HARIAN PELITA — Harga kebutuhan pokok seperti beras di Pematang Siantar Sumatera Utara merupakan salah satu pemicu terjadinya inflasi. Sebelumnya, pemerintah pusat sudah mewanti-wanti bakal terjadi kenaikan harga. Untuk itu, 21.353.000 ton beras disiapkan untuk disalurkan ke masyarakat.

Penyaluran beras direncanakan dilakukan secara bertahap yakni pada bulan September, Oktober dan November 2023. Hal tersebut disampaikan oleh Irjen Kemendagri, Tomsi Tohir Balaw. Keterangan ini diutarakan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah.

Rapat diikuti oleh Walikota Siantar Susanti Dewayani melalui zoom meeting dari Ruang Rapat Mini Bappeda Pemko Pematang Siantar. Tomsi mengatakan proses penyaluran beras bantuan dinilai lamban. Saat ini, sekitar 7% atau atau sebanyak 14. 997 ton yang tersalurkan.

“Tolong para Kepala daerah dan Bulog untuk betul-betul menjalankan perintah bapak Presiden dalam percepatan penyaluran bantuan beras ini,” ujar Tomsi, Rabu (20/9/2023).

Lebih lanjut, keterlambatan penyaluran beras sangat berdampak pada kenaikan harga beras secara signifikan, selama sebulan ini. Bila penyaluran beras direalisasikan dengan cepat, kata Tomsi, maka harga beras diperkirakan segera turun.

Kemudian, Tomsi meminta pemerintah daerah aktif melakukan komunikasi dengan Bulog, agar bantuan beras bisa secepatnya didistribusikan ke masyarakat. Pemerintah daerah juga diharapkan secara rutin melakukan pengecekkan ketersediaan cadangan beras di daerah mereka masing-masing.

Selain itu, Rakor dilanjutkan dengan pemaparan di Badan Pusat Statistik (BPS), kemudian Badan Pangan Nasional (BPN) serta Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (Kementerian Perdagangan RI) Bulog, Kementerian Pertanian dan lainnya.

Sekedar informasi tambahan, hadir dalam Rakor bersama Walikota Susanti, antara lain Kapolres AKBP Yogen Heroes Baruno, Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan, Herbert Aruan serta Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan L Pardamean Manurung. Kemudian, dihadiri juga oleh Kepala Inspektorat Hery Okstarizal, Kabag Ekonomi dan SDA Hendra Simamora dan perwakilan OPD. •Redaksi/Dw