Presiden Joko Widodo Buka Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama Tahun 2021 di Lampung
HARIAN PELITA LAMPUNG — Presiden Joko Widodo membuka resmi Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama Tahun 2021 digelar di Pondok Pesantren Darussa’adah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Rabu (22/12/2021) pagi.
Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Nahdlatul Ulama telah membantu pemerintah dalam menenangkan umat, menenangkan masyarakat dalam masa pandemi ini.
Presiden juga mengajak masyarakat untuk menaati protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk berbondong-bondong ikut dalam program vaksinasi.
“Ini saya rasakan betul betapa ajakan para kiai, ajakan para ulama, betul-betul berdampak pada meningkatnya keinginan masyarakat untuk ikut vaksinasi,” kata Presiden pada sambutannya.
Menurut dia, pada awal-awal program vaksinasi, begitu keluar yang namanya vaksin AstraZeneca, banyak daerah tidak mau mengambil, padahal saat itu stok yang banyak adalah AstraZeneca.
Tetapi begitu saat itu ada telepon dari para kiai dari Jawa Timur, “Pak Presiden, silakan semuanya vaksin dikirim ke Jawa Timur, kami terima”. Besoknya saya ke Jawa Timur, betul para kiai berkumpul dan benar-benar semuanya mau menerima vaksin itu.
“Setelah itu, semua daerah satu-per satu mau, mau, mau, mau. Inilah pengaruh para ulama, para kiai dalam mengajak masyarakat untuk ikut vaksinasi.
Kita tahu di bulan Juli, tepatnya pertengahan Juli, 15 Juli, kita berada pada posisi keadaan yang sangat mencekam, ngeri saya kalau menceritakan,” cerita presiden didepan ulama-ulama yang hadir.
Dikatakannya, semua rumah sakit di Jawa dan Bali penuh, oksigen kurang, obat habis, kekurangan. Kasus harian saat itu 56 ribu, 56 ribu, sehingga rumah sakit tidak cukup, tidak mencukupi. Di lorong-lorong rumah sakit semuanya pasien-pasien antre untuk bisa masuk ke ICU.
“Alhamdulillah berkat dukungan dari NU, kemarin kasusnya alhamdulillah, alhamdulillah hanya 216 kasus per hari di seluruh tanah air. Kalau kita memiliki 514 kabupaten/kota kasusnya hanya 216, artinya di setiap kota dan kabupaten itu hanya ada setengah kasus,” ujarnya. ●Red/Zulkarnain