FOTO: Gudang batu hitam yang tidak di polis line indikasi pemilik batu Warsono nama pemilik gudang atas nama Usman Hulopi alamat gudang di Sesa Tilangobula, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango.●Istimewa

HARIAN PELITA  – Tindakan kepolisian berupa penyelidikan dilakukan jajaran Bareskrim yakni Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) soal penambangan batu hitam di wilayah Bone Bolango, Gorontalo, beberapa waktu lalu  disinyalir berdasarkan “pesanan”.

Diduga campur tangan pengusaha berperan sehingga tim dari Bareskrim bisa sampai hadir ke sana.

Berdasarkan informasi diperoleh HarianPelita.id, dua pengusaha berdomisili di Jakarta Barat dengan inisial W dan S ini juga bersama  tim Bareskrim.

Dalam foto diterima HarianPelita.id, nama kedua pengusaha itu tercatat dalam satu penerbangan menuju Gorontalo dengan aparat  kepolisian.

Sumber HarianPelita.id pun menduga jika kedua pengusaha itu mengakomodasi tim Bareskrim. “Ada Indikasi tim Bareskrim disponsori pengusaha Inisial W dan S,” ucap sumber itu.

Jika begitu, jelas dia, mengindikasikan saat menjalankan tugas  aparat lalai dalam menjaga profesionalitasnya.

Dia pun berharap satuan kerja pengawas internal Polri perlu turun dalam mendalami rangkaian peristiwa tersebut.

“Dan polisi jika pilih kasih (pesanan) berarti tidak profesional, kalau polisi itu datang dengan gabungan fungsi ada Bareskrim, ada Propam, ada Itwasum itu baru profesional dan dana untuk operasoinal didukung dari dinas/negara,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pada Rabu 16 Maret 2022 tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri  dipimpin Kombes Teddy Marbun mendatangi Desa Tinemba, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo guna penyelidikan serta pengumpulan bahan keterangan terhadap dugaan tindak pidana pengelolaan lingkungan hidup dan tindak pidana dibidang pertambangan mineral dan batubara di sana.

Sejumlah pihak juga turut diminta keterangan oleh aparat dari Bareskrim. Bukan cuma itu, dibantu oleh jajaran Polres Bone Bolango, pihak Bareskrim juga memasang garis polisi di lokasi  terdapat tumpukan ratusan karung memuat material batu hitam.

Imbas kejadian tersebut, di hari yang sama pada pukul 17.00 WITA aksi blokade jalan dilakukan ratusan warga yang berasal dari Desa Poduoma dan Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

Bogani selaku perwakilan penambang rakyat mengemukakan jika aksi ratusan warga ini sebagai bentuk menuntut penjelasan karena adanya pemasangan police line pada sejumlah lokasi diletakannya material batu hitam.

“Alhamdulillah, antara pihak penambang dan aparat kepolisian sudah mendapat titik terang, dengan tidak menyita material Batu Hitam,” kata Bogani.

Perwakilan penambang lainnya,Taufik Seban mengatakan ada kekuatan besar yang menyebabkan munculnya polemik di wilayahnya ini.

“Saya rasa, polemik batu hitam ini ada oknum investor yang ingin mencari keuntungan, dengan melibatkan sejumlah pihak,” beber Taufik.

Hal senada disampaikan masyarakat yang meminta identitasnya untuk tidak dipublikasikan. Menurut dia, tindakan kepolisian disinyalir tidak obyektif.

“Ada indikasi Bareskrim turun (lakukan) pendataan dan melakukan penyegelan karena pesanan,” ucap warga  dalam keterangannya, Minggu (20/3/2022).

Dia berharap Polri dapat menciptakan keadilan di tengah-tengah para penambang rakyat. Keadilan diharapkan masyarakat supaya tidak terjadi konflik sosial.

“Masyarakat butuh keadilan dan profesional Mabes Polri (Bareskrim) agar tidak menimbulkan konflik,” tuturnya.

Lebih lanjut, dalam kegiatan Bareskrim beberapa waktu lalu itu, dia pun heran mengapa ada gudang yang menjadi tempat penampungan batu hitam lolos dari pantauan Bareskrim.

“Gudang batu hitam yang tidak di police line indikasi pemilik batu, Ko Ujen, Ko Khaidir, Ko Feri. Yang punya gudang Dude Sabubu alamat gudang di Desa Dumbaya Bulan, Kecamatan Duwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo,” tandasnya.

Sementara itu, secara terpisah Ketua Gerakan Masyarakat  Pemerhati Lingkungan Hidup (GMPLH) Harun Camaru mendorong Polri dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional.

“Pada prinsipnya saya minta kepada kepolisian agar jangan pilih kasih karena nanti akan timbul konflik di lapangan, itu yang pertama,” jelasnya.

Pemerintah, kata dia, diharapkan mampu menciptakan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.”Yang kedua banyak masyarakat yang akan dirugikan soal itu kami mempertanyakan hal itu. Pemerintah dalam hal ini harus punya solusi berpihak kepada rakyat kecil,” papar Harun. ●Red/IA