HARIAN PELITA — Dugaan penyelewengan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Serang mencuat ke publik.

Dipicu desakan dari Didi Tasidi, Ketua Umum Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) mendesak agar kasus ini diusut tuntas demi tercapainya transparansi.

Didi Tasidi mengungkapkan bahwa penegakan transparansi sesuai dengan program dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran yang mengutamakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Wakil Direktur Sumber Daya Keuangan UPI Serang Yulianti Fitriani saat ditemuin para awak media, Rabu, (19/3/2025) menegaskan bahwa kebijakan keuangan kampus sepenuhnya berada di bawah kendali UPI pusat di Bandung.

“Kami hanya pelaksana di unit Serang,” ujar Yulianti

Ia juga menambahkan bahwa UPI pusat memiliki sistem audit yang ketat, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan transparansi keuangan.

Namun Yulianti tidak memberikan rincian apakah audit tersebut mencakup dugaan penyelewengan dana SPP di UPI Serang.

Ia juga menyebutkan adanya kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk yayasan sekolah, dalam pengelolaan fasilitas kampus, tetapi tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kaitannya dengan dugaan penyelewengan dana.

Hingga saat ini, UPI pusat belum memberikan tanggapan resmi mengenai dugaan penyelewengan dana SPP tersebut. Publik kini menantikan klarifikasi lebih lanjut dari pihak universitas maupun otoritas terkait. ●Redaksi/Ria