HARIAN PELITA —  Ngeyel waktu ditegur dilarang merokok, Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok (Satgas KTR) memanggil anggota DPRD Kota Depok Siswanto diberikan peringatan lisan resmi. Siswanto dipanggil ke Balai Kota Depok pada Rabu (06/05/2026).

Pemanggilan dipimpin Ketua Satgas KTR Mangnguluang Mansur dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok Devi Maryori.

Siswanto memenuhi panggilan dan mengakui perbuatannya, sekakigus memohon maaf atas kekhilafannya serta menandatangani pernyataan tertulis berisi komitmen untuk tidak mengulangi tindakan serupa di masa mendatang.

“Ya, Pak Siswanto sudah dipanggil pada Rabu (06/05/2026) tidak di denda tapi diberi teguran lisan dan menandatangani surat pernyataan tidak menggulangi perbuatanya lagi,” kata Kepala Dinkes Kota Depok Devi Maryori, Kamis (07/05/2026).

Pemkot Depok tetap berkomitmen untuk memastikan kepatuhan di semua area yang ditetapkan KTR dan kapatuhan politisi dari PKB dapat menjadi contoh yang baik bagi penegakan hukum.

“Tindakan Pak Siswanto yang menerima teguran, menandatangani surat pernyataan, dan komitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran ini juga menjadi contoh baik seorang anggota dewan sekaligus figur publik dalam menaati aturan Perda KTR,” ungkap Ketua Satgas KTR Kota Depok juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Mangnguluang Mansur.

Mangnguluang menegaskan, setiap pelanggaran ditindaklanjuti secara tegas, sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga kawasan bebas asap rokok.

Terdapat 7 tatanan kawasan bebas rokok yaitu tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, tempat bermain anak, angkutan umum, dan tempat-tempat umum lainnya.

“Insiden ini menggaris bawahi pentingnya penegakan peraturan kawasan bebas rokok secara konsisten, dan seluruh pejabat pemerintah diharapkan menjadi contoh dalam mematuhi peraturan ini,” tegasnya.

Satgas KTR Kota Depok mulai dari tingkat perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, puskesmas, rumah sakit, hingga pengelola tempat umum seperti hotel, pusat perbelanjaan, terminal, serta komunitas di lingkungan masyarakat masing-masing harus berperan aktif sebagai pengawas.

Dengan demikian, pengendalian kawasan tanpa rokok dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan. ●Redaksi/HP

HARIAN PELITA — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya sejumlah dokter peserta program internship dalam beberapa waktu terakhir.

Ia menilai rangkaian kejadian ini harus menjadi alarm untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem internship di Indonesia.

“Ini bukan sekadar musibah, tetapi dapat dimaknai sebagai sinyal adanya persoalan sistemik yang harus segera dibenahi. Para dokter muda tidak boleh menjadi korban akibat sistem yang kurang sempurna,” ujar Netty dalam keterangannya, kemarin.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas ini menyoroti ketidakjelasan status peserta internship yang berada di antara posisi sebagai peserta didik dan tenaga layanan kesehatan.

“Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan hak, termasuk terkait jam kerja, jaminan kesehatan, serta kepastian kesejahteraan,” katanya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap sistem supervisi dan pendampingan di lapangan. Program internship, kata Netty, seharusnya menjadi proses pembelajaran untuk membangun kompetensi dan kemandirian, bukan menggantikan peran tenaga medis penuh tanpa pengawasan memadai.

“Banyak laporan yang menunjukkan beban kerja tinggi, bahkan melebihi batas, serta minimnya pendampingan. Ini berisiko tidak hanya bagi dokter muda, tetapi juga bagi keselamatan pasien,” tegasnya.

Netty juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan. Ia menyebut masih banyak peserta internship yang enggan melaporkan kondisi kerja yang tidak ideal karena khawatir berdampak pada penilaian dan kelulusan mereka.

Untuk itu, Netty mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan segera melakukan langkah konkret, antara lain dengan melakukan evaluasi nasional terhadap seluruh wahana internship, memperkuat sistem supervisi, serta memastikan adanya mekanisme pengaduan yang aman dan independen.

Ia juga mendorong pembentukan tim investigasi yang transparan dan akuntabel guna mengungkap penyebab pasti dari rangkaian kasus tersebut, sekaligus merumuskan perbaikan kebijakan ke depan.

“Keselamatan dokter adalah bagian dari keselamatan pasien. Kita tidak boleh menutup mata. Ini momentum untuk melakukan pembenahan total,” pungkasnya. ●Redaksi/PKS/ES

HARIAN PELITA — Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) angkat bicara merespon kasus viral seorang anggota dewan dari Komisi D DPRD Kota Depok bernama Siswanto terekam menyalakan rokok di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Legislator dari Fraksi PKB membidani masalah kesehatan tersebut merokok, terekam kamera yang tayang di YouTube TV Depok saat acara peringatan HUT ke 27 Kota Depok di Balai Kota Depok, Senin (27/04/2026) lalu

Dalam keterangannya usai memenuhi panggilan BKD, Siswanto menyebut kejadian itu sebagai bentuk kekhilafan.

Ia mengaku tidak bermaksud melanggar aturan, melainkan terjadi secara spontan setelah menjalani wawancara.

Siswanto merupakan pejabat publik yang menjadi anggota Komisi D membidani kesehatan, dinilai justru tidak memberikan contoh yang baik dalam peneggakkan Perda KTR.

“Kami sudah melakukan klarifikasi, terkait dugaan pelanggaran Perda KTR oleh salah satu anggota DPRD Kota Depok,” ungkap Ketua BK DPRD Kota Depok Qonita Lutfiyah, Senin (04/05/2026).
‎
Lanjut Qonita, proses klarifikasi dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi yang beredar di masyarakat dan media.

“Ini sebagai bentuk respon atas perhatian publik.‎Hasil klarifikasi sementara, yang bersangkutan mengakui adanya kejadian tersebut dan menyampaikan bahwa hal itu terjadi karena kelalaian situasional, tanpa adanya unsur kesengajaan untuk melanggar ketentuan,” jelasnya.
‎
Qonita yang merupakan politisi dari partai PPP menambahkan, terkait ‎permintaan maaf, yang bersangkutan telah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan komitmennya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

“Namun, BK DPRD Kota Depok sedang memproses penanganan sesuai mekanisme dan ketentuan Kode Etik DPRD. Sanksi akan diberikan secara proporsional sesuai tingkat pelanggaran,” tegasnya.

Dia mengutarakan, pihaknya memahami bahwa ada Satgas KTR yang merupakan bagian dari kewenangannya dalam penegakan Perda KTR.
‎
“Badan Kehormatan DPRD pada prinsipnya mendukung setiap upaya penegakan peraturan daerah oleh pihak yang berwenang, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. ‎Terkait permintaan maaf kepada Satgas KTR, hal tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi dan pertimbangan dalam proses penanganan yang sedang berjalan,” tutur Qonita.
‎
‎Badan Kehormatan DPRD Kota Depok menegaskan komitmennya untuk menjaga marwah lembaga, menegakkan kode etik, serta memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani secara objektif, transparan, dan akuntabel. ●Redaksi/ES

HARIAN PELITA — Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto mendesak Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin mundur dari jabatannya pasca insiden kecelakaan kereta di Bekasi Timur.

Firnando menilai kecelakaan tabrakan kereta api menunjukkan gagalnya sistemik dalam manajemen operasional, khususnya dalam aspek keselamatan dan pengawasan.

Menurutnya, sistem yang ada seharusnya mampu mencegah tabrakan antar kereta, termasuk dalam situasi kesalahan manusia.

Ia juga mempertanyakan efektivitas teknologi keselamatan yang diterapkan, seperti sistem persinyalan otomatis, train protection system, hingga mekanisme fail-safe yang semestinya menjadi standar dalam sistem perkeretaapian modern.

“Ini adalah tanggung jawab manajemen puncak, kami mendesak Dirut KAI untuk mengundurkan diri,” tegasnya.

Pernyataan ini menambah tekanan terhadap manajemen KAI di tengah sorotan publik atas insiden tersebut, sekaligus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi kereta di Indonesia. ●Redaksi/HP

HARIAN PELITA — Arus bawah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta Barat (Jakbar) terus menggema.

Keinginan kader akan adanya perubahan di struktur Ketua DPC PKB Jakarta Barat mengerucut kepada sosok muda potensial yaitu KH Najihun.

KH Najihun dinilai para kader pantas menggantikan H Ruslan. Keilmuan, ketokohan, dan rekam jejak yang sangat dekat dengan ulama dan pesantren membuatnya diterima semua kalangan.

“Luar biasa dia kalau jadi Ketua Tanfidz di Jakbar. Selama ini dia jadi Ketua Dewan Syura kewenangannya terbatas hanya nasehat. Kalau dia jadi Ketua Tanfidz dia punya kewenangan lebih. Dia dekat dengan ulama dan berpendidikan. Multikompetenlah dia orangnya,” ujar  seorang kader dari Cengkareng yang enggan disebut namanya, Rabu (22/4/2026) malam.

Menurutnya, nama KH Najihun diusung berdasarkan usulan Muscab. Semula hanya ada lima calon. Namun, peserta Muscab secara bulat dan mufakat menambah nama KH Najihun sehingga menjadi enam calon.

“Waktu namanya disebut rame banget, karena kita butuh perubahan. Kita butuh regenerasi dan harapannya agar bisa bawa PKB lebih maju lagi,” katanya .

Sementara itu, dukungan juga datang dari kader di wilayah Kembangan. Sosok KH Najihun dinilai merakyat dan mengayomi di segala bidang, baik bidang keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan.

“KH Najihun bisa menyatu dengan siapa saja. Dengan yang muda dia merangkul dengan yang tua dia juga diterima,” katanya.

Kader tersebut menambahkan, bukti KH Najihun diterima semua kalangan bisa dilihat dari dukungan 6 PAC yang secara bulat menjagokan KH Najihun.

“Ada enam PAC yang mendukung yaitu: Tambora, Tamansari, Kebon Jeruk, Kembangan, Cengkareng dan Palmerah,” ucapnya.

Dia menambahkan, KH Najihun pantas memimpin PKB dalam rangka peremajaan organisasi, karena sosoknya yang diterima semua kalangan.

Terkait besarnya dukungan kader, KH Najihun hanya mengucapkan syukur dan terima kasih. Alhamdulillah, kalau dipercaya,” ucapnya.

Meski punya massa yang cukup besar karena lahir dari kalangan pesantren dan memiliki yayasan pendidikan yang sudah lama mengabdikan diri di masyarakat, KH Najihun tidak jumawa dan tetap merendah.

“Ini amanah luar biasa yang harus saya jaga. Namun, saya juga punya keinginan agar PKB diterima Gen-z dan saya siap menjembatani dengan program-program yang sesuai kebutuhan mereka mulai dari bidang kuliner, UMKM, hingga pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna,” tegasnya. ●Redaksi/Dun

HARIAN PELITA — Usulan agar iuran BPJS Kesehatan digratiskan sepenuhnya kembali mencuat. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris menilai kebijakan ini dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan pendataan peserta yang selama ini dinilai rumit.

Menurut Charles, sistem klasifikasi peserta berdasarkan kemampuan ekonomi kerap menimbulkan masalah di lapangan. Mulai dari data yang tidak akurat hingga masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terakomodasi.

Dengan skema pembiayaan penuh oleh negara, ia menilai akses layanan kesehatan bisa menjadi lebih merata sekaligus memangkas birokrasi yang berbelit.

“Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya. Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah” ujar Charles dalam rapat kerja dengan Kementrian Kesehatan, Rabu, 15 April 2026 di Gedung Parlemen, Jakarta.

Ia juga menegaskan bahwa kemampuan fiskal pemerintah dinilai cukup untuk menanggung beban tersebut. Charles bahkan membandingkannya dengan program lain yang menyerap anggaran besar.

“Mampu pak, program lain (MBG) mala dipakai untuk motor trail. Ini untuk kesehatan rakyat” kata Charles kepada Menkes, Budi Gunawan.

Charles menilai perdebatan terkait skema pembiayaan BPJS Kesehatan sebaiknya segera diakhiri dengan langkah konkret dari pemerintah.

“Jadi saya sarankan sekali lagi , daripada kita berdebat soal ini terus-menerus ini nggak selesai. Lebih baik pemerintah merencanakan kedepan, bagaimana kalau 100 persen kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai oleh negara” tegas dia.

Usulan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat. ●Redaksi/HP

HARIAN PELITA — RUU PSdK bukan sekadar revisi aturan, tapi perubahan cara negara memandang keadilan.

Dari yang semula berfokus pada pelaku, kini bergeser ke korban. Memastikan mereka terlindungi, dipulihkan, dan didengar.

Dengan penguatan peran LPSK, perluasan subjek pelindungan, hingga hadirnya Dana Abadi Korban, negara berupaya menghadirkan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan inklusif.

Ini adalah langkah nyata: melindungi saksi, memulihkan korban, dan menjaga suara kebenaran tetap hidup.

Komisi XIII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK) dalam agenda Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputisan RUU PSdk digelar pada Senin (13/4/2026) lalu.

Persetujuan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat  peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), termasuk memperluas jangkauannya hingga ke daerah.
 Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan bahwa penguatan kelembagaan LPSK menjadi salah satu poin utama dalam RUU ini.

Menurutnya, selama ini peran LPSK masih belum optimal karena keterbatasan struktur yang terpusat di tingkat nasional.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut menyebabkan perlindungan terhadap saksi dan korban di daerah sering kali mengalami keterlambatan.

Dalam sejumlah kasus, korban harus menunggu kehadiran LPSK dari pusat untuk mendapatkan perlindungan, yang tentunya memakan waktu dan meningkatkan kerentanan korban.

“Selama ini kalau ada kasus di daerah, seperti di Aceh, Nusa Tenggara Barat, atau Papua, harus menunggu LPSK pusat turun. Ini tentu membutuhkan waktu dan effort yang tidak sedikit. Dengan kehadiran di daerah, proses ini bisa dipercepat,” ujar Willy.

Melalui RUU PSdK, jelasnya, LPSK akan diperkuat menjadi lembaga negara dengan struktur yang menjangkau hingga ke daerah. Pembentukan unit di daerah dilakukan secara bertahap melalui mekanisme yang akan diatur lebih lanjut, termasuk melalui Peraturan Presiden.

Dengan adanya struktur tersebut, LPSK diharapkan mampu merespons laporan dan kebutuhan perlindungan secara lebih cepat, efektif, dan dekat dengan masyarakat. Hal ini dinilai penting mengingat banyaknya kasus yang membutuhkan perlindungan segera, seperti tindak pidana kekerasan seksual, perdagangan orang, hingga kejahatan korupsi.

Selain perluasan struktur, penguatan LPSK juga mencakup peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan anggaran. Dengan status sebagai lembaga negara, LPSK akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi perlindungan.

RUU PSdK juga menghadirkan sejumlah instrumen baru untuk mendukung perlindungan korban. Salah satunya adalah pembentukan dana abadi korban yang dikelola oleh pemerintah, serta dana bantuan korban yang dikelola langsung oleh LPSK. Kedua skema ini diharapkan mampu menjawab persoalan klasik terkait keterbatasan pembiayaan dalam pemenuhan hak korban.

Selama ini, kata Willy, tidak sedikit kasus di mana korban kesulitan mendapatkan haknya, termasuk dalam hal pengobatan dan pemulihan, akibat keterbatasan anggaran.

Bahkan, dalam beberapa kasus, LPSK mengalami kendala dalam membayar biaya layanan korban. “Ini yang ingin kita perbaiki. Dengan adanya dana abadi dan dana bantuan korban, kita ingin memastikan hak korban benar-benar terpenuhi,” jelasnya.

Selain itu, RUU ini juga mengatur pembentukan satuan tugas khusus yang bertugas menangani kondisi darurat, seperti ancaman dan teror terhadap saksi dan korban. Kehadiran satuan tugas ini diharapkan mampu memberikan respons cepat dalam situasi yang membutuhkan perlindungan segera.

Tak hanya mengandalkan negara, RUU PSdK juga membuka ruang partisipasi publik melalui program Sahabat Saksi dan Korban. Skema ini memungkinkan masyarakat turut berperan dalam memberikan dukungan dan perlindungan kepada saksi dan korban sebagai bentuk gotong royong sosial.

Willy menekankan bahwa penguatan LPSK ini merupakan bagian dari upaya membangun sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada korban. Selama ini, sistem peradilan dinilai masih lebih berfokus pada pelaku, sehingga aspek perlindungan korban belum maksimal.

Dengan adanya RUU PSdK, diharapkan terjadi perubahan paradigma dalam sistem penegakan hukum, di mana korban mendapatkan perhatian yang lebih besar, baik dalam proses hukum maupun pemenuhan hak-haknya. ●Redaksi/HP

HARIAN PELITA — Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan langsung kepada 503 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari seluruh penjuru Tanah Air dalam acara Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) di Lembah Tidar, Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu, 18 April 2026.

​Mengusung tema “Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota guna Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah.

​Dalam arahannya, Kepala Negara menyoroti pentingnya peran strategis para pimpinan legislatif daerah. Berbicara dari hati ke hati sebagai sesama anak bangsa, Presiden menegaskan bahwa keberagaman latar belakang adalah kekuatan yang menyatukan.

“Saya berpendapat sebagai anak bangsa, sebagai patriot, karena saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu praanggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” tegas Presiden Prabowo.

​Melalui momen kebangsaan ini, Presiden berpesan bahwa kemajuan dan kekuatan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, melainkan sangat bertumpu pada kepemimpinan daerah yang solid, berintegritas, dan selalu berorientasi pada kepentingan rakyat. ●Redaksi/ES

HARIAN PELITA —  Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi transparansi Polri dalam menindak oknum anggota yang melakukan pelanggaran. Dia menilai Polri saat ini menjadi institusi yang paling responsif dan terbuka terkait pemberian sanksi kepada anggotanya.

Habiburokhman mulanya bicara soal percepatan transformasi Polri yang tengah berjalan saat ini. Ia sampaikan dalam seminar bertajuk ‘UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi’ di Auditorium Mutiara STIK/PTIK Polri, Jakarta Selatan.

“Kita tahu belakangan tuntutan untuk percepatan reformasi Polri kembali muncul seiring semakin terbukanya ruang demokrasi,” kata Habiburokhman dalam paparannya dikutip Selasa (14/4/2026).

Menurutnya hal itu merupakan suatu yang wajar. Dia menyebut institusi negara dituntut mempercepat reformasi dirinya.

Habiburokhman menyebutkan, salah satu aspek yang erat kaitannya dengan reformasi adalah perihal intergritas. Dia memaparakan, tantangan integritas selalu ada di setiap lembaga negara, termasuk Polri.

Dimana adanya oknum-oknum yang melanggar aturan. Namun, dia menekankan agar pimpinan Polri tidak perlu risau perihal itu selama institusi berani bertindak tegas.

“Saya katakan ke teman-teman petinggi Polri, ‘jangan risau dengan oknum’. Semua institusi pasti ada oknum, pasti ada yang melanggar,” ucapnya.

“Yang terpenting adalah bagaimana respons institusi terhadap oknum tersebut. Saya harus katakan, Polri adalah institusi yang melakukan respons terbaik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknumnya,” ujarnya.

Menurutnya, kemudian membandingkan transparansi Polri dengan institusi negara lainnya. Menurutnya, di lembaga lain, kejelasan sanksi terhadap pelanggar sering kali sulit untuk dipantau publik.

Baca Juga :  Sinergi OJK dan KPK Cegah Korupsi di Sektor Jasa Keuangan
“Mohon maaf, kita sudah ikuti kalau di institusi lain mohon maaf yang melakukan pelanggaran kita enggak bisa lacak apa sih sanksinya, apakah hanya ditahan, apakah diproses hukum. Kalau Polri melanggar dikit PTDH ya kan? Nah ini semua dilakukan secara terbuka,” pungkasnya. ●Redaksi/ri

HARIAN PELITA — Efek Jokowi puluhan anggota dewan aktif pindah ke PSI, itu dikatakan Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus.

Bestari mengungkapkan bahwa para politisi itu rela meninggalkan jabatannya di DPR untuk bergabung dengan PSI, partai yang kini dipimpin putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikatakan Bestari, keputusan itu muncul karena Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat.
Para politisi bergabung bukan karena paksaan, melainkan atas kesadaran pribadi.

“Mana ada politisi main diajak-ajak. Dengan kesadaran sendiri dan memahami betul Pak Jokowi masih approval rating-nya sangat tinggi artinya apa menjadi sangat wajar kita sebagai masyarakat kita ikut orang yang dicintai masyarakat hasil kerjanya bagus,” ungkapnya saat ditemui di kediaman Jokowi, Senin (13/4/2026).

Meski menyebut jumlahnya cukup besar, Bestari enggan mengungkap siapa saja nama maupun asal partai para anggota DPR yang dimaksud.

Ia hanya memastikan bahwa mereka adalah anggota DPR yang masih aktif.

“Saya tidak boleh menyatakan hari ini partainya mana siapa pokoknya Anggota DPR yang aktif 15-20 lagi yang mau bergabung,” jelasnya. ●Redaksi/ES