SEANDAINYA Timnas Indonesia memenangkan laga melawan Timnas Bulgaria 1-0 dipastikan Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Senayan meledak. Suporter meloncat-loncat, tertawa lepas sambil melepaskan bajunya (penonton pria-Red) dan menyalakan lampu HP-nya.

Pujian pun datang silih berganti. Menyokong kemenangan Timnas Indonesia yang bermain ciamik dengan polesan permainan gaya eropa. Penonton pun tak beranjak dari kursi duduknya, betapa gembiranya mereka.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun ikut bersemangat 100 persen, diikuti jajaran pengurus PSSI. Pemain pun tak berhenti berputar-putar mengelilingi lapangan GBK kemudian mengitari garis bulat di tengah lapangan sambil menyanyikan “Tanah Airku”.

Namun apa mau dikata. Pertandingan antara Timnas Bulgaria Vs Timnas Indonesia berakhir menyakitksn. Timnas Indonesia kalah 1-0 akibat pelanggaran dikotak pinalti Kevin Diks kemudian diganjar pinalti.

Mimpi memenangkan Laga final FIFA Series 2026 pun buyar!. Timnas Indonesia pun belum beruntung. Tendangan Ole Romeny dua kali ke gawang Timnas Bulgaria hanya menghantam tiang gawang.

Ole Romeny belum beruntung. Takdir kemenangan belum ditangan, tetapi permainan Timnas Indonesia sudah berkelas Eropa. Pertahanan kokoh Timnas Indonesia dikawal Jay Idzes solid, sulit ditembus pemain Bulgaria berbadan besar.

Malah pemain Bulgaria terlihat frustasi dan selalu guling-guling di lapangan walau hanya disenggol sedikit. Kevin Diks kena apes, dia bermaksud hendak menggagalkan sepakan pemain Bulgaria yang sudah mengarah ke gawang Emil Aidero, dianggap melanggar oleh wasit asal Malaysia. Pinalti!.

Timnas Indonesia sayangnya harus puas menelan kekalahan dengan skor 0-1. Satu-satunya gol Timnas Bulgaria tercipta lewat Marin Petkov dari titik putih di menit 37″. Semangat pemain pun agak kendor. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman terlihat memegang kepalanya sangat lecewa. Apa boleh buat, nasi sudah jadi bubur. Harapan menang hilang begitu saja.

Bukan hanya pelatih John Herdman memuji peningkatan permainan Indonesia tapi seluruh bangsa ikut memuji permainan Indonesia yang sangat apik dengan pola pertahanan sulit ditembus lawan. Mental pemain Indonesia pun bukan mental kerupuk lagi, mereka kini berubah menjadi pemain bermental baja. Ngotot sepanjang pertandingan tanpa lelah.

Dibalik itu, hujatan netizen bertubi-tubi datang, bagai orang tak punya adab dan adat. Mereka seenaknya menghujat, hanya kecewa Indonesia kalah. Bola itu bundar bro. Ada kalanya menang ada kalanya kalah. Itu pertandingan sepakbola yang bermain dengan bola bunder.

Kita salut dengan pelatih asal Inggris John Herdman yang datang melatih Timnas Indonesia lalu merubah bentuk permainan berkelas Eropa

Saat ini kita patut angkat topi untuk Timnas Indonesia yang berhasil membuat permainan Timnas Bulgaria menerapkan permainan “parkirbus”. Bahkah terlihat frustasi akibat solidnya pertahanan Jay Idzes dkk.

Ada kebanggaan terukir sejumlah pemain Indonesia bermain di liga eropa seperti Jay Idzes (Italia), Kevin Diks (Jerman), Calvin Verdonk (Prancis), Ole Romany dan Elkan Baggot (Inggris), Emil Audero (Italia), Maarten Paez (Belanda), Justin Hubner (Belanda), Joy Palupessy (Belgia) dan lainnya.

Artinya kita bangga punya pemain-pemain hebat. Kekalahan melawan Timnas Bulgaria bukan akhir dari segalanya, tetapi awal kebangkitan Timnas Indonesia, itu!! *****

WARGA permukiman kumuh di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat sekitar 3 km dari Pusat Kota Jakarta ramai pada Kamis 26 Maret 2026 siang, sosok Presiden tiba-tiba muncul ditengah rakyatnya tanpa banyak pengawalan.

Presiden Prabowo Subianto berjalan masuk ke permukiman warga ditemani Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya dan dua ajudannya menyusuri masuk ke rumah warga.

Spontan, dadakan dan mau nyamar rencananya, pakai mobil biasa, pakai topi dan sedikit sekali Paspampres, ternyata warga kaget dan antusias menyambut Presiden Prabowo Subianto.

Seorang Presiden datang di tengah permukiman kumuh, dipinggir rel kereta api lagi, adalah sebuah keberanian bagi pemimpin negara. Namun Prabowo tak merasa gentar berhadapan langsung dengan rakyatnya, ditengah kehidupan mereka “seadanya”.

Prabowo malah menyambangi rakyatnya tanpa sekat pengamanan ketat. Ia bagai rakyat biasa, tanpa protokoler, menyalami setiap rakyatnya di pinggir rel kereta api.

Artinya selama ini, mungkin warga di sana tak percaya bahwa yang datang itu seorang kepala negara menyambangi mereka, yang selama ini tak pernah disambangi oleh presiden siapa pun kecuali Prabowo Subianto.

Tak percaya tapi pasti bahwa yang datang Presiden Prabowo Subianto ingin meresapi isi hati rakyatnya dengan kehidupan yang sangat dibawah sederhana. Bahkan Prabowo menyebut kedatangannya ke sana ingin mendengar aspirasi rakyatnya.

Prabowo juga kaget melihat kondisi rakyatnya yang bernaung dibawah atap terpal berdingding kardus yang sudah koyak diterpa hujan dan panas.

Bagi Prabowo, mungkin, tanpa rakyat, ia tak berarti dalam status pemimpin negara, orang nomor satu di Indonesia. Prabowo sangat perduli dengan rakyatnya. Itu sudah ditunjukan di sejumlah daerah yang terdampak bencana. Dan itu fakta!.

Setelah mendengar aspirasi rakyatnya di sana, Presiden Prabowo mengumpulkan menterinya dan memerintahkan segera membangun hunian yang layak untuk masyarakat di daerah tersebut dengan cepat, dan sudah menjadi tekad Prabowo untuk menyediakan hunian layak untuk masyarakat Indonesia.

Warga di sana pun sangat gembira mendengar janji Presiden Prabowo yang hendak membangun rumah layak huni bagi mereka.

Kita pun berkaca bahwa rakyat selama ini butuh pemimpin negara yang ikut memikirkan kehidupannya. Meski pun selama ini jarak pemimpin negara sangat jauh, ibarat bumi dan langit!.

Maka kita kudu belajar dari Presiden Prabowo, seorang presiden harus menyatu dengan rakyatnya, bukan menjauh dengan kehidupan mereka. itu. *****

BERATNYA PARCEL mungkin seberat beban Rismon Sianipar sehingga menyerah ditengah perjuangannya yang tak kenal lelah. Jiwa heroik, Rismon semula tak terkalahkan. Bagai besi baja, akhirnya lumer disapu bahan kimia bernama “sologenk”.

Rismon awalnya begitu melawan, bahkan mencaci maki, ketidak kejujuran dari seorang bernama Jokowi. Sehingga, Rismon melintir ke sana kemari mencari kebenaran yang menurut dia, kasus itu wajib diungkap hingga ke akar-akarnya.

Perlawanan sengit dari kubu Roy Suryo Cs waktu itu untuk membongkar kebohongan bagai bara api panas agar kebohongan itu “meleleh” menjadi dingin.

Bahkan Rismon sempat mengacak-acak Kampus UGM agar kebohongan ijazah palsu terungkap. Bukan cuma itu, Rismon pun sempat melacak ke luar negeri tentang kebohongan itu.

Finalnya, Rismon “bersujud” di tembok ratapan rumah dari seorang yang paling dibenci bernama Joko Widodo atau Jokowi. Semesta alam pun menyebutnya “gamepoint”. Rismon bagai lunglai tak berdaya mengembangkan ideologisnya, ia terguncang oleh sebuah ironi mengayung isi kepalanya.

Bahkan Rismon Hasiholan Sianipar pernah membuat buku “Jokowi’s White Paper” dan “Gibran End Game” yang ditulis penuh cacian dan makian tanpa rasa iba. Ia menarasikan sebagai target “gameover” bagi Jokowi

Rismon Hasiholan Sianipar dan kawan-kawan saat itu keukeuh mengungkap kasus ijazah palsu Jokowi, bersama Roy Suryo Cs membuat perjuangan heroik dengan suguhan pertentangan dan membongkar narasi kekuasaan yang kini berakhir pahit-pahit manis.

Atas surat permohonan Restorative Justice (RJ), Rismon mengaku berdosa dan mengakhiri perjuangan heroiknya serta meminta ampunan dari “GenkSolo” dan kini tergadai oleh pemikiran dangkal, mungkin ujungnya menyerah tanpa perlawanan.

Rismon tidak lagi membawa sengketa panjang untuk menggugat ijazah palsu Jokowi, namun Rismon membawa kedua kakinya dan bersujud memasuki pintu rumah Jokowi, lalu berkata; Ampun Pak!.

Endingnya, Rismon kini harus berhadapan dengan Roy Suryo Cs. Rismon harus jujur mengungkap kenapa dia menyerah, ada apa?. Apa karena tekanan ekonomi atau tekanan berat “GenkSolo”.

Cerita tegang pun berakhir damai. Damai di bumi, damai di hati!. *****

PAK JOKOWI maafkan Rismon Sianipar, walau dimaafkan, artinya belum juga selesai perdamaian itu. Masih ada Roy Suryo Cs. Meskipun alasan Rismon tertatap pada Restorative Justice sehingga sadar harus “ada dosa” dibalik serangan ke Jokowi. Itu mungkin alasan Rismon.

Beda dengan kubu Roy Suryo Cs yang mengharamkan perdamaian dengan Jokowi. Haram hukumnya, begitu mungkin dalam hati Roy Suryo. Ngotot iya, Roy Suryo ogah diajak minta maaf oleh Rismon kepada Jokowi.

Memang banyak orang tercengang ketika Rismon mendatangi rumah Jokowi di Solo. Rismon terlihat berbunga-bunga hatinya saat melangkah masuk ke rumah “ratapan” Jokowi.

Foto pun muncul di media sosial, Jokowi dan Rismon saling berhadapan di sebuah meja makan. Kita tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Paling ujungnya “Saya minta maaf” titik. Entah apa kelanjutannya, “Hanya Tuhan yang tahu”.

Padahal sebelumnya, Rismon selalu terlihat ngotot mempermasalah ijazah Jokowi. Rismon sempat mendatang Kampus UGM melakukan konfirmasi dan pendataan ulang soal ijazah Jokowi. Bahkan kabarnya sempat ke luar negeri mengejar kepastian.

Ternyata skenario berubah. Cerita heroik menjadi drama melodrama, ketegangan cerita heroik terhapus menjadi cerita melambai, mirip bencong Dukuh Atas.

Rismon tidak lagi sangar. Rismon kini berwajah melangkolis, senyumnya dikulum, bicaranya juga pelan dan halus. Gaya bicara Bataknya hilang seketika. Bagai pahlawan kesiangan.
Cemohan dan caci maki pun datang bertubi-tubi untuk Rismon. Rismon mengelak dan menyalak bahwa ia tidak takut dengan serangan siapa pun. Meskipun datang dari kubu Roy Suryo. Sebuah tebusan jauh dari harapan.

Polemik ijazah Jokowi panjang dan melelahkan lho!. Polemik dugaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi sepertinya tidak pernah ada ujungnya. Tidak bakal tuntas. Demi Tuhan, tak bakal selesai.

Nasi sudah menjadi bubur. Tak dinyana, tak diduga, kini menjadi perhatian publik setelah adanya pertemuan antara Jokowi dan peneliti teknologi informasi Rismon Sianipar.

Pertemuan keduanya berlangsung di kediaman Jokowi di Solo dalam suasana yang tenang. Rismon menyampaikan permintaan maaf secara langsung atas pernyataannya sebelumnya yang sempat menimbulkan polemik di masyarakat.

Jokowi pun menyatakan bahwa dirinya menerima permintaan maaf tersebut dan memilih untuk memaafkan. Selesai!.
Mengenai proses hukum yang sempat berjalan, Jokowi menegaskan bahwa keputusan mengenai langkah restorative justice (RJ) sepenuhnya diserahkan kepada tim kuasa hukumnya serta aparat penegak hukum.

Artinya, ketegangan dan perjuangan selama ini bagai air panas ditaruh batu es, berakhir dingin membeku. Rismon Sianipar tak lagi sangar. Sekarang membeku lewat bingkisan parcel, atau mungkin ada “udang dibalik batu”. *****

.

PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan sosial paling ambisius dalam agenda pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Tujuannya jelas, memperbaiki gizi anak.

Data Survei Status Gizi Indonesia menunjukkan prevalensi stunting masih berada di angka 21,6 persen pada 2022 (Kementerian Kesehatan, 2023).

Artinya, lebih dari satu dari lima anak Indonesia masih menghadapi risiko gangguan pertumbuhan. Dalam konteks itulah MBG hadir bukan sekadar program makan siang, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas generasi masa depan.

Skalanya pun tidak main-main. Program ini dirancang menjangkau puluhan juta siswa dengan dukungan anggaran yang diperkirakan dapat mencapai Rp335 triliun ketika berjalan penuh (Kementerian Keuangan, 2024).

Dengan angka sebesar itu, MBG jelas bukan sekadar program sosial. Ia adalah proyek kebijakan publik yang taruhannya adalah masa depan pembangunan manusia Indonesia.

Namun seperti lazimnya kebijakan besar, MBG tidak lahir tanpa kritik. Setidaknya ada tiga catatan utama yang sering muncul dalam diskusi publik. Pertama, soal ketepatan sasaran. Apakah program ini perlu diberikan secara universal, atau lebih difokuskan kepada kelompok yang benar-benar rentan gizi? Kedua, soal kapasitas implementasi.

Mendistribusikan makanan kepada jutaan siswa tentu bukan urusan dapur sederhana, membutuhkan logistik yang rapi, koordinasi lintas lembaga, dan birokrasi yang siap bekerja.

Ketiga, soal kualitas dan keamanan pangan yang bahkan terdapat laporan kasus dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah. Kritik-kritik ini menunjukkan satu hal sederhana, bahwa program sebesar ini tidak cukup hanya dengan niat baik. Ia membutuhkan tata kelola yang baik pula.

Di tengah dinamika itu, perhatian media terhadap MBG tentu sangat besar. Setiap pembagian makanan di sekolah, kunjungan pejabat ke dapur umum, hingga peluncuran program di daerah menjadi bahan berita yang menarik.

Kamera datang, mikrofon menyala, dan publik pun melihat anak-anak menerima sepiring makanan gratis. Semuanya tampak rapi, nyaris seperti adegan yang sudah disiapkan.

Di sinilah konsep dramaturgi sosial dari Erving Goffman (1959) terasa relevan. Dalam perspektif dramaturgi, kehidupan sosial sering menyerupai panggung pertunjukan. Ada front stage, tempat para aktor menampilkan peran terbaiknya di hadapan publik. Dalam konteks MBG, liputan pembagian makanan di sekolah dapat dilihat sebagai panggung depan itu — simbol bahwa kebijakan sedang bekerja.

Namun setiap panggung selalu memiliki back stage. Di belakang layar itulah cerita yang sebenarnya sering berlangsung, bagaimana logistik diatur, bagaimana kualitas makanan diawasi, bagaimana koordinasi antar lembaga berjalan, dan bagaimana masalah-masalah kecil muncul di lapangan. Bagian inilah yang sering tidak terlihat dalam sorotan kamera.

Persoalannya, produksi berita kadang memang cenderung menyederhanakan realitas. Gregg Barak (1994) menyebut fenomena ini sebagai news mystification — ketika kompleksitas realitas sosial dipadatkan menjadi narasi yang lebih dramatis dan mudah dikonsumsi publik. Hasilnya, yang sering terlihat adalah panggung simbolik kebijakan, bukan proses kebijakan itu sendiri.

Tentu tidak ada yang keliru dengan publikasi kebijakan. Pemerintah memang perlu menyampaikan programnya kepada publik, dan media memiliki peran penting dalam menyebarkannya. Namun jika pemberitaan berhenti pada seremoni peluncuran dan panggung peresmian, media berisiko berubah menjadi semacam event organizer kebijakan — sibuk meliput panggung depan, tetapi jarang menengok ruang belakang tempat kebijakan itu benar-benar bekerja.

Padahal program MBG masih berada dalam fase belajar kebijakan. Program berskala besar seperti ini hampir pasti menghadapi berbagai penyesuaian dalam implementasinya.

Perbaikan membutuhkan waktu, pengalaman lapangan, serta ruang bagi evaluasi. Dalam konteks inilah kritik yang sehat menjadi bagian penting dari proses pembelajaran kebijakan.

Media tidak cukup hanya berdiri di front stage kebijakan. Ia juga perlu membuka back stage kepada publik —menjelaskan tantangan implementasi, menyoroti celah tata kelola, sekaligus memberi ruang bagi proses pembelajaran kebijakan.

Posisi media karena itu perlu lebih tegas. Media harus menjalankan dua fungsi sekaligus: mengkritisi dan mengedukasi. Kritik diperlukan agar kebijakan tidak berjalan tanpa evaluasi, sementara edukasi penting agar publik memahami bahwa kebijakan besar selalu membutuhkan proses penyesuaian dan perbaikan. Dengan cara itulah media tidak hanya melaporkan kebijakan, tetapi juga membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mencapai tujuannya.

Pada akhirnya, MBG bukan sekadar program pemerintah. Ia menyangkut masa depan gizi anak-anak Indonesia. Program sebesar ini tidak boleh gagal. Jika panggung kebijakan sudah berdiri megah, media memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa di balik panggung itu — dapur kebijakan benar-benar bekerja.

Sepiring makanan gratis boleh saja menjadi simbol kebijakan. Namun yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa di balik piring itu, kebijakan benar-benar menghadirkan gizi bagi masa depan bangsa. ●Penulis Pengurus Harian PWI Jaya

ITU TERGAMBAR pada melodrama perilaku oknum-oknum kepolisian belakangan ini yang menyayat hati dan menyakitkan serta melukai hati rakyat.

Bagaimana tidak, deretan kasus narkoba mencuat pada tubuh kepolisian yang seharusnya bertindak mengayomi masyarakat justru terjerembab ke dalam “dagelan” bisnis haram. Karena ingin dibilang berkuasa dan kaya raya!.

Bisnis haram itu kini merajela di tubuh kepolisian dengan menyepelekan pangkat dan jabatan yang hanya ingin “dibilang” hebat justru menghancurkan karirnya yang selama bertahun-tahun diraih dengan jerih payah orangtuanya, hancur berkeping-keping!.

Usai kasus mantan Kapolres Bima Kota yang terjerembab bisnis narkoba serta perilaku seks yang menyimpang; runtuh oleh nafsu setan pada arogansi kekuasaan sebagai penegak hukum keamanan masyarakat!. Sangat menyakitkan!.

Kini muncul lagi kasus narkoba yang dilakukan oknum kepolisian di wilayah hukum Tanah Toraja Sulawesi Selatan.

Belum genap setahun menjabat sebagai Kasat Narkoba Polres Toraja Utara, AKP Arifan Efendi ditangkap bersama seorang personel berinisial N yang menjabat sebagai Kanit.

Keduanya diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Toraja Utara.

Dari hasil pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap ET, muncul dugaan adanya aliran dana kepada oknum aparat di Polres Toraja Utara.

Dana tersebut disebut sebagai setoran rutin sebesar Rp13 juta per minggu sejak September 2025. AKP Arifan Efendi tercatat baru sekitar sembilan bulan menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Narkoba) Polres Toraja Utara.

Bukan main! Kita tidak tahu ada apa dibalik semua ini, apa karena ingin tampil mapan sehingga lupa akan pangkat dan jabatan sehingga lupa diri bila ia seorang penegak hukum yang wajib menjadi contoh ditengah masyarakat. Kita tidak tahu apa dalam pikiran mereka, sehingga menghancurkan karirnya selama ini diraih susah payah!.

Apa jadinya negara ini bila oknum-oknum kepolisian hanya mengandalkan arogansi kekuasaan terjerat pada kasus narkoba. Kita patut berteriak! Bagaimana genZ Indonesia di masa depan bila edaran narkoba berkutat menghancurkan harapan generasi muda kita.

Sebuah skandal besar kembali mencoreng institusi Kepolisian di Polda Sumatera Utara setelah Aipda Erina secara mengejutkan mengaku bahwa dirinya menjual sabu atas perintah atasannya.

Erina, yang kini telah dipecat secara tidak hormat (PTDH), membeberkan bahwa dirinya hanyalah pion dalam bisnis gelap yang dikendalikan oleh oknum perwira. Pengakuan berani ini langsung menjadi perbincangan panas karena melibatkan manipulasi barang bukti narkoba yang seharusnya dimusnahkan.

Erina mengungkapkan bahwa sabu yang ia jual berasal dari hasil tangkapan kepolisian yang kemudian disisihkan untuk diedarkan kembali demi keuntungan pribadi sang komandan.

Skema bisnis haram di dalam tubuh kepolisian ini sangat terorganisir, di mana bawahan seringkali tidak memiliki pilihan selain menuruti perintah yang menyimpang tersebut.

Kasus ini membongkar sisi kelam penegakan hukum di mana pelindung masyarakat justru menjadi bagian dari jaringan pengedar narkoba.

Pantas saja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo marah karena banyaknya perilaku menyimpang pada tubuh kepolisian terjadi saat ini. Misalnya di Oknum anggota Brimob Kompi 1 Batalyon C Pelopor, Bripka Masias Siahaya (MS) diduga menganiaya seorang pelajar MTsN Maluku Tenggara, Arianto Tawakal (14), hingga tewas.

Mengacu pada perilaku kepolisian belakangan ini, kita–masyarakat– minta kepada pimpinan Polri agar segera melakukan “pembersihan” bagi oknum-oknum perusak citra kepolisian. Kasihan polisi yang sudah berbakti pada rakyat hancur oleh oknum-oknum yang kesetanan!
Jangan sampai kita bertutur; haayya polisi lagi, natkoba lagi!. *****

“DEMI ALLAH, kita kutuk polisi terlibat narkoba”, “Demi Allah, kita haramkan polisi menjadi bandar dan pengedar narkoba”. Begitu umpatan pedes masyarakat terhadap okum polisi mencari uang haram lewat narkoba!.

Seragam coklat tak lagi menjadi kebanggaan kita–masyarakat–selama ini, akibat maraknya oknum-oknum polisi terlibat dalam jaringan narkoba yang merusak citra kepolisian terjerambab dalam “bisnis haram” itu.

Kita tak lagi melihat kepolisian berdiri tegak pada hukum yang diembannya, yakni mengayomi masyarakat menjaga keamanan kehidupan masyarakatnya, justru terlempar menjadi “sampah masyarakat” sehingga kita jijik melihat kelakuan dan sifat kepolisian belakangan ini merusak nilai-nilai moral dari seorang penegak hukum yang goyang dengan cara “menjual diri” demi harta sesaat!. “Persetan dengan Pangkat!”.

Pusing nggak bila setengah polisi bertugas di beberapa titik kewenangannya melakukan “pekerjaan haramnya” menjadikan narkoba sebagai “sahabat” sejatinya untuk meraih kesenangan sesaatnya dan melupakan tugasnya sebagai penjaga keamanan masyarakat? Mau jadi apa negara ini?!.

Contoh mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Maulangi dan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro sangat memalukan perbuatannya melakukan hal tercela dan sangat dikutuk. Dua polisi ini menorehkan sejarah kelam di lingkungan kepolisian yang kita banggakan!.

Bahkan puluhan oknum polisi pernah mencoreng citra kepolisian dengan perbuatan terkutuknya atas nama arogansi kekuasaan dengan merendahkan jabatan yang diembannya, menjadikan narkoba sebagai jalan kemewahan melimpah harta tanpa sadar “menghina dirinya sendiri” dalam limbah sampah busuk!.

Perang melawan narkoba sudah didengungkan sejak lama mengingat kian maraknya predarannya, dan kian banyaknya masyarakat sebagai korban pengguna narkoba, hingga disebut  kurir dan bandar. Namun semuanya “basabasi”.

Bahkan Presiden Prabowo Subianto-pun sudah memerintahkan pemberantasan judi online (judol) dan Narkoba atau narkotika. Tapi lontaran Presiden Prabowo hanya dianggap “anginlalu”. Institusi Polri sebagai garda terdepan dalam pemberantasan kasus-kasus narkoba justru “dirusak” oleh oknum-oknum polisi yang mengatasnamakan penegak hukum, namun merobek-robek kepercayaan masyarakat Indonesia. Apa sudah parah kali citra kepolisian? Seenaknya mengakali masyarakat yang katanya penegak hukum justru tampil menjadi “benalu” perusak nama baik kepolisian.

Kita masih trauma, saat polisi-polisi dilapangan menggrebek bandar narkoba dan berhasil menyita barang narkoba, kemudian pertanyaannya? “Siapa mengawasi siapa?,”. Apa masih bisa dipercaya bila penggrebekan itu mulus adanya? Demi Tuhan tidak!!.

Saatnya Pimpinan Kepolisian melakukan “pembersihan” di tubuh Polri agar masyarakat kembali percaya penuh terhadap kepolisian yang amanah dan berwibawa. Bukan polisi yang hanya “mimpi” jadi orang kaya lewat bisnis narkoba!.

Ada pepatah berdengung, bila orang dekat maksiat, pasti cepat atau lambat akan terjerumus dalam kemaksiatannya. *****

KITA SAAT INI dihadapkan pada dilema hukum yang berdiri suka-suka. Suka sekali menetapkan korban menjadi tersangka, sedangkan pelaku dibela sesuka hati oleh aparat penegak hukum. Artinya sekarang ini aparat hukum bilang “Suka-suka Gue”.

Bentuk keadilan jauh melenceng dari harapan masyarakat yang jauh tergelincir menggelinding ke jurang arogansi aparat hukum yang suka-suka membela pelaku kriminal ketimbang membela korban kriminal. Lucu jadinya!.

Contoh saja, peristiwa terjadi di wilayah hukum Polres Sleman, dimana pelaku jambret mendapat perlindungan diluar nalar manusia; korban jambret menjadi tersangka. Meskipun kasus itu sudah dihentikan. Kapolres dan Jaksa sudah dicopot!.

Namun kasus serupa justru banyak terulang lagi. Dimana aparat hukum masih memainkan perannya sebagai penegak hukum sesuka hatinya. Membabi-buta menetapkan hukum kepada korban kriminal.

Hukum tak lagi jadi Panglima. Justru sekarang hukum menjadi “kopral” yang bertindak seenaknya tanpa memikirkan dampak kemanusiaan dan melukai hati masyarakat. Memberikan peluang pelaku kriminal menjadi orang yang harus dibela. Ini sangat berbahaya sekali.

Contoh lagi, peristiwa terjadi di wilayah hukum di kepolisian Medan, dimana korban pencurian di tokonya berbalik ditetapkan tersangka dengan tuduhan menganiaya pelaku pencurian!. Aneh kan?!.

Kekesalan keluarga korban pencurian yang ditetapkan tersangka oleh Polrestabes Medan karena dugaan tuduhan penganiayaan terhadap pelaku pencuri akhirnya membuka busuk kepolisian di sana.

Tidak dibenarkan maling dipukuli yang harusnya ditangkap saja. Maling juga punya hilap dan dosa mungkin nantinya dia akan bertobat. Ini hukum yang sangat memalukan. Menabrak nalar manusia, bahkan akan membuat maling-maling merasa dibela ketika melakukan tindak kriminal.

Kacau kalau sudah begini. Seperti digaungkan oleh AKBP Bayu Putro Wijayanto bersama jajarannya yang menangani kasus pencurian toko di Medan, bahwa penetapan korban sebagai tersangka telah dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP yang berlaku.

Setahu kita, KUHAP dan KUHP baru, bila korban melaporkan kasusnya, baru kepolisian bertindak. Itu berlaku di semua penjabaran KUHAP dan KUHP baru. Tidak ada yang menyebutkan pelaku kriminal harus dibela.

Kasus hukum Putra Sembiring menyita perhatian publik. la merupakan korban pencurian toko di Medan, namun kini justru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polrestabes Medan sejak 3 Januari 2026 lalu.

Putra sebelumnya melaporkan pencurian puluhan unit ponsel dan barang elektronik ke Polsek Pancur Batu.

la mengaku menangkap terduga pelaku atas arahan penyidik, dan menyerahkannya ke polisi. Namun, keluarga terduga pelaku melaporkan balik, hingga Putra dijerat pasal pengeroyokan.

Sementara kejaksaan menyatakan akan meneliti berkas perkara. Keluarga Putra berharap perlindungan hukum dan kejelasan proses penanganan kasus ini.

Kasus seperti ini mengusik ketenangan masyarakat untuk membela diri terhadap pelaku kriminal. Bahkan akan menimbulkan ketakutan ketika hendak membela diri, justru dihantui hukum yang mengincar korban menjadi tersangka!.

Mari kita berkaca diri. Jangan lagi hukum dijadikan “kopral”, hukum tetap menjadi Panglima Tertinggi. Hukum wajib membela rakyat dalam kebenarannya, dan pelaku kriminal tetap wajib dihukum sesuai tindakannya. Jangan dibela!! *****

OPERASI TANGKAP TANGAN (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin bukan sekadar kabar kriminal.

Ia adalah alarm keras bahwa jantung fiskal negara kembali bocor—dan kebocoran itu terjadi bukan di pinggiran, melainkan di pusat kewenangan yang menentukan hidup-matinya keadilan ekonomi.

Kasus Bea dan Cukai serta restitusi pajak bukan wilayah abu-abu. Sejak lama, keduanya dikenal sebagai zona merah korupsi: tempat diskresi besar, nilai transaksi tinggi, dan pengawasan publik yang lemah.

Maka ketika OTT kembali terjadi, publik patut bertanya: ini kelalaian, atau kegagalan sistemik yang dibiarkan?
Korupsi Fiskal Bukan Soal Oknum
Narasi klasik “oknum” selalu muncul setiap kali aparat fiskal tersandung kasus hukum.

Pernyataan resmi yang menghormati proses hukum dan menjanjikan kooperatif memang terdengar normatif, tetapi gagal menjawab soal utama: mengapa pola ini terus berulang?.

Korupsi di sektor fiskal tidak tumbuh dari niat jahat personal semata. Ia hidup subur karena desain kekuasaan administratif yang memberi ruang terlalu besar pada diskresi tanpa transparansi. Dalam urusan restitusi pajak, misalnya, aparat memiliki kendali atas kecepatan, kelengkapan, bahkan kelayakan pengembalian dana.

Sedikit “kelonggaran” prosedur bisa bernilai miliaran rupiah. Di Bea dan Cukai, satu perubahan klasifikasi atau jalur pemeriksaan bisa menghemat biaya besar bagi pelaku usaha.

Di titik inilah negara kerap kalah: diskresi tanpa pengawasan berubah menjadi komoditas.

●Negara keras ke rakyat, lunak ke A
aparatnya sendiri
Ironi paling pahit dari korupsi fiskal adalah ketimpangan perlakuan. Rakyat kecil yang telat bayar pajak atau salah administrasi bisa langsung berhadapan dengan sanksi.

Namun ketika aparat fiskal justru diduga memperjualbelikan kewenangan, respons negara sering kali berhenti pada kalimat aman: “menunggu proses hukum”.

Padahal, dalam negara hukum yang sehat, tanggung jawab institusional tidak menunggu vonis pidana. Evaluasi sistem, audit terbuka, dan koreksi kebijakan seharusnya berjalan paralel. Jika tidak, negara tampak seperti tegas ke bawah, lunak ke dalam.

●OTT sebagai cermin gagalnya reformasi birokrasi
OTT KPK sejatinya bukan prestasi, melainkan indikator kegagalan pencegahan. Semakin sering OTT terjadi di sektor yang sama, semakin jelas bahwa reformasi birokrasi yang didengungkan selama ini bersifat kosmetik.

Digitalisasi, slogan integritas, dan pakta etika tidak akan berarti apa-apa jika:
– Diskresi tetap tertutup
– Proses audit tidak transparan
– Pengawasan internal bersifat defensif
– Perlindungan pelapor lemah.

Korupsi fiskal adalah kejahatan yang merusak dari dalam, karena ia menggerogoti sumber daya negara sekaligus menghancurkan kepercayaan publik terhadap kewajiban pajak. Ketika fiskus korup, kepatuhan pajak kehilangan legitimasi moralnya.

Kasus ini bukan hanya tentang siapa yang ditangkap, tetapi tentang masa depan keadilan fiskal. Negara tidak bisa terus berharap APBN ditopang kepatuhan rakyat, sementara aparat pengelolanya terjebak dalam skandal berulang.

Jika OTT ini kembali ditutup dengan narasi “oknum” dan tanpa pembenahan struktural, maka pesan yang sampai ke publik sederhana dan berbahaya: negara gagal belajar dari kesalahan sendiri.

●Penutup: membenahi negara dari gerbang uangnya
Bea dan Cukai serta Pajak adalah gerbang utama keuangan negara. Jika gerbang ini rapuh, maka seluruh bangunan negara ikut terancam. OTT KPK hari ini harus menjadi titik balik, bukan sekadar catatan kriminal berikutnya.

Tanpa keberanian membongkar desain kekuasaan fiskal yang rawan disalahgunakan, negara akan terus bocor—dan yang menanggung biayanya, sekali lagi, adalah rakyat.***
●Penulis Advokat/konsultan/pemerhati kebijakan publik

KASUS GAYA PENETAPAN korban pencurian menjadi tersangka di wilayah hukum Sleman muncul lagi di Medan. Gaya dan aksi mirip. Seorang korban pencurian malah ditetapkan menjadi tersangka! Dituduh menganiaya?.

Korban dituduh telah melakukan penganiayaan terhadap pelaku tindak kriminal, sehingga korban ditetapkan tersangka. Ini kan namanya kebodohan terulang!.

Bagaimana duduk perkara korban pencurian di Medan ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan?

Konferensi Pers perihal narasi korban pencurian yang disebut-sebut justru ditetapkan sebagai tersangka digelar Mapolrestabes Medan, 2 Februari 2026.

Seorang korban pencurian berinisial PP ditetapkan sebagai tersangka dugaan penganiayaan.

Kemudian Kepolisian Resor Kota Besar Medan mengungkap kasus ini bermula ketika dua orang berinisial G dan R diduga mencuri telepon genggam di sebuah toko di Medan.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Besar Medan Ajun Komisaris Besar Bayu Putro Wijayanto mengatakan pencurian terjadi pada 22 September 2025.

Adapun G dan R merupakan karyawan toko di tempat kejadian perkara. “Atas kejadian itu PP membuat laporan resmi ke Polsek Pancur Batu,” kata Bayu dalam keterangan tertulis pada Senin, 2 Februari 2026.

Sepertinya hendak berlomba menonjolkan kebodohan institusi kepolisian dalam penanganan hukum bagi masyarakat luas. Karena kebobroknya sistem Polri yang tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan yang salah.

Keputusan Kasat Reskrim Polrestabes Medan Bayu Putro Wijayanto memicu gelombang perasaan di tengah masyarakat setelah seorang korban pencurian justru ditetapkan sebagai tersangka.

Korban dinilai dengan sengaja memukul pelaku saat berusaha mempertahankan diri dari aksi kejahatan yang menimpanya. Apakah ini suatu kebodohan yang terulang kembali?.

Kita kembali disuguhkan “sinetron” kebodohan dalam tindakan hukum secara terang-terangan di tengah masyarakat. Padahal secara logika, aksi pencurian adalah tindakan kriminal sejati, pelaku harus berhadapan dengan hukum ketika ditangkap!

Persoalan ketika pelaku tindak kriminal ditangkap lalu “dikromas” (dikroyok massa-Red) di lokasi kejadian, itu bentuk pelampiasan masyarakat melihat tindakan pelaku beraksi. Kasar dan kejam!.

Dalam keterangannya, pihak kepolisian menyatakan bahwa tindakan tersebut dianggap melanggar aturan.

“Ini sudah menyalahi aturan, karena pencuri juga manusia yang tak luput dari dosa dan tidak boleh dianiaya,” menjadi penegasan sikap aparat dalam menangani kasus ini.

Namun bagi banyak orang, keputusan ini terasa menyayat rasa keadilan. Di satu sisi, korban mengalami ketakutan, kerugian, dan tekanan saat berhadapan langsung dengan pelaku kejahatan.

Di sisi lain, tindakannya yang lahir dari kepanikan dan naluri mempertahankan diri justru berujung proses hukum.

Peristiwa ini kembali menggugah pertanyaan besar tentang batas pembelaan diri, kemanusiaan, dan keadilan. Masyarakat pun berharap hukum dapat berdiri dengan hati nurani — melindungi korban tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar penegakan hukum itu sendiri.

Kepolisian kita harus banyak belajar secara logika kemanusiaan ketika menetapkan hukum. Jangan berpikir diluar nalar manusia? Yang menimbulkan masyarakat tersakiti gara-gara salah menetapkan hukum. *****