HARIAN PELITA — Ronal Surapradja, komedian, penyiar radio, dan akademisi  juga aktif sebagai politisi PDI Perjuangan, tetap konsisten menekankan pentingnya pendidikan politik yang jujur kepada rakyat agar tidak terjebak dalam “demokrasi semu”.

Melalui perannya, termasuk saat berkontestasi sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024, Ronal berusaha menjembatani jarak antara pemimpin dan warga serta memberikan pemahaman politik yang substantif.

“Ya faktanya memang seperti itu yang terjadi di Indonesia. Bahwa di Indonesia kata demokrasi disebut semu itu betul. Tidak ada demokrasi yang benar-benar terbuka lah. Apalagi negara kita kan masih muda usia demokrasinya ya. Di negara yang usia demokrasinya sudah tua kayak Amerika aja, sejak 1776 masih ada persekusi seperti itu. Apalagi di Indonesia. Jadi ketika ada bertentangan dengan suara mayoritas apa lagi kekuasaan, demokrasi bisa dimatikan, dikondisikan supaya tidak terlalu mengganggu pihak-pihak yang mungkin merasa terganggu. Jadi sedih sih sampai hari ini masih ada yang namanya persekusi, ancaman dan sebagainya. Harusnya sudah nggak boleh lagi,” papar Ronal usai Executive Breakfast Meeting (EBM) Seri ke-5 yang digelar IKA FIKOM UNPAD, Senin (26/1/2020) di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan.

Menurutnya, jika kondisi demokrasi Negara dimana segala sesuatu diperkusi maka selamanya Indonesia tak akan ada kemajuan. Karena rakyat akan takut dan tak akan berani bersuara secara kritis.

Namun demikian Ronal juga memberi ‘klu’ perjalanan sesorang di dunia perpolitkan. Jika seseorang berani jor-joran dalam mengeluarkan ongkos atau biaya politik saat mengejar ambisinya.

“Ya, kan harus dibedakan ongkos politik dengan biaya politik. Kita tidak menutup mata, praktek serangan Fajar dan lain sebagainya masih ada. Karena orang-orang bilang ini korupsi, ini karena mereka harus mengembalikan. Mereka juga akhirnya tersandera karena biaya yang dulu pernah mereka keluarkan atau tersandera oleh bohir-bogir dan lain sebagainya. Pesta demokrasi lima tahun sekali itu memang mahal banget karena banyak biaya-biaya yang seharusnya nggak keluar demi sebuah ambisi yang akhirnya ketika udah mencapai titik itu, dia lupa sama tugas awalnya. Ya sedih aja, semoga nggak seperti itu kok semuanya, yang bener juga ada,” terang Ronal.

Lebih lanjut Ronal mengatakan pentingnya pendidikan politik untuk masyarakat agar semuanya semakin terang benderang. Seba menurutnya perintah dalam Undang-Undang Dasar salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang kemudian masyarakat harus belajar dan meningkatkanliterasinya. Sebab jika tingkat literasi rendah, masyarakat akan mudah tergiring oleh opini dan sebagainya.

“Negara kan salah satu tugasnya di UUD 45 mencerdaskan kehidupan bangsa. Termasuk mencerdaskan kehidupan berpolitik negara ini. Ini memang semuanya punya alasan masing-masing. Atau jangan-jangan memang sengaja dibuat bodoh. Biar nggak ngerti politik. Karena mereka akan menjadi korban. Udah dibikin bodoh aja terus. Jangan dibikin ngerti. Karena kalau udah ngerti politik entar kritis. Kalau udah ngerti politik entah ngerti haknya. Kita berabe. Kan bisa jadi seperti itu. Ini suudzonnya saya. Tapi harusnya nggak seperti itulah,” pungkas Ronal. ●Redaksi/Bah