HARIAN PELITA — Sejumlah proyek rutin tahunan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terus meroket. Mulai dari proyek pengadaan obat-obatan, makan minum rapat, kebutuhan perlengkapan alat rumah tangga sampai operasional pimpinan dan sejumlah proyek lainnya terus membengkak.

Koordinator Center For Budget Analysis (CBA) mencotohkan proyek pengadaan penggantian perlengkapan rumah tangga lainnya tahun anggaran 2020 dianggarkan Rp800.980.000. Kemudian, pada tahun anggaran 2021 naik menjadi Rp2.666.483.000. Dan tahun anggaran 2022 kembali naik menjadi Rp3.270.643.000 dalam dua tahun ada kenaikan anggaran sebesar Rp2,4 miliar.

“Proyek langganan jaringan telematika, tahun anggaran 2020 dianggarkan Rp2.835.571.000 tahun anggaran 2021 naik menjadi Rp2.900.000.000 dan tahun 2022 kembali naik menjadi Rp5.000.000.000 dalam dua tahun ada kenaikan anggaran sebesar Rp2,1 miliar,” ujar Jajang Nurjaman, Senin (13/6/2022).

Selanjutnya pengadaan obat-obatan juga naik, menurutnya, di tahun 2020 dianggarkan Rp200 juta, tahun anggaran 2021 naik dua kali lipat menjadi Rp400 juta, begitu juga tahun anggaran 2022 kembali dianggarkan sebesar Rp400 juta.

Terakhir ada anggaran rutin operasional pimpinan, di tahun anggaran 2020 anggaran yang ditetapkan Rp2.114.610.000 tahun anggaran 2021 naik menjadi Rp2.596.600.000. Dan tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 2.465.265.000.

“Begitupun anggaran jamuan makan rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/kelompok kerja, di tahun 2021 dianggarkan Rp4.954.670.000 tahun 2022 naik menjadi Rp5.726.399.000,” kata koordinator CBA.

Ia mengatakan kenaikkan anggaran sejumlah proyek Kemensetneg sangat mencurigakan, kondisi negara sedang mengalami krisis pandemi dan APBN semakin seret. Jajang Nurjaman menambahkan Kemensetneg seperti tidak peka dengan penderitaan rakyat.

Bahkan, ada indikasi meroketnya sejumlah proyek tahunan Sekretariat Kemensetneg berkaitan dengan dugaan biaya lobi-lobi politik menjelang Pilpres 2024.

“Hal ini harus menjadi catatan Presiden Joko Widodo, jika pemborosan anggaran di Sekretariat Kemsetneg terus berlanjut bisa berpotensi adanya kerugian negara. Sekretaris Kementerian Setya Utama harus segera dievaluasi bersama Menteri Sekretariat Negara Pratikno,” ungkap Jajang. ●Red/Dw