HARIAN PELITA — Arus bawah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jakarta Barat (Jakbar) terus menggema.

Keinginan kader akan adanya perubahan di struktur Ketua DPC PKB Jakarta Barat mengerucut kepada sosok muda potensial yaitu KH Najihun.

KH Najihun dinilai para kader pantas menggantikan H Ruslan. Keilmuan, ketokohan, dan rekam jejak yang sangat dekat dengan ulama dan pesantren membuatnya diterima semua kalangan.

“Luar biasa dia kalau jadi Ketua Tanfidz di Jakbar. Selama ini dia jadi Ketua Dewan Syura kewenangannya terbatas hanya nasehat. Kalau dia jadi Ketua Tanfidz dia punya kewenangan lebih. Dia dekat dengan ulama dan berpendidikan. Multikompetenlah dia orangnya,” ujar  seorang kader dari Cengkareng yang enggan disebut namanya, Rabu (22/4/2026) malam.

Menurutnya, nama KH Najihun diusung berdasarkan usulan Muscab. Semula hanya ada lima calon. Namun, peserta Muscab secara bulat dan mufakat menambah nama KH Najihun sehingga menjadi enam calon.

“Waktu namanya disebut rame banget, karena kita butuh perubahan. Kita butuh regenerasi dan harapannya agar bisa bawa PKB lebih maju lagi,” katanya .

Sementara itu, dukungan juga datang dari kader di wilayah Kembangan. Sosok KH Najihun dinilai merakyat dan mengayomi di segala bidang, baik bidang keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan.

“KH Najihun bisa menyatu dengan siapa saja. Dengan yang muda dia merangkul dengan yang tua dia juga diterima,” katanya.

Kader tersebut menambahkan, bukti KH Najihun diterima semua kalangan bisa dilihat dari dukungan 6 PAC yang secara bulat menjagokan KH Najihun.

“Ada enam PAC yang mendukung yaitu: Tambora, Tamansari, Kebon Jeruk, Kembangan, Cengkareng dan Palmerah,” ucapnya.

Dia menambahkan, KH Najihun pantas memimpin PKB dalam rangka peremajaan organisasi, karena sosoknya yang diterima semua kalangan.

Terkait besarnya dukungan kader, KH Najihun hanya mengucapkan syukur dan terima kasih. Alhamdulillah, kalau dipercaya,” ucapnya.

Meski punya massa yang cukup besar karena lahir dari kalangan pesantren dan memiliki yayasan pendidikan yang sudah lama mengabdikan diri di masyarakat, KH Najihun tidak jumawa dan tetap merendah.

“Ini amanah luar biasa yang harus saya jaga. Namun, saya juga punya keinginan agar PKB diterima Gen-z dan saya siap menjembatani dengan program-program yang sesuai kebutuhan mereka mulai dari bidang kuliner, UMKM, hingga pengolahan sampah dengan teknologi tepat guna,” tegasnya. ●Redaksi/Dun

HARIAN PELITA — Usulan agar iuran BPJS Kesehatan digratiskan sepenuhnya kembali mencuat. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris menilai kebijakan ini dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan pendataan peserta yang selama ini dinilai rumit.

Menurut Charles, sistem klasifikasi peserta berdasarkan kemampuan ekonomi kerap menimbulkan masalah di lapangan. Mulai dari data yang tidak akurat hingga masyarakat yang seharusnya menerima bantuan justru tidak terakomodasi.

Dengan skema pembiayaan penuh oleh negara, ia menilai akses layanan kesehatan bisa menjadi lebih merata sekaligus memangkas birokrasi yang berbelit.

“Sudahlah, sekaligus pemerintah biayai saja semuanya. Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah” ujar Charles dalam rapat kerja dengan Kementrian Kesehatan, Rabu, 15 April 2026 di Gedung Parlemen, Jakarta.

Ia juga menegaskan bahwa kemampuan fiskal pemerintah dinilai cukup untuk menanggung beban tersebut. Charles bahkan membandingkannya dengan program lain yang menyerap anggaran besar.

“Mampu pak, program lain (MBG) mala dipakai untuk motor trail. Ini untuk kesehatan rakyat” kata Charles kepada Menkes, Budi Gunawan.

Charles menilai perdebatan terkait skema pembiayaan BPJS Kesehatan sebaiknya segera diakhiri dengan langkah konkret dari pemerintah.

“Jadi saya sarankan sekali lagi , daripada kita berdebat soal ini terus-menerus ini nggak selesai. Lebih baik pemerintah merencanakan kedepan, bagaimana kalau 100 persen kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai oleh negara” tegas dia.

Usulan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh masyarakat. ●Redaksi/HP

HARIAN PELITA — RUU PSdK bukan sekadar revisi aturan, tapi perubahan cara negara memandang keadilan.

Dari yang semula berfokus pada pelaku, kini bergeser ke korban. Memastikan mereka terlindungi, dipulihkan, dan didengar.

Dengan penguatan peran LPSK, perluasan subjek pelindungan, hingga hadirnya Dana Abadi Korban, negara berupaya menghadirkan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan inklusif.

Ini adalah langkah nyata: melindungi saksi, memulihkan korban, dan menjaga suara kebenaran tetap hidup.

Komisi XIII DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK) dalam agenda Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputisan RUU PSdk digelar pada Senin (13/4/2026) lalu.

Persetujuan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat  peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), termasuk memperluas jangkauannya hingga ke daerah.
 Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan bahwa penguatan kelembagaan LPSK menjadi salah satu poin utama dalam RUU ini.

Menurutnya, selama ini peran LPSK masih belum optimal karena keterbatasan struktur yang terpusat di tingkat nasional.

Ia menjelaskan, kondisi tersebut menyebabkan perlindungan terhadap saksi dan korban di daerah sering kali mengalami keterlambatan.

Dalam sejumlah kasus, korban harus menunggu kehadiran LPSK dari pusat untuk mendapatkan perlindungan, yang tentunya memakan waktu dan meningkatkan kerentanan korban.

“Selama ini kalau ada kasus di daerah, seperti di Aceh, Nusa Tenggara Barat, atau Papua, harus menunggu LPSK pusat turun. Ini tentu membutuhkan waktu dan effort yang tidak sedikit. Dengan kehadiran di daerah, proses ini bisa dipercepat,” ujar Willy.

Melalui RUU PSdK, jelasnya, LPSK akan diperkuat menjadi lembaga negara dengan struktur yang menjangkau hingga ke daerah. Pembentukan unit di daerah dilakukan secara bertahap melalui mekanisme yang akan diatur lebih lanjut, termasuk melalui Peraturan Presiden.

Dengan adanya struktur tersebut, LPSK diharapkan mampu merespons laporan dan kebutuhan perlindungan secara lebih cepat, efektif, dan dekat dengan masyarakat. Hal ini dinilai penting mengingat banyaknya kasus yang membutuhkan perlindungan segera, seperti tindak pidana kekerasan seksual, perdagangan orang, hingga kejahatan korupsi.

Selain perluasan struktur, penguatan LPSK juga mencakup peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan anggaran. Dengan status sebagai lembaga negara, LPSK akan memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi perlindungan.

RUU PSdK juga menghadirkan sejumlah instrumen baru untuk mendukung perlindungan korban. Salah satunya adalah pembentukan dana abadi korban yang dikelola oleh pemerintah, serta dana bantuan korban yang dikelola langsung oleh LPSK. Kedua skema ini diharapkan mampu menjawab persoalan klasik terkait keterbatasan pembiayaan dalam pemenuhan hak korban.

Selama ini, kata Willy, tidak sedikit kasus di mana korban kesulitan mendapatkan haknya, termasuk dalam hal pengobatan dan pemulihan, akibat keterbatasan anggaran.

Bahkan, dalam beberapa kasus, LPSK mengalami kendala dalam membayar biaya layanan korban. “Ini yang ingin kita perbaiki. Dengan adanya dana abadi dan dana bantuan korban, kita ingin memastikan hak korban benar-benar terpenuhi,” jelasnya.

Selain itu, RUU ini juga mengatur pembentukan satuan tugas khusus yang bertugas menangani kondisi darurat, seperti ancaman dan teror terhadap saksi dan korban. Kehadiran satuan tugas ini diharapkan mampu memberikan respons cepat dalam situasi yang membutuhkan perlindungan segera.

Tak hanya mengandalkan negara, RUU PSdK juga membuka ruang partisipasi publik melalui program Sahabat Saksi dan Korban. Skema ini memungkinkan masyarakat turut berperan dalam memberikan dukungan dan perlindungan kepada saksi dan korban sebagai bentuk gotong royong sosial.

Willy menekankan bahwa penguatan LPSK ini merupakan bagian dari upaya membangun sistem peradilan yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada korban. Selama ini, sistem peradilan dinilai masih lebih berfokus pada pelaku, sehingga aspek perlindungan korban belum maksimal.

Dengan adanya RUU PSdK, diharapkan terjadi perubahan paradigma dalam sistem penegakan hukum, di mana korban mendapatkan perhatian yang lebih besar, baik dalam proses hukum maupun pemenuhan hak-haknya. ●Redaksi/HP

HARIAN PELITA — Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan langsung kepada 503 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari seluruh penjuru Tanah Air dalam acara Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) di Lembah Tidar, Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu, 18 April 2026.

​Mengusung tema “Memperkuat Peran Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota guna Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”, kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah.

​Dalam arahannya, Kepala Negara menyoroti pentingnya peran strategis para pimpinan legislatif daerah. Berbicara dari hati ke hati sebagai sesama anak bangsa, Presiden menegaskan bahwa keberagaman latar belakang adalah kekuatan yang menyatukan.

“Saya berpendapat sebagai anak bangsa, sebagai patriot, karena saya datang ke sini, saya jumpa saudara-saudara dengan satu praanggapan bahwa kita semua di tenda ini adalah patriot,” tegas Presiden Prabowo.

​Melalui momen kebangsaan ini, Presiden berpesan bahwa kemajuan dan kekuatan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pemerintah pusat, melainkan sangat bertumpu pada kepemimpinan daerah yang solid, berintegritas, dan selalu berorientasi pada kepentingan rakyat. ●Redaksi/ES

HARIAN PELITA —  Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi transparansi Polri dalam menindak oknum anggota yang melakukan pelanggaran. Dia menilai Polri saat ini menjadi institusi yang paling responsif dan terbuka terkait pemberian sanksi kepada anggotanya.

Habiburokhman mulanya bicara soal percepatan transformasi Polri yang tengah berjalan saat ini. Ia sampaikan dalam seminar bertajuk ‘UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi’ di Auditorium Mutiara STIK/PTIK Polri, Jakarta Selatan.

“Kita tahu belakangan tuntutan untuk percepatan reformasi Polri kembali muncul seiring semakin terbukanya ruang demokrasi,” kata Habiburokhman dalam paparannya dikutip Selasa (14/4/2026).

Menurutnya hal itu merupakan suatu yang wajar. Dia menyebut institusi negara dituntut mempercepat reformasi dirinya.

Habiburokhman menyebutkan, salah satu aspek yang erat kaitannya dengan reformasi adalah perihal intergritas. Dia memaparakan, tantangan integritas selalu ada di setiap lembaga negara, termasuk Polri.

Dimana adanya oknum-oknum yang melanggar aturan. Namun, dia menekankan agar pimpinan Polri tidak perlu risau perihal itu selama institusi berani bertindak tegas.

“Saya katakan ke teman-teman petinggi Polri, ‘jangan risau dengan oknum’. Semua institusi pasti ada oknum, pasti ada yang melanggar,” ucapnya.

“Yang terpenting adalah bagaimana respons institusi terhadap oknum tersebut. Saya harus katakan, Polri adalah institusi yang melakukan respons terbaik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknumnya,” ujarnya.

Menurutnya, kemudian membandingkan transparansi Polri dengan institusi negara lainnya. Menurutnya, di lembaga lain, kejelasan sanksi terhadap pelanggar sering kali sulit untuk dipantau publik.

Baca Juga :  Sinergi OJK dan KPK Cegah Korupsi di Sektor Jasa Keuangan
“Mohon maaf, kita sudah ikuti kalau di institusi lain mohon maaf yang melakukan pelanggaran kita enggak bisa lacak apa sih sanksinya, apakah hanya ditahan, apakah diproses hukum. Kalau Polri melanggar dikit PTDH ya kan? Nah ini semua dilakukan secara terbuka,” pungkasnya. ●Redaksi/ri

HARIAN PELITA — Efek Jokowi puluhan anggota dewan aktif pindah ke PSI, itu dikatakan Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus.

Bestari mengungkapkan bahwa para politisi itu rela meninggalkan jabatannya di DPR untuk bergabung dengan PSI, partai yang kini dipimpin putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dikatakan Bestari, keputusan itu muncul karena Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat.
Para politisi bergabung bukan karena paksaan, melainkan atas kesadaran pribadi.

“Mana ada politisi main diajak-ajak. Dengan kesadaran sendiri dan memahami betul Pak Jokowi masih approval rating-nya sangat tinggi artinya apa menjadi sangat wajar kita sebagai masyarakat kita ikut orang yang dicintai masyarakat hasil kerjanya bagus,” ungkapnya saat ditemui di kediaman Jokowi, Senin (13/4/2026).

Meski menyebut jumlahnya cukup besar, Bestari enggan mengungkap siapa saja nama maupun asal partai para anggota DPR yang dimaksud.

Ia hanya memastikan bahwa mereka adalah anggota DPR yang masih aktif.

“Saya tidak boleh menyatakan hari ini partainya mana siapa pokoknya Anggota DPR yang aktif 15-20 lagi yang mau bergabung,” jelasnya. ●Redaksi/ES

HARIAN PELITA — Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lombok Timur menyatakan kesiapan penuh menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) dijadwalkan berlangsung pada Ahad, 12 April 2026 di Paok Motong.

Sejumlah persiapan teknis dan administratif disebut telah rampung, mulai dari koordinasi kepanitiaan, penyiapan lokasi kegiatan, hingga konsolidasi dengan jajaran pengurus partai di tingkat kecamatan.

Sekretaris DPD PAN Lombok Timur NTB, Ubaidillah menyampaikan, seluruh panitia telah bekerja maksimal untuk memastikan pelaksanaan Muscab berjalan lancar dan sesuai agenda organisasi.

“Alhamdulillah, sejauh ini persiapan Muscab sudah rampung. Kami optimistis pelaksanaan Muscab dapat berjalan lancar dan menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi kader PAN di Lombok Timur,” ujarnya.

Ia menambahkan, Muscab merupakan forum strategis bagi partai untuk melakukan evaluasi organisasi sekaligus merumuskan langkah-langkah penguatan partai ke depan.

“Melalui Muscab ini kami berharap soliditas kader semakin kuat dan PAN Lombok Timur semakin siap berkontribusi dalam pembangunan daerah serta memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Rencananya, kegiatan tersebut akan dihadiri oleh jajaran pengurus partai, kader, serta perwakilan struktur organisasi PAN dari berbagai kecamatan di Kabupaten Lombok Timur.

Muscab juga diharapkan menjadi momentum mempererat kebersamaan sekaligus memperkuat arah perjuangan politik PAN di daerah guna meningkatkan pelayanan dan keberpihakan kepada masyarakat.

Sementara itu Ketua panitia Muscab PAN Lotim juga menambahkan secara teknis segala sesuatu yang menyangkut kesiapan Muscab sudah rampung hampir seratus persen ujarnya dengan nada sangat optimis dan antusias. ●Redaksi/Pan

HARIAN PELITA — Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya menegaskan capaian pembangunan Kabupaten Ciamis sepanjang tahun 2025 bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata kerja kolektif pemerintah dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD saat memaparkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025, Kamis (26/03/2026).

Di hadapan anggota DPRD, Herdiat membeberkan bahwa sedikitnya 250 penghargaan berhasil diraih Kabupaten Ciamis, mulai dari tingkat provinsi hingga internasional. Capaian ini, menurutnya, menjadi indikator bahwa arah pembangunan daerah berjalan di jalur yang tepat.

“Ini bukan kerja satu pihak, tapi hasil kolaborasi seluruh elemen. Pemerintah daerah dan masyarakat bergerak bersama,” ujar Herdiat.

Rapat yang digelar di Aula Tumenggung Wiradikusumah DPRD tersebut juga menjadi panggung bagi Herdiat untuk menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan visi “Sinergi Mewujudkan Ciamis Maju dan Berkelanjutan,” tandasnya. ●Redaksi/Lili

HARIAN PELITA —  Presiden Ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengucapkan selamat atas penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang baru untuk menggantikan mendiang ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei.

Hal ini disampaikan Megawati saat menerima Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi di kediamannya, Menteng, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Surat Megawati kepada Mojtaba Khamenei itu diserahkannya ke Dubes Boroujerdi.

“Ini adalah surat kedua, saya merasa gembira bahwa karena Iran sekarang sudah punya pemimpin kembali,” kata Megawati saat menyodorkan surat itu.

Saat pertemuan, Megawati didampingi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, bersama Ketua DPP PDIP yaitu Ahmad Basarah, Yasonna Laoly, Eriko Sotarduga dan Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan PDIP, Andi Widjajanto.

Sebelumnya, Megawati pada 3 Maret lalu mengirimkan surat ke Pemerintah Republik Islam Iran menyampaikan duka cita yang mendalam atas tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke negara tersebut.

Selain menyampaikan surat, Megawati juga menyerahkan foto saat dirinya melakukan kunjungan resmi ke Teheran dan bertemu dengan Ayatollah Ali Khamenei pada 2004 lalu.

“Ini bukti saya punya hubungan persahabatan dengan almarhum Ayatollah Ali Khamenei,” ujar Megawati ke Dubes Boroujerdi.

Mereka berbincang hangat selama lebih dari satu jam. Usai pertemuan, sambil tersenyum, Megawati menyerahkan kado berupa kemeja tenun ikat khas Bali kepada Dubes Boroujerdi. ●Redaksi/PDIP/HP

HARIAN PELITA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto meninjau hunian sementara (huntara) Asrama Haji Pinangsori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu 15 Februari 2026.

Titiek mengatakan, kunjungan bersama Kapolri juga menyerahkan bantuan untuk para korban bencana Sumatera, terutama warga Tapanuli Tengah.

“Hari ini saya datang bersama kapolri dan rombongan menyerahkan sebagian bantuan untuk masyarakat di sini. Mungkin tidak seberapa tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat di sini,” kata Titiek.

Lebih lanjut, Titiek pun mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang segera membantu dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat terdampak bencana, salah satunya membangun hunian sementara (huntara).

“Mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit meringankan beban karena rumahnya terdampak bencana. Mudah-mudahan nanti bisa dibangun huntap yang lebih baik lagi buat para korban musibah,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada aparat TNI-Polri yang sejak hari pertama musibah sudah membantu masyarakat di lapangan.

“Saya lihat dari hari pertama sudah turun ke lumpur-lumpur untuk membantu masyarakat, mengeluarkan kayu dan lumpur yang ada di rumah dan juga membawa makanan dan perlengkapan untuk masyarakat,” katanya.

Ia juga mengapresiasi langkah Polri yang mengerahkan alat water treatment untuk korban bencana yang membutuhkan pasokan air bersih. Menurutnya, langkah ini menjadi salah satu meringankan beban para korban bencana.

“Makasih pak Kapolri tadi saya lihat ada mobile water treatment. Jadi dari air sungai, air payau bahkan air laut bisa disuling ditreatment bisa jadi air bersih yang siap diminum. Ini mobile keliling ke daerah-daerah sehingga meringankan masyarakat yang membutuhkan air bersih. Mudah-mudahan mobilnya bisa banyak lagi bisa untuk daerah yang lainnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Titiek menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang mendalam atas bencana yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera, terutama di daerah Tapanuli Tengah.

“Mudah-mudahan diberi kekuatan lahir batin dalam menghadapi cobaan ini dan bencana tidak datang lagi dan semua masalah di sini bisa teratasi,” ucapnya.
Sebagai informasi, huntara di Asrama Haji Pinangsori terdiri dari 56 unit kamar dengan jumlah pengungsi sebanyak 154 jiwa. Huntara ini akan dilengkapi tandon air, MCK dan sumber air bersih.

Selain itu, Polri juga menyerahkan bantuan 16 truk yang berisi paket sembako, peralatan sekolah, peralatan pertanian, peralatan ibadah, bahan material hingga hand traktor. ●Redaksi/IA