HARIAN PELITA — Penentuan Hari Raya Idulfitri 1447 H kembali jadi perbincangan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tegas meminta pemerintah tetap konsisten menggunakan kriteria MABIMS dalam menetapkan 1 Syawal.

Melalui Lembaga Falakiyah dan jajaran Syuriyah, PBNU menyampaikan bahwa berdasarkan data hisab, posisi hilal pada Kamis, 19 Maret 2026 memang sudah berada di atas ufuk.

Namun, secara kriteria imkanur rukyah, hilal dinilai belum memenuhi syarat minimal.

Mengacu pada metode falak khas NU, tinggi hilal masih di bawah standar 3 derajat dengan elongasi 6,4 derajat. Bahkan di titik tertinggi, Sabang, Aceh, tinggi hilal hanya mencapai 2 derajat 53 menit dengan elongasi 6 derajat 09 menit. Sementara di wilayah lain seperti Merauke dan Jakarta, angkanya lebih rendah lagi.

Katib Syuriyah PBNU, Sarmidi Husna, menegaskan pentingnya pemerintah berpegang pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2026 sebagai dasar hukum, serta menjaga transparansi dalam penentuan awal Syawal.

Namun, yang membuat isu ini makin sensitif adalah adanya kekhawatiran soal dugaan manipulasi data. PBNU menyinyalir ada upaya “melonggarkan” kriteria elongasi dari 6,4 derajat menjadi 6 derajat agar hilal di wilayah tertentu bisa dianggap memenuhi syarat.

Tak hanya itu, muncul juga kekhawatiran soal laporan rukyat yang dipaksakan terlihat, meski secara ilmiah belum valid. PBNU menegaskan, jika secara perhitungan hilal tidak mungkin terlihat, maka kesaksian rukyat harus ditolak.

Ketua Lembaga Falakiyah PBNU Sirril Wafa bahkan menyebut upaya memajukan 1 Syawal dengan mengutak-atik angka sebagai logika yang tidak tepat.

Berdasarkan hasil rapat, PBNU merekomendasikan agar bulan Ramadhan 1447 H disempurnakan menjadi 30 hari (istikmal). Artinya, Idulfitri diperkirakan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Sikap ini disebut sebagai bentuk kehati-hatian dalam ibadah agar tidak terjadi kesalahan yang berisiko secara syariat. ●Redaksi/Radar Bali