HARIAN PELITA — Komite Nasional Masyarakat Madani (KNMM) menyampaikan kasus keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan lemahnya pengawasan. Meski sebelumnya, keracunan massal terjadi di berbagai wilayah.

Program MBG tak lain untuk mengatasi masalah gizi terhadap anak bangsa yang digagas oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Sekjen KNMM, Andi Muhammad Yasin mengungkapkan kasus keracunan tersebut menjadi alam keras terhadap pemerintah.

Seharusnya, kata dia, anak-anak yang berstatus pelajar layak memperoleh nutrisi, bukan justru makanan yang bisa mengirim mereka ke ruang gawat darurat rumah sakit.

“Fakta di lapangan menunjukkan menu yang tidak higienis, tidak sesuai standar gizi, bahkan berulang kali menyebabkan keracunan massal,” kata Andi M Yasin, Kamis (25/9/2025).

Persoalan program MBG ini diutarakan Andi yaitu ambisi politik serta mengejar target penerima manfaat dengan jumlah besar akan tetapi mengabaikan kualitas. Untuk itu, penyediaan jutaan porsi makanan dalam waktu singkat membuat pengawasan hilang sama sekali.

“Banyak dapur penyedia (SPPG) beroperasi tanpa sertifikasi kebersihan dan kompetensi. Sejak kapan bakteri bisa diajak kompromi hanya karena ini program pemerintah,” tandasnya.

Lebih lanjut, ratusan siswa keracunan diberbagai daerah karena mengkonsumsi makanan gratis tersebut dibeberkan Andil adalah bukti kegagalan sistemik. Peraih gelar doktor dari Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Jawa Barat menyebutkan bahwa anak-anak bukan lagi penerima manfaat.

“Melainkan korban uji coba massal dari program yang dijalankan dengan kepala batu,” ujar Andi di Jakarta. 

Pihaknya meminta pemerintah segera mengevaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program ini. Bahkan, Andi menyarankan perluasan MBG sebaiknya dihentikan sementara. Lalu, pemerintah lebih fokus memperbaiki kualitas dengan anggaran yang tersedia.

Andi mendesak adanya transparansi penuh, mulai dari alokasi dana, daftar menu kemudian hasil uji laboratorium. Oleh karena itu, agar masyarakat bisa ikut mengawasi. Penyedia menu bermasalah program MBG dikatakan Andi harus segera dicabut izinnya.

Selain itu, standar menu juga harus direvisi dengan mengganti makanan instan atau olahan rendah gizi menjadi bahan pangan lokal segar. Serta memastikan menu tersebut benar-benar menyehatkan anak-anak sekolah.

“Sebagai solusi darurat, KNMM juga mendorong moratorium pendirian dapur baru, audit total higienitas, keterlibatan puskesmas dan ahli gizi dalam pengawasan, serta penerapan protokol ketat keamanan pangan,” tuturnya.

Ia menambahkan, pemerintah tidak boleh menganggap kasus keracunan ini sekadar kelalaian administratif. Andi menegaskan pihak-pihak yang lalai harus ditindak tegas, bahkan dibawa ke ranah hukum.

“Ini soal kriminalitas pangan. Jangan tunggu ada korban jiwa baru bertindak. Jika tidak segera diperbaiki, publik akan mencatat MBG sebagai warisan paling memalukan program yang seharusnya menyelamatkan anak bangsa, tetapi justru mengancam keselamatan mereka,” bebernya. ●Redaksi/Dw