HARIAN PELITA — Sekitar 107 guru honorer di Jakarta dipecat pada awal tahun ajaran baru lalu. Alasan pemberhentian itu kata Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut bahwa guru-guru itu direkrut oleh kepala sekolah “tanpa seleksi yang jelas”.

Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri menduga apa yang terjadi pada guru-guru di Jakarta ini adalah bagian dari fenomena penghapusan guru honorer yang juga terjadi di berbagai daerah.

Dia mengeklaim telah menerima setidaknya ratusan laporan dari berbagai daerah soal guru honorer yang jam mengajarnya berkurang drastis hingga tidak berpeluang mendaftar seleksi untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kuota yang tidak tersedia.

Sampai akhirnya, kata Iman, terjadi pemecatan sepihak di Jakarta yang awalnya dilabeli sebagai “cleansing honorer”.

Sebagai konteks, pemerintah berdasarkan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki waktu untuk menata pegawai honorer dan non-ASN hingga Desember 2024.

Sementara itu, janji pemerintah untuk mengangkat satu juta guru honorer menjadi ASN melalui seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai tidak semudah di atas kertas.

“Seleksi ini justru menimbulkan banyak korban. Janjinya mengangkat satu juta guru honorer, tapi nyatanya tidak bisa menyeleksi guru-guru honorer. Selalu ada guru yang terdiskriminasi lewat program ini,” ujar Iman.

BBC News Indonesia telah menghubungi Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani. Namun belum ada respons sampai artikel ini diterbitkan.
Dengan semangat baru memulai tahun ajaran baru, Fani mengajar kelas pertamanya setelah libur kenaikan kelas pada 11 Juli 2024.

Tidak pernah terpikir olehnya bahwa hari pertama itu sekaligus menjadi hari terakhirnya mengajar di sekolah tersebut.

“Saya masuk ke empat kelas, perkenalan, [membahas] aturan belajar seperti ini, kami happy-happy, ice breaking,” kenang Fani.

Kesaksian itu dia sampaikan dalam konferensi pers yang digelar P2G dan LBH Jakarta pada Rabu (17/07). Fani meminta namanya disamarkan dan dia sengaja menggunakan masker dalam konferensi pers tersebut karena khawatir dengan keamanannya.

“Anak-anak bilang, ‘Ibu, minggu depan kita ketemu lagi ya’. Tiba-tiba, duar, malam-malam, ‘Mbak, kamu sudah tidak bisa ke sini lagi’. [Saya] dikasih pesan broadcast,” sambung dia.

Pesan itu berbunyi soal tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal “cleansing” atau “pembersihan honorer di satuan pendidikan negeri”.

Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, memang menyebut bahwa temuan BPK tersebut sebagai salah satu alasan “penataan” guru-guru honorer.

Menurut Budi, guru-guru ini direkrut oleh kepala sekolah “tanpa seleksi yang jelas”.

Sementara honor mereka bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). ●Redaksi/BBC