa menimbulkan kerancuan antara ibadah personal pejabat publik dan penggunaan dana negara.

Dalam perspektif hukum tata negara dijelakan oleh Tholabi penggunaan APBN harus berpijak pada prinsip legalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan kemanfaatan publik. Konstitusi Indonesia memberikan landasan mengenai tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan sosial sebagaimana tercermin dalam Pasal 34 UUD 1945.

Sementara Pasal 33 menegaskan orientasi pengelolaan sumber daya dan ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Diutarakan Tholabi program Bantuan Kemasyarakatan Presiden dapat memiliki legitimasi formal sepanjang dianggarkan melalui mekanisme APBN dan dilaksanakan melalui institusi pemerintahan terkait. Dengan demikian, program tersebut secara hukum lebih tepat dipahami sebagai kebijakan institusional negara daripada tindakan pribadi Presiden.

“Yang penting adalah memastikan seluruh proses pengadaan dan distribusi dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tuturnya.

Tholabi mengingatkan kebijakan sosial yang memiliki dimensi simbolik keagamaan sangat rentan dipersepsikan sebagai instrumen pencitraan politik apabila tata kelolanya tidak dibangun secara proporsional. Karena itu, distribusi bantuan harus berbasis parameter objektif seperti tingkat kemiskinan, kebutuhan pangan, dan pemerataan wilayah.

“Dalam negara hukum modern, penggunaan APBN tidak boleh bercampur dengan kepentingan personal pejabat negara. Tata kelola dan komunikasi kebijakan harus dijaga secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi politisasi simbol keagamaan,” ungkapnya.

Program tersebut memiliki potensi dampak positif terhadap ekonomi peternak lokal dan penguatan sektor pangan nasional. Pengadaan sapi dalam jumlah besar dapat menjadi stimulus bagi peternak domestik apabila dilakukan dengan prinsip pemerataan dan keberpihakan terhadap peternakan rakyat.

Karena itu, substansi utama polemik ini bukan semata pada legalitas formal penggunaan APBN, tapi pada bagaimana negara membangun desain kebijakan, tata kelola distribusi, serta framing publik secara tepat.

Tholabi menyatakan negara perlu memastikan bahwa program sosial keagamaan tetap berada dalam koridor pelayanan publik, kemaslahatan masyarakat, transparansi keuangan dan depolitisasi kebijakan. ︎Redaksi/Dw