HARIAN PELITA JAKARTA — Semakin dekatnya acara Muktamar Nahdatul Ulama (NU) digelar pada Desember mendatang di Provinsi Lampung, suasana dua kubu kandidat calon Ketua PBNU, semakin memanas.

Terkait akan hal itu, kembali Tokoh Muda NU Indonesia Timur, Abdul Hamid Rahayaan angkat bicara.

Kali ini Abdul Hamid Rahayaan kembali memberi solusi untuk menghindari terjadinya perpecahan dalam tubuh NU.

Menurut Penasehat Pribadi Ketua PBNU Said Aqil Siroj ini. Untuk memilih Rois Am maupun Ketua PBNU dengan sistem Ahlul Halli Wal Aq di (AHWA) , adalah solusi terbaik untuk terhindar dari kemungkaran.

Menurut Hamid setelah munculnya beberapa pandangan di sejumlah media online tentang rencana Muktamar NU ke 34 yang kian memanas, meski sejumlah Aktivisme NU mempunyai pandangan yang berada, namun, ada kesamaan prinsipnya. Yakni bagaimana cara menyelamatkan NU dari persaingan tak sehat.

Sebab kata Abdul Hamid, sebagian besar dari mereka merasa prihatin dengan kondisi menjelma Muktamar karena cara yang digunakan untuk bisa menang dalam pemilihan sangat berlawanan dengan nilai – nilai yang dianut oleh NU. .

“Karenanya mereka tidak terlalu mempersoalkan siapa nanti yang akan terpilih menjadi Ketua PBNU, tetapi lebih kepada mengevaluasi sistem pemilihan yang akan digunakan dalam menentukan calon terpilih, ” kata Abdul Hamid.

Hamid menjelaskan sejumlah Aktivis NU lebih senang jika penentuan Rois Am dan Ketua PBNU dengan sistem AHWA, yakni masing- masing perwakilan NU dari wilayah dan cabang memilih sembilan orang Ulama sepuh yang nantinya bermusyawarah untuk menentukan Rois Am dan Ketua PBNU masa bakti 2022- 2026.

Dia menerangkan bahwa sistem AHWA adalah sistem yang sangat tepat dengan alasan. Pertama untuk mengembalikan hak Ulama sebagai pemilik wadah berkumpulnya Jam’iyah NU. Kedua, agar para kandidat Ketua Umum nantinya tidak berusaha mendapatkan dukungan dengan cara cara yang tidak elegan. Ketiga, para politisi tidak mendapatkan ruang untuk mengobok-obok NU untuk memenuhi keinginan mereka. Dan keempat Ketua Umum terpilih dapat diterima oleh seluruh warga Nahdliyin karena dilahirkan dari produk Ulama selaku pemilik wadah berhimpun Jam’iyah NU.

“Dengan demikian bila sistem AHWA digunakan, maka kepempinan Ketua PBNU periode yang akan datang akan bermanfaat bagi warga Nahdliyin dan seluruh rakyat Indonesia karena dihasilkan dengan sistem yang baik. Hal ini terpulang kepada wilayah dan cabang NU diseluruh daerah sebagai pemilik mandat menentukan tata tertib dalam pelaksanaan Muktamar, ” pungkas Abdul Hamid Rahayaan kepada Harian Pelita. id hari ini. ●Red/Zulkarnain