HARIAN PELITA — Kejaksaan RI telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai salah satu Aparat Penegak Hukum dengan beragam kinerja di berbagai bidang, antara lain Bidang Pembinaan, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pidana Militer, Bidang Pengawasan, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Adapun capaian dari masing-masing bidang terangkum sebagai berikut:
Bidang Pembinaan
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jam Pembinaan) melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pembinaan.

“Adapun lingkup bidang pembinaan meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik negara, pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama luar negeri, pelayanan dan dukungan teknis lainnya,” ujar Kasipenkum Kejagung Ketut Sumedana, Selasa (2/1/2024).

Capaian kinerja Bidang Pembinaan sepanjang 2023, yaitu: Jumlah realisasi anggaran termasuk outstanding kontrak yang telah berjalan tahun 2023 senilai Rp15.058.333.988.739 atau sebesar 95,81% dari total pagu anggaran yaitu Rp15.717.331.302.000.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4.215.124.332.260 atau secara persentase mencapai 329,16% dari total target Rp1.280.566.876.000.

Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Kejaksaan RI Tahun 2023 dengan kuota penerimaan sebanyak 7.846 Formasi CPNS dan 249 Formasi PPPK. ” Jumlah pendaftar keseluruhan yaitu 173.563 peserta, dengan rincian yang telah lolos tahap SKD 21.563 peserta CPNS dan 813 peserta PPPK,” jelas Ketut.

•Bidang Intelijen
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen Kejaksaan.

“Adapun lingkup bidang intelijen meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum,” terang Kejagung.

Capaian kinerja Bidang Intelijen sepanjang 2023, yaitu: Penyuluhan dan Penerangan Hukum (Luhkum & Penkum) Sejak Pelaksanaan kegiatan Luhkum & Penkum seluruh Indonesia pada Tahun 2023 sebanyak 235 kegiatan, dengan jumlah total Peserta sebanyak 25.833 orang, serta kegiatan Jaksa Menyapa sebanyak 311 kegiatan.

Sepanjang periode Januari-Desember 2023, menurut Ketut Sumedana Kejaksaan RI telah melaksanakan kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) terhadap 55 Proyek Strategis Negara (PSN) senilai Rp261.601.629.231.139. Instruksi Presiden terkait Jalan Daerah senilai Rp14.649.000.000.000.

Kemudian, 28 kegiatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp24.212.059.434.221.

Selain itu, Kapuspenkum Kejagung menambahkan, telah dilaksanakan kegiatan pengamanan Daftar Pencarian Orang (DPO) melalui program Tangkap Buronan (Tabur) periode Januari 2023-18 Desember 2023 sebanyak 138 orang yang terdiri dari:

“Buron dalam perkara tindak pidana korupsi 79 orang, buron dalam perkara non perkara tindak pidana korupsi 59 orang. Dengan capaian tersebut, jumlah DPO yang diamankan selama masa kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin yakni sebanyak 634 orang,” imbuh Ketut.

Lebih lanjut, melalui Tim Pam SDO atau Pengamanan Sumber Daya Organisasi selama periode Januari-Desember 2023 terdapat beberapa pengaduan terkait ulah oknum personil Kejaksaan, antara lain: 15 kegiatan terkait pemerasan. Ketut menegaskan 5 kegiatan terkait intervensi dalam pengadaan barang dan jasa. Serta, 2 orang terindikasi sebagai Jaksa Gadungan dan telah diamankan.

Bidang Tindak Pidana Umum
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Umum (Jampidum) melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana umum. Adapun lingkup bidang tindak pidana umum meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya,” tandasnya.

Capaian kinerja Bidang Tindak Pidana Umum sepanjang 2023 yaitu sejak diterbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 4.443 perkara.

Adapun dengan rincian pada tahun 2020 sebanyak 192 perkara disetujui dan 44 ditolak. Tahun 2021 sebanyak 388 perkara disetujui dan 34 ditolak. Ia menambahkan, tahun 2022 sebanyak 1.456 perkara disetujui dan 65 ditolak. Kemudian, tahun 2023 sebanyak 2.407 perkara disetujui dan 38 ditolak. Ketut mengatakan tak hanya itu, juga telah dibentuk 4.784 Rumah Restorative Justice dan 111 Balai Rehabilitasi.

Kapuspenkum Kejagung melanjutkan, selama Januari-Desember 2023 terdapat 160.553 SPDP masuk di Bidang Tindak Pidana Umum. Sebanyak 127.112 perkara masuk Tahap I, serta 119.162 berkas perkara dinyatakan lengkap, 117.880 perkara masuk Tahap II, kemudian 107.677 perkara sudah dilimpahkan kepada pengadilan dan sudah memperoleh putusan,.

“99.224 perkara sudah dilakukan tahap eksekusi. Lalu, 5.408 perkara masuk banding dan 3.045 perkara mengajukan kasasi,” sambungnya.

Bidang Tindak Pidana Khusus
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus. Adapun lingkup bidang tindak pidana khusus meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya,” pungkas Ketut dalam siaran persnya.

Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani beberapa perkara dengan total penyelamatan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara diantaranya senilai: Rp29.983.884.854.798, USD 5.394.020, SGD 364.200, EU4.290, RM52.638, W24.000, dan PF56.

Penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan rincian sebagai berikut: Penyelidikan: 1.674 perkara, Penyidikan: 1.462 perkara serta Penuntutan: 1.766 perkara dan Eksekusi: 1.699 perkara. Kemudian, jumlah penyelamatan keuangan negara dari penanganan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yaitu sebesar Rp14.034.076.735 dengan rincian Pra-penuntutan:104 perkara perpajakan, Penuntutan: 111 perkara perpajakan dan 3 perkara TPPU, serta Eksekusi: 63 perkara.

Lalu, jumlah penanganan perkara tindak pidana kepabeanan, cukai dan TPPU yaitu sebesar Rp5.138.146.370 dengan rincian:
Pra-penuntutan: 210 perkara kepabeanan dan cukai, Penuntutan: 239 perkara kepabeanan, cukai dan 15 perkara TPPU, dan Eksekusi: 210 perkara.

“Sedangkan, pengembalian keuangan negara dari tindak pidana perpajakan kepabeanan, cukai dan TPPU, dengan rincian Denda sebesar Rp13.103.684.273,32.
Uang pengganti sebesar Rp211.377.000,
Hasil lelang sebesar Rp1.520.419.356
Biaya perkara sebesar Rp671.500,” papar Ketut.

•Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.

“Adapun lingkup bidang perdata dan tata usaha negara meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah,” kata Kapuspenkum Kejagung.

Ketut Sumedana menjelaskan, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Capaian kinerja Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
Litigasi: Jumlah perkara perdata yang telah berhasil diselesaikan sebanyak 1.287 perkara atau sebesar 72,26% dari total perkara sebanyak 1.781.

Non-Litigasi: Jumlah perkara perdata yang telah berhasil diselesaikan dengan jalur non-litigasi sebanyak 6.883 perkara atau sebesar 40,15% dari total perkara sebanyak 17.140.
Tata Usaha Negara. Jumlah perkara Tata Usaha Negara yang telah berhasil diselesaikan melalui jalur litigasi sebanyak 167 perkara atau sebesar 61,62% dari total perkara sebanyak 271.

•Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara
Jumlah Penyelamatan Keuangan Negara yang telah berhasil diselesaikan sebanyak Rp74.733.397.101.429. Sedangkan, jumlah pemulihan keuangan negara yang telah berhasil diselesaikan sebanyak Rp10.492.421.079.735,90. Kegiatan Bantuan Hukum Gugatan Sederhana BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah pelaksanaan kegiatan bantuan hukum gugatan sederhana (Penerapan Sanksi Perdata Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) periode tahun 2023 pada satuan kerja Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebanyak 43 gugatan, dengan nilai gugatan sebesar Rp6.080.208.939,68.

•Produk Hukum Bidang Perdata dan TUN
Jumlah produk hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan sepanjang Tahun 2023 sebanyak 14 produk hukum dengan rincian sebagai berikut:

1. Surat Edaran JAM DATUN Nomor SE-001/G/Gs/03/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian/Penghapusan Tunggakan Eksekusi Uang Pengganti Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971.
2. Pedoman JPN “Peningkatan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa”.
3. Surat Edaran JAM DATUN Nomor SE-02/G/Gs.2/04/2020 tentang Pedoman Pendampingan Keperdataan dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan.

4.Surat Edaran JAM DATUN Nomor SE-002/G/Gs/11/2021 tentang Pedoman Teknis Audit Hukum JPN.
5. Pedoman Legal Drafting Peraturan Perundang-Undangan.
6. Pedoman Legal Drafting berdasar Putusan Pilihan Uji Materiil.
7. Surat Edaran JAM DATUN Nomor SE-03/G/Gs.2/04/2020 tentang Pedoman Pendampingan Keperdataan dalam Penyaluran Bantuan dan Pengelolaan Dana Desa.

8. Surat Edaran JAM DATUN Nomor SE-02/G/Gs/05/2023 tentang Pedoman Penanganan Menghadapi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Aparat Penegak Hukum .
9. Surat Edaran JAM DATUN Nomor SE-01/G/Gtn.1/05/2023 tentang Pedoman Teknis Penanganan Sengketa Tata Usaha Negara terkait Pemilu.

10. Pedoman Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara tentang Kumpulan Yurisprudensi dan Putusan Pilihan Perdata dan Tata Usaha Negara “Acara Perdata”.
11. Pedoman Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara tentang Kumpulan Yurisprudensi dan Putusan Pilihan Perdata dan Tata Usaha Negara “Tata Usaha Negara”.
12. Pedoman Pendampingan Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

13. Pedoman Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara tentang Kumpulan Yurisprudensi dan Putusan Pilihan Perdata dan Tata Usaha Negara “Sengketa Tanah”.
14. Pedoman Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara tentang Kumpulan Yurisprudensi dan Putusan Pilihan Perdata dan Tata Usaha Negara “Keperdataan”.

•Bidang Pidana Militer
Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas.

Kapuspenkum Kejagung menegaskan lingkup bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas meliputi penyidikan perkara koneksitas, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, penyerahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

” Eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, dan tindakan hukum lain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas,” tegasnya.

Capaian kinerja Bidang Pidana Militer sepanjang tahun 2023 yaitu jumlah perkara koneksitas yang ditangani oleh Bidang Pidana Militer dengan rincian per tahapan sebagai berikut. Penyelidikan: 3 perkara, dengan rincian 1 perkara naik ke tahap Penyidikan. Penyidikan: 4 perkara
Pra-penuntutan: 2 perkara.

Dengan rincian seluruhnya telah naik ke tahap penuntutan. Penuntutan: 5 perkara, dengan rincian 2 perkara dalam proses Tahap II dan Upaya Hukum Kasasi sebanyak 3 perkara dan Eksekusi: Nihil. Sedangkan, penanganan perkara koneksitas pada Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi se-Indonesia dengan jumlah total sebanyak 11 perkara terdiri dari Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan.

Kegiatan Koordinasi Teknis Penuntutan
Koordinasi Teknis Penuntutan yang dilakukan Orditurat yakni sebanyak 80 kegiatan. Dengan rincian yaitu, Penindakan: 44 kegiatan. Penuntutan: 25 kegiatan, dan Eksekusi: 11 kegiatan.

“Sedangkan, untuk kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi se-Indonesia sebanyak 1144 kegiatan,” kata Ketut.

Lanjutnya, Kegiatan Non Teknis yang dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Kejaksaan Agung sebanyak 52 kegiatan, sedangkan yang dilaksanakan oleh Asisten Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi se-Indonesia sebanyak 260 kegiatan. Selain itu, Kegiatan Dukungan Teknis Lainnya yang dilaksanakan pada Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi sebanyak 22 kegiatan dan Direktorat Penindakan sebanyak 1 kegiatan.

•Bidang Pengawasan
Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan citra Kejaksaan RI, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan.

Menurutnya, lingkup bidang pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Capaian kinerja Bidang Pengawasan sepanjang 2023 yaitu Penanganan Laporan Pengaduan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan. Jumlah laporan pengaduan (lapdu) perbuatan tercela sebanyak 1029 lapdu. Dari lapdu tersebut, 774 lapdu telah diselesaikan,” katanya.

Ketut merincikan dari laporan tersebut tidak ditemukan bukti awal sebanyak 137 lapdu kemudian dilimpahkan ke bidang teknis sebanyak 309 lapdu dan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi sebanyak 253 lapdu serta dalam proses klarifikasi dihentikan sebanyak 30 lapdu. Kejagung menyebutkan 38 laporan pengaduan atau lapdu telah terbukti, dan 7 lapdu dinyatakan tidak terbukti.

Namun, Penanganan Laporan Pengaduan pada Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi ditegaskan Kapuspenkum
Tidak ditemukan bukti awal sebanyak 16 lapdu. Selain itu, 74 lapdu dilimpahkan ke bidang teknis. Ketut mengatakan melalui klarifikasi dihentikan sebanyak 214 lapdu.

“Terbukti sebanyak 132 lapdu. Tidak terbukti sebanyak 23 lapdu,” tutur dia.

Pelaksanaan Hukuman Disiplin
Untuk itu, pihaknya menyampaikan sebanyak 16 orang mendapatkan hukuman disiplin ringan dan sebanyak 57 orang mendapatkan hukuman disiplin sedang. Kemudian, sebanyak 48 orang dikenakan hukuman disiplin berat sepanjang tahun 2023.

“Jumlah pegawai yang telah dilakukan pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 6 orang,” ucap Ketut.

•Badiklat Kejaksaan Republik Indonesia
Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan RI, Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI menyelenggarakan fungsi perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yaitu pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik didalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang pendidikan dan pelatihan; pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan.

Sepanjang tahun 2023, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI telah melaksanakan diklat dengan jumlah peserta sebanyak 2.149 peserta. Dirincikan, Diklat Teknis Fungsional sebanyak 2.016 peserta, yang terdiri dari Diklat Program Prioritas Nasional sebanyak 1.062 peserta,
Diklat PPPJ sebanyak 717 peserta, Diklat Refresher Course KUHP sebanyak 120 peserta, Diklat Kerjasama Lembaga Donor sebanyak 112 peserta, Program Kerjasama Beasiswa PTN sejumlah 58 Mahasiswa S-2 dan 80 Mahasiswa S-3.

Kemudian, Diklat Manajemen dan Kepemimpinan sebanyak 158 peserta; Diklat pada Sekretaris Badan sebanyak 43 peserta. Pimpinan Kejaksaan RI memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa dimanapun berada, dan semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi di tahun 2023 untuk berkinerja lebih baik dan memberikan bermanfaat kepada masyarakat melalui program Kejaksaan dan penegakan hukum. •Redaksi/Dw