HARIAN PELITA — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Barisan Muda Penggerak Amanat Nasional (BM PAN) Jakarta Pusat mengajak seluruh elemen masyarakat yang terlibat nantinya dalam Pemilihan Umum untuk menolak praktik politik uang.

Dwiki Saputra selaku ketua DPD BM PAN Jakarta Pusat mengatakan khususnya anak-anak muda untuk menolak politik uang pada pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu tahun 2024 mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Dwiki memasuki tahun politik menuju pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024.

“Praktik politik uang masih menjadi ancaman dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), politik uang yang tak terkendali menjadi ancaman serius terhadap demokrasi,” terang Dwiki Saputra, Kamis (27/7/2023).

Ia menjelaskan, dampak dari politik uang dapat menyebabkan penyimpangan anggaran negara baik dipusat ataupun daerah. Sebab, pemimpin atau wakil rakyat yang terpilih karena politik uang.

“Politik uang dapat merusak demokrasi dan juga merusak laju perkembangan suatu negara apabila pengalokasian anggaran yang tidak sesuai, hal ini terjadi karena mereka yang terpilih dengan praktik uang cenderung akan mengembalikan modal kampanye” kata Ketua DPD BM PAN Jakarta Pusat.

Dwiki menambahkan, sebagai pemilih dalam hal ini masyarakat harus cerdas agar mampu menilai kandidat atau calon yang bisa dipercaya sebagai pilihan mereka. Dia pun mengajak masyarakat agar lebih selektif dalam memilih calon wakil rakyat kedepannya.

Menurutnya, selama ini terjadi calon wakil rakyat atau caleg hanya menawarkan hal-hal apa yang bisa didapat oleh pemilih dalam jangka pendek dengan politik uang.

Dwiki mengumpamakan, bila satu suara ditawarkan dengan nilai uang sebesar Rp300 ribu oleh sang caleg. Maka, lima tahun kemudian setelah jadi wakil rakyat ia akan hadir kembali ketengah masyarakat dan melakukan hal yang sama.

“Saya berharap masyarakat khususnya anak-anak muda dapat lebih cerdas sehingga bisa memilih caleg yang berani berkontrak politik untuk kepentingan jangka panjang dan bertanggung jawab atas suara rakyat yang memilihnya,” jelas Dwiki.

Lalu, ia menandaskan politik uang merupakan sebuah kejahatan dalam demokrasi, sehingga sudah sepatutnya masyarakat menolak praktik kotor ini dan turut menjaga kualitas demokrasi agar lebih baik.

“DPD BM PAN Jakarta Pusat berharap masyarakat menjadi pemilih yang bertanggungjawab, menjadi pemilih yang berkomitmen untuk menolak dan melawan praktik politik uang,” sambungnya. ●Red/Dw