HARIAN PELITA, JAKARTA — Indonesia Development Monitoring (IDM) kembali melakukan survei terhadap kinerja penegak hukum .Hasil Jajak Pendapat Masyarakat dengan Tema “Evaluasi Publik terhadap kondisi penegakan hukum diera pemerintahan Jokowi -Maruf Amin “ dilakukan pada sejak 4 Oktober- 16 Oktober 2021.

Direktur Eksekutif IDM, Fahmi Hafel mengatakan, penegakan hukum sepanjang dua tahun pemerintahan Jokowi -Maruf Amin mulai memberikan harapan. Sejumlah sinyal perbaikan ditangkap publik meski masalah mendasar, seperti budaya taat hukum dan mentalitas aparat, masih belum terselesaikan.

Fahmi menilai bahwa publik menaruh harapan besar pada sejumlah kebijakan penegakan hukum yang diambil pemerintah sembari mengapresiasi lembaga hukum yang telah gencar memerangi korupsi.

Fahmi menjelaskan, hasil evaluasi masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum ini terekam dalam hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Indonesia Development Monitoring (IDM) dimana mayoritas responden (85,7 persen) saat ini menilai kondisi penegakan hukum selama dua tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin berjalan sama baik, bahkan lebih baik, dibandingkan dengan periode Jokowi -Jusuf Kalla sebelumnya menurut publik. hanya 12,1 persenyang menyatakan kondisi penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan sebanyak 2,2 persentidak memberikan pendapat

“Persepsi dan sikap publik terhadap lembaga-lembaga hukum yang berkinerja sangat baik dan banyak membawa perubahan akan penegakan tergambar dengan Apresiasi tertinggi diraih Kejaksaaan Agung yang diapresiasi oelh publik berkinerja baik dalam penegakan hukum dan pemebarantasan korupsi yang di apresiasi 88,6persen respoden ,” kata Fahmi dalam keteranganya kepada wartawan, Rabu (3/11/2021).

Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia diapresiasi 80,2 persen Respoden ,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang diapresiasi 67,6 persenresponden, dan Mahkamah Agung 52,1 persen.

Kata Fahmi, hasil survei juga mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum tertinggi tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dibandingkan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya,

Seperti, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan dan Mahkamah Agung hasilnya adalah sebagai berikut 79,2 persen .

Sementara itu, responden yang percaya kepada Kejaksaan dan 16,2 persen mengaku kurang atau tak percaya dan selebihnya 4,6 persen tidak menjawab.

Kemudian tempat kedua ditempati oleh Polri 73,4persen responden yang percaya kepada Kepolisian dan 20,9persen lainnya menyatakan tidak percaya dan selebihnya sebanyak 5,7persen tidak menjawab dan untuk KPK, hanya 62,8 persen persen responden yang menyatakan percaya terhadap lembaga antirasuah itu.

Sedangkan 33,1persenresponden mengaku kurang atau tak percaya, dan 4,1persensisanya tak memberi penilaian,” dan hanya 62,3persen responden yang sangat atau cukup percaya pada pengadilan. ●Red/IA