HARIAN PELITA —- Menjelang semakin dekatnya penyelenggaraan Muktamar Nahdatul Ulama (NU) ke 34 yang akan digelar di Provinsi Lampung, Tokoh Muda NU terus menerus menyuarakan aspirasinya demi kepentingan keluarga Nahdiyin dan juga warga NU diseluruh Tanah Air.

Tokoh Muda NU berasal dari Maluku ini, Abdul Hamid Rahayaan menyerukan bahwa untuk menjaga marwah dan citra serta nama baik NU, maka menurut dia, Majelis Tahkim sebagai majelis etik sekaligus majelis yang diberi wewenang oleh PBNU untuk menengahi sengketa pada Muktamar NU ke 34 di Lampung, agar meminta PPATK dan KPK membuka data transaksi keuangan ketiga kandidat calon Ketua Umum PBNU yakni, KH Said aqil siradj, Gus Yahya dan KH As’ad Said Ali selama satu tahun terakhir.

Hal itu kata Hamil Rahayaan perlu dilakukan untuk mengetahui sumber dana yang digunakan untuk kepentingan sosialisasi dan konsolidasi pencalonan masing masing sebagai calon Ketua Umum PBNU.

“Apabila terbukti transaksi yang mencurigakan, yang bersangkutan wajib di diskualifikasi dari calon Ketua Umum PBNU karena telah melanggar kode etik, ” tegas penasehat pribadi Ketum PBNU ini.

Menurut dia, hal ini wajib dilakukan untuk menghindarkan NU dari citra buruk dikemudian hari.
“Kita patut menduga soal aliran dana ketiga kandidat, mengingat antara pendapatan mereka dengan anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan selama menjadi calon Ketua Umum PBNU, tidak berbanding lurus, ” kata Hamid.

Dia mengkhawatirkan jangan sampai NU digadaikan untuk kepentingan tertentu dengan maksud mendapatkan bantuan dana dari pihak-pihak yang tidak jelas yang menyebabkan NU dikendalikan para pemodal, sehingga kiprah NU kedepan tidak sesuai dengan tujuan awal berdirinya, karena.

“Karena sudah menjadi keharusan bagi kita sebagai warga Nahdliyin untuk terus menjaga NU dari berbagai pengaruh yang dapat merusak citra dan masa depan perjalanan NU di Nusantara maupun di Mancanegara, ” Papar Hamid.

“Untuk itu saya harapkan kepada majelis tahkim agar bersikap tegas dan menjadi contoh, sehingga kedepan calon Ketua Umum PBNU tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Saya juga ingatkan kepada pimpinan wilayah dan pimpinan cabang NU di seluruh Indonesia agar tidak memilih Ketua Umum PBNU hanya karena ada tekanan dari pihak-pihak tertentu, “ujarnya.

Hamid juga menghimbau bagi para pegawai di Kementerian Agama yang kebetulan menjabat sebagai Ketua Cabang atau Ketua Wilayah NU untuk tidak perlu takut terhadap berbagai tekanan untuk memilih salah satu calon tertentu yang memiliki hubungan dengan Menteri Agama.

“Jika dugaan ini benar, maka ini adalah cara yang tidak etis. Oleh karenanya , saya minta kepada Presiden jokowi agar mengambil sikap tegas, karena diduga institusi negara telah di eksploitasi untuk kepentingan politik yang dapat merusak citra presiden selaku kepala pemerintahan, ” ucap Hamid.

Hamid meminta agar calon Ketua Umum PBNU dan semua Timses agar memberi keteladanan yang baik dalam berdemokrasi. ●Red/Zulkarnain