HARIAN PELITA — Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro berkunjung ke kantor Kejaksaan Agung RI.

Pada kesempatan ini Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima langsung kunjungan silaturahmi di Menara Kartika Adhyaksa, Jakarta.

Ketua Komnas HAM menyampaikan sejak bekerja pada 14 November 2022, Komnas HAM telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa stakeholders.

Hal ini guna membahas isu prioritas seperti penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM Berat yang terkait langsung dengan tugas-tugas Kejaksaan RI saat ini.

“Untuk membangun komunikasi yang baik, kedepan kita akan membuat Memorandum of Understanding (MoU) dalam rangka koordinasi di masa mendatang. Selain itu, saya mengapresiasi Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara Paniai di Papua yang luar biasa. Terakhir perkara Abepura Papua pada tahun 2005 yang sudah hampir 17 tahun itu adalah prestasi tersendiri dari Jaksa Agung saat ini,” kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, Selasa (6/12/2022).

Kedepannya, Ketua Komnas HAM akan melakukan penelitian terhadap kasus-kasus lain guna menemukan solusinya.

Lebih lanjut, Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa perlunya membangun koordinasi dengan memaksimalkan ekspose/gelar perkara yang melibatkan tim dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sebelum disampaikan ke publik.

Namun demikian, Ketua Komnas HAM pun menegaskan bahwa harus dibangun komunikasi yang baik. Dan pihaknya berharap diadakan pelatihan penyelidikan serta penyidikan di Kejaksaan.

“Tahun 2004, kami dengan Direktorat Pelanggaran HAM Berat Kejaksaan Agung telah membuat unsur pasal-pasal yang ada dalam UU tentang HAM. Pada intinya adalah komunikasi yang efektif dan baik. Lalu dalam penanganan tindak pidana pelanggaran HAM, juga kita dorong untuk bekerjasama dengan Kejaksaan Agung dan penegakan hukum penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum perlu dibuatkan aturan khusus oleh Jaksa Agung sebagaimana akses penegakan hukum bagi perempuan dan anak,” ujar Ketua Komnas HAM.

Selain itu, Jaksa Agung menyampaikan terima kasih atas kehadiran beberapa komisioner yang menjadi salah satu bentuk koordinasi awal yang baik karena “hasil penyelidikan dan penyidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik”.

Kemudian, Jaksa Agung juga mengatakan bahwa akan dibentuk penghubung karena penyelesaian perkara adalah tanggung jawab bersama. Sebab, kata dia, dalam hal ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dan harus ada kolaborasi sejak awal.

“Kami juga tidak mau ada bolak balik berkas perkara, dan oleh karenanya harus ada solusi apalagi penanganan perkara HAM berat sangat menarik perhatian masyarakat. Kami menyadari lembaga ini bukan lembaga yang sempurna, sehingga perlu bersinergi berkolaborasi ke depan dalam rangka menyampaikan ide-ide dan gagasan,” jelas Jaksa Agung.

Jaksa Agung Burhanuddin menyambut baik apabila sudah adanya komunikasi di tahap penyelidikan awal dengan gelar perkara tidak terikat dengan protokol administratif dan formalitas dimana semua bisa dikomunikasikan dengan baik.

Menurutnya, dalam meningkatkan kapasitas SDM Penyelidik dan Penyidik serta penyamaan persepsi dalam penanganan perkara, maka perlu dilakukan pendidikan bersama dan sharing knowledge secara berkala.

Diketahui, hadir dalam pertemuan silaturahmi ini yaitu Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Direktur Penuntutan pada Jampidsus Hendro Dewanto, dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedana.

Kemudian, dalam kesempatan ini dihadiri juga oleh Wakil Ketua Eksternal Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua Internal Pramono Ubaid Tantowi, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Putu Elvina, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah, Komisioner Pengkajian dan Penelitian Saurlin P. Siagian, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing, serta Komisioner Pengaduan Hari Kurniawan. ●Red/Dw