HARIAN PELITA — Afifa Nurul Khotimah Kamarullah (21), putri almarhum Jaya Kamarullah, anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok diduga menjadi korban penganiayaan. Pelakunya tantenya sendiri berinisial DYK alias F. Peristiwa terjadi dirumah kontrakan di wilayah Kecamatan Sukmajaya, Senin (22/6/2026) sekitar pukul 07.47 WIB.

Almarhum Jaya Kamarullah adalah mantan wartawan Bisnis Indonesia dan juga Monitor Depok

Menurut keterangan korban, peristiwa bermula saat dirinya masih tertidur di rumah kontrakan bersama salah satu kakaknya.

Korban terbangun setelah mendengar suara teriakan dan pintu rumah digedor keras oleh pelaku yang datang untuk meminta sertifikat rumah.

Korban dan kakaknya sempat tidak berani keluar kamar karena pelaku terus berteriak dan menggedor pintu.

Setelah kakaknya keluar dan menanyakan maksud kedatangan pelaku, pelaku kembali menuntut agar sertifikat rumah diserahkan dan menanyakan keberadaan korban.

Tak lama kemudian, korban keluar dari kamar dan mengaku langsung mengalami tindakan kekerasan. Korban menyatakan belum sempat berbicara apa pun ketika diduga dipukul oleh pelaku.

Salah seorang anggota keluarga yang berada di lokasi berupaya menenangkan situasi dan menegur pelaku agar persoalan keluarga dan rumah warisan tidak diselesaikan dengan cara kekerasan.

Pemilik kontrakan juga mengingatkan bahwa korban memiliki hak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar di kepala bagian belakang dan memar di pipi sebelah kiri.

Korban juga sudah melakukan visum dan melaporkan kasus ini Polsek Sukmajaya dengan Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan (STTLP) Nomor: STTL/043/B/VI/2026/SPKT/SEK SKJ/RES1RO DPK/PMJ.

●Persoalan warisan
Berdasarkan keterangan korban, dugaan penganiayaan tersebut dipicu oleh konflik keluarga terkait sertifikat rumah dan persoalan warisan peninggalan almarhum ayahnya, Jaya Kamarullah.

Korban mengaku tidak mengetahui secara rinci persoalan kepemilikan sertifikat tersebut karena urusan tersebut selama ini ditangani oleh anggota keluarga lainnya.

Keluarga berharap aparat kepolisian dapat menangani perkara ini secara profesional dan mengusut dugaan penganiayaan yang menimpa putri almarhum Jaya Kamarullah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. ●Redaksi/Rls/ES

HARIAN PELITA – Pelantikan Kepengurusan DMI (Dewan Masjid Indonesia) Kota Jakarta Selatan merupakan hari Istimewa penuh makna.

Mengingat pada hari Senin 22 Juni merupakan HUT ke-54 DMI, dan juga HUT ke-499 Kota Jakarta.

Hal ini diungkapkan Ketua DMI DKI Jakarta, KH.Ma’mun Al Ayyubi usai melantik Kepengurusan DMI Kota Jakarta Selatan Masa Khidmat 2026-2031 berlangsung di Ruang Antasari, Blok B Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

KH.Ma’mun berharap Dewan Masjid Indonesia juga terus mengambil bagian dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pada 19 Juni 2026 lalu, bertepatan dengan kegiatan menyambut haul para ulama dan habaib. DMI turut melaksanakan kerja bakti bersih-bersih masjid serta program pemilahan sampah.

Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan. Masjid tidak hanya menjadi pusat ibadah, tetapi juga harus menjadi teladan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan

Di tempat yang sama, Ketua Harian DMI Kota Jakarta Selatan Drs Eddy KS menuturkan, bagi pengurus yang baru dilantik, DMI Jakarta Selatan dengan visi Memakmurkan, dan dimakmurkan Masjid serta misi meningkatkan manajemen organisasi, meningkatkan kwalitas program kegiatan, dan meningkatkan profesionalisme pengurus.

“Untuk itu seluruh Pengurus harus berupaya memiliki rasa tanggungjawab serta waspada dalam menghadapi tantangan era global khususnya terkait Ekonomi, Sosial, dan Budaya termasuk nilai perubahan peradaban umat”, imbuhnya.

Sementara Asisten Kesejahteraan Kota Jakarta Selatan Tomi Fudihantono mengatakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan mengapresiasi kehadiran DMI yang telah ikut serta menciptakan suasana lingkungn aman serta nyaman.
Tomi menambahkan, peran DMI dalam membina, menjaga, dan merawat umat di Wilayah Jakarta Selatan dirasa cukup baik

Berikut Komposisi dan Personalia Kepengurusan DMI Kota Jakarta Selatan Masa khidmat 2026-2031:

Pembina: Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan Kepala Kantor Kemenag Jakarta Selatan.

Majlis Mustasyar: Ketua KH. Aslih Kurniawan, SH, Wakil Ketua KH Abdul Karim ditambah 4 anggota, Majlis Pakar terdiri dari Ketua H.Tatang Hidayat, SH, Wakil Ketua DR H Yasdar.,SSy.,SQ.,MH ditambah 4 orang anggota.

Pimpinan Harian: Ketua Drs. Eddy KS,Wakil Ketua I Drs.KH.Noer Mughni, WK II Ahmad Darda.,MM.,M.Pd, WK III Rifqi Rodii, dan WK IV Azhar Dini Ratna Listanti, S.Pdi.,MM.

Sekretaris: Ir.Rohadi Mulyato, M.Si, Wk Sekretaris I KH.Abdul Halim Idris, Wk Sekretaris II Ahmad Hulaifi, S.Kom, Wk Sekretaris III H.Mochamad Tohir,S.Kom untukposisi Wk Sekretaris IV Reyza Amalia,S.H.I.,S.Pd.I.

Bendahara: Sofyan Ahmad, M.Si dengan Wakil Bendara Ahmad Fakhri,SE. ●Redaksi/Geng

HARIAN PELITA — Hari Ulang Tahun (HUT) emas Persatuan Masyarakat Jakarta Mohammad Husni Thamrin (Permata MHT) ke-50 yang bertepatan dengan HUT Kota Jakarta ke-499.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Permata MHT menggelar ziarah dan tabur bunga di makam Pahlawan Nasional Mohammad Husni Thamrin di TPU Karet Bivak, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Kegiatan diawali dengan pembacaan doa dan tahlil dipimpin Mari’e Marzuki dilanjutkan penyampaian sejarah singkat perjuangan Mohammad Husni Thamrin oleh H Beky Mardani.

Ziarah diikuti jajaran pengurus DPP Permata MHT, di antaranya H Muhammad Nuh, H Supli Ali, H Hamzah, para Koordinator Wilayah Permata MHT se-Jakarta, keluarga besar Mohammad Husni Thamrin, Sylviana Murni, Azis Kafia, serta sejumlah tokoh agama.

Di antaranya Kiai Mahfudz Asirun dan Kiai Yusuf Aman, Ketua FKUB Prov DKI Jakarta, sekaligus Wakil Ketua MUI DKI Jakarta.

Ketua Umum DPP Permata MHT KH Marullah Matali mengatakan peringatan HUT Permata MHT ke-50 menjadi momentum untuk meneguhkan kembali semangat perjuangan Mohammad Husni Thamrin sebagai tokoh pemersatu masyarakat Jakarta sekaligus inspirasi bagi generasi muda Betawi.

“Mohammad Husni Thamrin adalah sosok yang mempersatukan kita. Apa pun kebaikan yang dilakukan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat pasti akan terus dikenang. Itulah warisan perjuangan yang harus menjadi teladan bagi seluruh keluarga besar Permata MHT dan masyarakat Jakarta,” ujar Marullah.

Menurutnya, penyematan nama Mohammad Husni Thamrin pada Permata MHT merupakan bentuk penghormatan atas jasa besar sang pahlawan yang telah mengabdikan hidupnya bagi masyarakat, bangsa, dan Kota Jakarta.

Sementara itu, H Beky Mardani mengingatkan kembali perjalanan perjuangan Mohammad Husni Thamrin yang dimulai sejak menjadi anggota Dewan Kota Batavia, anggota Volksraad, hingga mendirikan organisasi Kaum Betawi yang mengantarkan keterwakilan masyarakat Betawi dalam Kongres Pemuda 1928.

Ia juga menyoroti perjuangan Thamrin dalam membela rakyat kecil, memperjuangkan penggunaan istilah “Indonesia”, serta mendorong pembangunan kampung-kampung Betawi.

“Mohammad Husni Thamrin bukan hanya tokoh Betawi, tetapi juga tokoh bangsa. Seluruh perjuangannya selalu berpihak kepada rakyat dan menjadi inspirasi yang tetap relevan hingga hari ini,” kata Beky.

Ketua Dewan Pembina DPP Permata MHT H Fauzi Bowo menambahkan bahwa nilai-nilai perjuangan Mohammad Husni Thamrin tetap relevan meski Jakarta kini menghadapi tantangan yang berbeda.

“Kondisi Jakarta hari ini memang berbeda dengan masa perjuangan Mohammad Husni Thamrin, tetapi semangat beliau tetap relevan, bahkan melampaui zamannya. Mari kita jadikan perjuangan beliau sebagai inspirasi untuk menjaga, mengawal, dan membangun kota yang kita cintai,” ujar Fauzi Bowo.

Melalui kegiatan ziarah ini, DPP Permata MHT berharap semangat perjuangan Mohammad Husni Thamrin terus menjadi inspirasi dalam memperkuat persatuan masyarakat Betawi serta mendorong kontribusi nyata bagi kemajuan Jakarta menuju usia lima abad. ●Redaksi/DNH

HARIAN PELITA — Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum memusnahkan 567 barang bukti hasil penanganan perkara pelanggaran merek Lacoste dengan estimasi nilai ekonomi mencapai hampir satu miliar rupiah.

Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut daripenyelesaian perkara pelanggaran merek yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI dan menjadi bentuk nyata komitmen negara dalam melindungi hak kekayaan intelektual serta menjaga iklim perdagangan yang sehat dan berkeadilan.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penanganan perkara pelanggaran merek yang telah diselesaikan melalui mekanisme perdamaian antara PT Terra Store dan Lacoste.

Penyelesaian perkara dilakukan demi memberikan perlindungan dan penegakan hukum kekayaan intelektual tidak hanya untuk melindungi pemegang hak, tetapi juga untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi konsumen, dan mendorong iklim investasi yang kondusif.

Lebih dari sekadar pemusnahan barang bukti, kegiatan ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk menjaga integritas sistem kekayaan intelektual, memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha, serta memperkuat kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap sistem perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia,” ujar Hermansyah pada Senin, 22 Juni 2026.

Lebih lanjut Direktur Penegakan Hukum DJKI, Arie Ardian Rishadi menjelaskan adanya barang bukti yang dimusnahkan terdiri atas 135 kaos jersey, 42 celana training, 25 jaket, 204 kemeja, 32 sweater, 9 polo t-shirt, 91 kaos, dan 29 boxer.

Seluruh barang tersebut sebelumnya disimpan sebagai barang bukti dalam proses penanganan perkara dan kini dimusnahkan sebagai bagian dari pelaksanaan kesepakatan para pihak yang telah memperoleh kepastian hukum.

Arie mengatakan bahwa berdasarkan perhitungan menggunakan harga ritel produk asli yang sejenis di pasaran, keseluruhan barang bukti tersebut memiliki estimasi nilai ekonomi sekitar Rp940,4 juta.

Nilai tersebut menunjukkan besarnya potensi kerugian yang dapat ditimbulkan apabila produk-produk yang menggunakan merek tanpa hak tersebut beredar di tengah masyarakat.

“Pemusnahan barang bukti ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan langkah nyata untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi pemegang hak merek, konsumen, maupun dunia usaha. Pelanggaran merek tidak hanya merugikan pemilik hak, tetapi juga berpotensi menyesatkan konsumen dan mengganggu persaingan usaha yang sehat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Arie menegaskan bahwa merek merupakan aset kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena merepresentasikan kualitas, reputasi, investasi, dan kepercayaan yang dibangun oleh pemilik hak selama bertahun-tahun.

Karena itu, perlindungan terhadap merek menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan berdaya saing.

Melalui kegiatan ini, DJKI kembali menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual serta memastikan setiap pelanggaran ditangani secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DJKI juga mengapresiasi sikap kooperatif para pihak yang telah menghormati proses hukum dan melaksanakan seluruh kesepakatan perdamaian dengan baik.

Oleh sebab itu, DJKI mengimbau para pelaku usaha untuk selalu memastikan penggunaan merek dilakukan secara sah dan tidak melanggar hak pihak lain.

Masyarakat juga didorong untuk membeli produk asli sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan kekayaan intelektual dan terciptanya persaingan usaha yang sehat. Perlindungan merek dapat dilakukan dengan mendaftarkan merek melalui DJKI sehingga memperoleh hak eksklusif dan kepastian hukum atas penggunaan merek tersebut.

Ke depan, DJKI akan terus memperkuat sinergi dengan pemegang hak, aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait, serta seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem kekayaan intelektual yang aman, sehat, dan berdaya saing.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis inovasi dan kreativitas. DJKI juga mengimbau masyarakat yang ingin membuat pengaduan dan mediasi kasus pelanggaran kekayaan intelektual dapat melalui web pengaduan.dgip.go.id. ●Redaksi/Satria

HARIAN PELITA — Upaya meningkatkan mutu pendidikan terus dilakukan oleh Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Daerah Jawa Tengah.

Salah satunya melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) yang diikuti kepala sekolah dan tenaga pendidik Sekolah Kemala Bhayangkari se-Jawa Tengah yang dilaksanakan di Gedung Borobudur Mapolda Jateng pada Senin (22/6/2026).

Pembukaan Bimtek dihadiri Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo selaku Penasihat YKB Daerah Jawa Tengah, Ketua Pengurus YKB Daerah Jawa Tengah Ny. Diana Ribut Hari Wibowo beserta jajaran pengurus, serta para Pejabat Utama Polda Jateng.

Hadir pula Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah Dr Nugraheni Triastuti, bersama tim widyaprada, asesor Badan Akreditasi Nasional Jawa Tengah, serta para fasilitator kegiatan.

Ketua Pengurus YKB Daerah Jawa Tengah Ny Diana Ribut Hari Wibowo menyampaikan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

Karena itu, kurikulum menjadi salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan.

Menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat menuntut lembaga pendidikan untuk terus beradaptasi.

Penyusunan kurikulum pun harus dilakukan secara cermat dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sekolah agar mampu menjawab kebutuhan peserta didik.

“Melalui kegiatan ini, saya berharap seluruh kepala sekolah dan guru dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam menyusun kurikulum yang berkualitas, relevan, dan dapat diterapkan secara nyata. Kurikulum yang baik tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga mampu membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, disiplin, kreatif, mandiri, dan memiliki semangat kebangsaan,” ujar Ny. Diana.

Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk aktif berdiskusi, saling bertukar pengalaman, dan memperkuat kolaborasi demi kemajuan Sekolah Kemala Bhayangkari di Jawa Tengah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan pembelajaran berbasis teknologi, pada kesempatan itu dilakukan penyerahan bantuan laptop secara simbolis kepada perwakilan kepala sekolah.

Pengurus YKB Daerah Jateng juga menyerahkan cinderamata kepada para narasumber sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kontribusi mereka dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Bimtek yang berlangsung selama dua hari, 22–23 Juni 2026, menghadirkan narasumber dari BBPMP Provinsi Jawa Tengah dan asesor Badan Akreditasi Nasional Jawa Tengah.

Para peserta mendapatkan berbagai materi mulai dari panduan penyusunan Kurikulum Satuan Pendidikan, penguatan visi, misi dan tujuan sekolah, pengorganisasian pembelajaran, penyusunan perencanaan pembelajaran, hingga evaluasi, pendampingan dan pengembangan keprofesian.

Tidak hanya berfokus pada peningkatan kompetensi akademik, para peserta juga dijadwalkan mengikuti kegiatan Spiritual Building Training guna memperkuat motivasi, integritas, serta semangat pengabdian sebagai tenaga pendidik.

Menanggapi kegiatan tersebut, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menilai Bimtek Penyusunan KSP menjadi wujud komitmen Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan kompetensi tenaga pendidik.

Menurutnya, pendidikan yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh sarana dan prasarana, tetapi juga oleh kemampuan guru dan kepala sekolah dalam menghadirkan proses pembelajaran yang adaptif serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. ●Redaksi/Asq

HARIAN PELITA — Kelompok Emak Muda (EMUD) Bersatu menggelar aksi damai di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.

Aksi mereka menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah terkait percepatan program-program yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ketua EMUD Bersatu Oktasari Sabil mengatakan para ibu muda memiliki kepedulian terhadap masa depan anak-anak, keluarga, dan arah pembangunan bangsa.

Menurut dia, berbagai program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat perlu mendapat dukungan sekaligus percepatan pelaksanaan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

“Sebagai ibu muda, kami tidak hanya mengurus keluarga, tetapi juga peduli terhadap masa depan bangsa. Kami ingin program-program yang berpihak kepada rakyat terus diperkuat dan dipercepat pelaksanaannya,” kata Oktasari dalam keterangannya.

Dalam pernyataan sikapnya, EMUD Bersatu menyampaikan delapan tuntutan dan dukungan kepada pemerintah.

Pertama, mereka mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut mereka, program tersebut membutuhkan landasan hukum yang kuat agar pelaksanaannya lebih terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kedua, EMUD Bersatu meminta pemerintah dan DPR segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor. Mereka menilai langkah tersebut penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan kerugian negara bagi kepentingan masyarakat.

Ketiga, mereka menyatakan dukungan terhadap Koperasi Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta ibu rumah tangga.

Keempat, EMUD Bersatu mendukung Program Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kelima, mereka mendorong percepatan program ketahanan pangan nasional dan pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional yang dinilai memiliki manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, EMUD Bersatu juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang berpotensi memecah belah bangsa.

“Program yang baik membutuhkan pelaksana yang baik. Karena itu, pejabat yang tidak mampu bekerja sesuai harapan rakyat perlu dievaluasi,” ujar Oktasari.

EMUD Bersatu juga menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut mereka, berbagai program yang saat ini berjalan perlu diberi kesempatan untuk dilanjutkan dan disempurnakan guna mencapai tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui aksi damai tersebut, EMUD Bersatu berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi masyarakat dan mempercepat pelaksanaan berbagai program yang dinilai memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Mereka menegaskan partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat dan konstruktif. ●Redaksi/Satria

HARIAN  PELITA – Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya melimpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atau tahap II terhadap tersangka RS dan TT ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Senin (22/6/2026).

Pelimpahan tersebut dilakukan terkait perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik serta dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan dokumen elektronik.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengatakan seluruh proses penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dia menegaskan penyidik berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

“Kami pastikan seluruh tahapan yang dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHAP,” ujar Kombes Iman.

Kombes Iman juga menanggapi adanya dugaan intervensi dalam proses penyidikan. Menurutnya, istilah yang lebih tepat adalah adanya upaya menghalangi, mengganggu, atau menghambat proses penyidikan, namun penyidik tetap menghadapi dinamika tersebut secara bijak dan sesuai prosedur hukum.

Ia mengajak seluruh pihak memberikan edukasi hukum yang benar kepada masyarakat. Jika ada pihak yang menilai terdapat hal tidak tepat dalam proses hukum, tersedia mekanisme resmi seperti praperadilan maupun saluran pengawasan internal.

“Kalau ada hal-hal yang dianggap tidak tepat, ada mekanisme praperadilan. Semua ketentuan prosedur ada rambu-rambunya,” katanya.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa Polri tidak anti kritik dan terbuka terhadap saran maupun masukan.

Namun, ia mengingatkan agar kritik tetap disampaikan berdasarkan fakta hukum, bukan melalui narasi provokatif, hoaks, atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kombes Budi menjelaskan, upaya paksa yang dilakukan penyidik merupakan bagian dari rangkaian proses hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum dilakukan penahanan, penyidik wajib melakukan pemeriksaan fisik dan psikis terhadap tersangka untuk memastikan kondisi kesehatannya.

Pemeriksaan dan perawatan medis di RS Polri Kramat Jati dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Proses hukum ini ditegaskan bukan menyasar personal, profesi, atau ketokohan seseorang, melainkan berdasarkan laporan masyarakat yang didukung alat bukti, keterangan saksi, ahli, dan bukti lainnya. ●Redaksi/IA

HARIAN PELITA — Desa Sumurboto, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora resmi dinilai Tim Penilai dari Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Tengah dalam ajang lomba Kampung Bebas Dari Narkoba (KBDN), Rabu (17/06/2026) sore.

Tim penilai dipimpin KabagBinopsnal Ditresnarkoba Polda Jateng, AKBP Wiyoto mendatangi langsung Posko KBDN Desa Sumurboto sekitar pukul 17.00 WIB untuk melakukan verifikasi dan penilaian lapangan terkait komitmen desa dalam memerangi peredaran gelap narkotika.

Kedatangan tim penilai disambut Wakapolres Blora Kompol Slamet Riyanto, Kasat Resnarkoba Polres Blora AKP Miftah Anshori, Kepala Desa Sumurboto Suprapti,  beserta perangkat desa, Ketua KBDN, serta unsur tiga pilar tingkat desa yakni Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto melalui Kasihumas Polres Blora AKP Midiyono menyampaikan bahwa program Kampung Bebas Dari Narkoba ini merupakan salah satu upaya konkret Polri dalam membangun benteng pertahanan dari tingkat paling bawah, yaitu desa, guna mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika.

“Kami sangat mengapresiasi atas kemandirian dan komitmen dari warga Desa Sumurboto yang telah berperan aktif membentuk KBDN ini. Penilaian dari Polda Jateng hari ini menjadi motivasi tersendiri bagi Polres Blora, khususnya Satresnarkoba, untuk terus memperluas zona bebas narkoba di seluruh wilayah Kabupaten Blora,” ujar Kasihumas, Senin (22/06/2026).

AKP Midiyono menambahkan, dalam penilaian tersebut tim dari Polda Jateng meninjau langsung struktur organisasi, sarana prasarana pendukung, hingga inovasi serta program kerja yang dijalankan oleh pengurus KBDN Desa Sumurboto dalam mengedukasi dan membentengi masyarakat dari bahaya narkoba.

“Diharapkan dengan adanya lomba ini tidak hanya sekadar mencari pemenang, melainkan esensinya adalah bagaimana konsistensi dan sinergitas antara pihak kepolisian, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga lingkungannya tetap aman, kondusif, dan bersih dari narkoba dapat terus terjaga secara berkelanjutan,” pungkasnya. ●Redaksi/Asq

HARIAN PELITA — Keluhan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Badan Keamanan Desa (BKD) dan kader Posyandu di Kabupaten Lombok Timur mulai bermunculan.

Sejumlah penerima mengaku hingga saat ini belum menerima THR sebelumnya dijanjikan pemerintah daerah, meskipun proses administrasi telah dilakukan sejak bulan Ramadan lalu.

Masri, salah seorang BKD Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, mengatakan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya telah menandatangani dokumen penerimaan THR pada pertengahan bulan puasa. Namun hingga memasuki akhir Juni, bantuan tersebut belum juga diterima.

“Kami tanda tangan penerimaan THR pada pertengahan bulan puasa kemarin, tapi sampai saat ini belum cair. Bahkan semua BKD di sini belum ada yang menerima,” ujarnya, Senin (22/06/2026).

Keluhan serupa disampaikan Naam, anggota BKD Desa Gereneng. Ia mengaku hanya diminta menandatangani berkas saat berada di kantor camat tanpa ada penjelasan lebih lanjut terkait proses pencairan.

Menurutnya, petugas saat itu juga tidak meminta nomor rekening penerima. “Kami hanya disuruh tanda tangan waktu itu di kantor camat, tapi petugas tidak pernah meminta nomor rekening. Sampai sekarang tidak ada kejelasan,” katanya.

Tidak hanya BKD, kader Posyandu juga mengaku mengalami hal yang sama. Umu, seorang kader Posyandu asal Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, menyatakan bahwa dirinya belum menerima THR yang dijanjikan tersebut.

Kepada awak media melalui sambungan WhatsApp, ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada informasi terkait pencairan bantuan tersebut.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lombok Timur Hambali menjelaskan bahwa keterlambatan penyaluran THR disebabkan oleh banyaknya data penerima yang tidak valid.

Menurutnya, proses verifikasi menemukan sejumlah nama yang masih tercantum dalam daftar penerima meskipun sudah tidak aktif bahkan ada yang telah meninggal dunia.

Hambali mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan berbagai ketidaksesuaian data saat proses penyaluran dilakukan melalui rekening baru yang harus dibuat untuk para penerima.

Dari hasil pencocokan data bersama pihak perbankan, ditemukan sejumlah nama yang masih diusulkan oleh desa meskipun yang bersangkutan sudah bekerja di luar negeri sebagai TKI atau telah berhenti dari tugasnya sebagai BKD maupun kader Posyandu.

Lebih lanjut, Hambali mengatakan bahwa hampir 12 ribu calon penerima THR harus dibuatkan rekening baru oleh pihak Bank NTB Syariah.

Dalam prosesnya, pihak bank beberapa kali mengembalikan data untuk dilakukan perbaikan karena masih ditemukan ketidaksesuaian nomor induk kependudukan maupun identitas penerima.

Karena itu, Dinas PMD memilih melakukan pengecekan ulang agar dana yang disalurkan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.

Menurut Hambali, anggaran THR telah tersedia dan disalurkan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Namun pencairannya dilakukan secara bertahap karena jumlah penerima yang sangat besar dan seluruh proses hanya melalui Bank NTB Syariah.

“Kalau uangnya sudah masuk ke bank dan rekening masing-masing sudah siap, tinggal pihak bank yang menjadwalkan desa mana yang lebih dahulu dilakukan pencairan. Jika ada kendala, kami tetap berkoordinasi dengan pihak desa dan bank,” pungkasnya. ●Redaksi/LR

HARIAN PELITA — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jaya sukses menyelenggarakan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) Peningkatan Angkatan ke-24 Tahun 2026 di Markas PWI Jaya, Gedung Bank Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026).

Kegiatan berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 12.00 WIB tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua PWI Jaya Kesit Budi Handoyo.

Kesit menegaskan pentingnya OKK sebagai sarana memperkuat pemahaman anggota terhadap organisasi, etika profesi, dan kompetensi kewartawanan.

“OKK bukan sekadar kegiatan formal organisasi, tetapi menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman anggota terhadap nilai-nilai profesi, kode etik jurnalistik, serta peran strategis PWI dalam menjaga marwah pers dan meningkatkan kualitas wartawan,” ujar Kesit.

Kegiatan ini diikuti oleh 39 peserta, yang terdiri atas 14 calon anggota baru PWI Jaya dan 25 anggota muda PWI Jaya yang mengikuti program peningkatan keanggotaan.

Kehadiran peserta dari kedua kategori tersebut menunjukkan tingginya minat wartawan untuk bergabung dan meningkatkan status keanggotaannya di PWI Jaya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan dari sejumlah pengurus PWI Jaya. Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan PWI Jaya, Penerus Bonar, menyampaikan materi mengenai Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI.

Materi tersebut memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban anggota, tata kelola organisasi, serta berbagai ketentuan yang menjadi landasan kehidupan berorganisasi di PWI.

Selanjutnya, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PWI Jaya, Irdawati, memberikan materi mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan (KPW), Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA), dan Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS). Dalam paparannya, peserta diingatkan tentang pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Sementara itu Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Jaya Bagus Sudarmanto menyampaikan materi mengenai penulisan esai dan berita. Peserta dibekali pemahaman tentang teknik penulisan yang baik, akurat, berimbang, serta sesuai dengan kaidah jurnalistik.

Selain itu, peserta juga diajak memahami pentingnya kemampuan menulis sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki setiap wartawan profesional.

Ketua Pelaksana kegiatan Arman Suparman menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pemateri, dan panitia yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan OKK.

“Alhamdulillah, OKK Peningkatan Angkatan ke-24 Tahun 2026 berjalan lancar dan sukses. Antusiasme peserta sangat baik dari awal hingga akhir kegiatan. Kehadiran 14 calon anggota baru dan 25 peserta peningkatan keanggotaan menunjukkan semangat wartawan untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat komitmen terhadap organisasi. Kami berharap seluruh peserta dapat mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh hari ini dalam aktivitas jurnalistik dan keorganisasian di PWI,” ujar Arman.

Sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka, seluruh peserta yang mengikuti kegiatan hingga selesai menerima sertifikat OKK yang menjadi salah satu syarat dalam proses keanggotaan dan peningkatan status anggota di lingkungan PWI.

Melalui penyelenggaraan OKK ini, PWI Jaya kembali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya wartawan, memperkuat pemahaman terhadap etika profesi, serta membangun organisasi yang semakin profesional, kompeten, dan berintegritas di tengah perkembangan dunia pers dan teknologi informasi yang terus berubah. ●Redaksi/ES