HARIAN PELITA — Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji materi terkait gugatan larangan pernikahan beda agama.

Putusan ini menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.
Pernikahan di Indonesia tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga berkaitan erat dengan norma agama dan sosial. Karena itu, setiap perubahan aturan mengenai pernikahan sering kali menimbulkan perhatian luas dari masyarakat dan berbagai kalangan ahli hukum.

Sidang putusan, MK menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima. Hakim menilai dalil yang diajukan dinilai tidak jelas secara hukum dan lebih menitikberatkan pada persoalan pencatatan pernikahan, bukan langsung pada pengujian norma inti dalam undang-undang.

Artinya, MK tidak mengubah maupun menambahkan aturan baru, sehingga mekanisme sahnya pernikahan di Indonesia tetap merujuk pada ketentuan yang berlaku saat ini.

Secara hukum, Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Banyak pakar hukum tata negara menilai bahwa pasal ini menempatkan otoritas keabsahan pernikahan pada ajaran agama, sementara negara berperan dalam pencatatan administratif.

●Poin Penting Putusan
• MK menolak permohonan uji materi larangan nikah beda agama
• UU Perkawinan No1 Tahun 1974 tetap berlaku tanpa perubahan
• Alasan penolakan karena permohonan dinilai tidak fokus dan tidak jelas secara hukum
• Keabsahan pernikahan tetap merujuk pada hukum agama masing-masing
• Negara berperan pada pencatatan administratif, bukan penentuan sah tidaknya secara agama

Putusan ini kembali menegaskan posisi hukum pernikahan di Indonesia yang berada di persimpangan antara aturan negara dan keyakinan agama.

Masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa keputusan MK bersifat konstitusional dan final, sekaligus menjadi ruang refleksi bersama tentang pentingnya dialog hukum, sosial, dan keagamaan secara bijak serta saling menghormati. ●Redaksi/MK/08