HARIAN PELITA — Tiba-tiba saja Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengusulkan jabatan Gubernur agar dihapus pada sistem pemerintahan Indonesia.

“Fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah,,” kata Cak Imin di acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU, Senin (30/1/2022).

Dikatakannya, selama ini anggaran untuk gubernur besar, namun fungsinya tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.

Menurutnya ia akan mengusulkan ke pemerintah karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat.

Cak Imin juga mengaku akan membicarakan usulan itu dengan para ahli termasuk ke pemerintah pusat.

Dikatakannya, untuk penghapusan itu, tahap pertama yang harus dilakukan Pilkada tidak ada gubernur, hanya  pemilihan Bupati dan Wali Kota.

“Sehingga, sebut Gus Muhaimin, pemilihan langsung hanya untuk pemilihan presiden, bupati, dan wali kota,” tukas Wakil Ketua DPR RI itu.

“Jadi pilkada tidak ada pemilihan gubernur, hanya di kabupaten kota. Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur,” pungkasnya. ●Red/Dw