HARIAN PELITA —- Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang
menyelenggarakan Kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Partisipasi (KIEP)
Pencanangan Desa Binaan Imigrasi, bertempat di JHL Solitaire Hotel Gading
Serpong, Rabu 01 November.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah
Kemenkumham Banten Dodot Adikoeswanto, Kepala Divisi Keimigrasian
Kemenkumham Banten Muhammad Akram, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI
Tangerang Rakha Sukma Purnama dan perangkat desa dari Kecamatan Kresek,
Kecamatan Kronjo dan Kecamatan Mekar Baru.

Ketiga kecamatan ini dipilih sebagai
desa binaan Imigrasi yang nantinya akan diperluas pada desa desa lain yang ada
diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang dengan dukungan dari
berbagai unsur.

Desa binaan adalah desa yang memenuhi kriteria untuk menjadi target lokasi
program pembangunan masyarakat melalui pembinaan Sumber Daya Manusia
dengan pendekatan edukasi. Dalam hal ini kecamatan Kresek, Kronjo dan Mekar
Baru sangat antusias berharap bisa mendapatkan tingkat literasi yang lebih baik.

Desa Binaan Imigrasi Tangerang yang menaungi tiga kecamatan juga menaungi
desa-desa binaan lainnya. Kecamatan Kronjo terdiri dari 10 (sepuluh) desa,
Kecamatan Kresek terdiri dari 9 (sembilan) desa, Kecamatan Mekarbaru terdiri dari
8 (delapan) desa. Namum sebelumnya Kantor Imigrasi juga telah melakukan
pembinaan kepada Kecamataan Cibodas ( 6 desa) dan Kecamatan Teluk Naga
( 13 desa ) jadi total keseluruhan jumlah desa binaan dibawah Imigrasi Tangerang
saat ini berjumlah 46 desa.

Dasar hukum dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor
IMI-0722.KP.04.01 Tahun 2023 tentang Tim Operasi Intelijen Keimigrasian Terpusat
“Tresna” dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Kemudian melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor
IMI.4-GR.04.01-691 tentang Pembentukan Desa Binaan Imigrasi, maka Kantor
Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang melakukan pembentukan Desa Binaan Imigrasi.

Indonesia sendiri menjadi salah satu negara tujuan favorit bagi para sindikat tindak
pidana perdagangan orang karena letak geografisnya.

Dengan menghadapkan narasumber dari BP3MI, Divisi Imgirasi dan Divisi
Pelayanan Hukum, Pencanangan Desa Binaan Imigrasi dibuka oleh Kepala Kantor
Wilayah Kemenkumham Banten, Dodot Adikoeswanto. Dalam kesempatan ini Dodot
menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu wujud nyata yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memberikan pelayanan
keimigrasian dengan tidak mengesampingkan keamanan dan penegakan hukum.

Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodir perkembangan jaman yang semakin
dinamis akibat semakin derasnya arus globalisasi, sebagaimana kita ketahui
globalisasi merupakan hal yang tidak dapat dihindari pada era modern ini,
globalisasi sebenarnya memiliki efek positif untuk kesejahteraan negara namun juga
seringkali disalahgunakan oleh para sindikat transnasional crime untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. •Redaksi/IA