HARIAN PELITA — Delapan senator Amerika Serikat termasuk tokoh terkemuka Partai Demokrat Bernie Sanders dan Senator Tim Kaine mengajukan rancangan undang-undang (RUU) bertujuan membatasi kewenangan Presiden Donald Trump melibatkan militer AS dalam potensi konflik bersenjata antara Israel dan Iran.

RUU tersebut secara tegas menyatakan bahwa presiden tidak dapat menggunakan kekuatan militer tanpa persetujuan resmi dari Kongres, sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang Kewenangan Perang (War Powers Act).

Para senator menilai langkah ini krusial untuk mencegah keterlibatan AS dalam perang baru di Timur Tengah tanpa melalui debat dan persetujuan wakil rakyat.

“Rakyat Amerika tidak ingin perang baru yang tak berkesudahan, terutama tanpa mandat konstitusional,” ujar Bernie Sanders dalam konferensi pers, Selasa (17/6/2025).

Ia juga memperingatkan bahwa tindakan Israel yang terus memaksakan konfrontasi bersenjata dapat mengisolasi negara tersebut di komunitas internasional.

Sanders menambahkan, “Jika Israel terus mendorong eskalasi tanpa batas, itu akan menjadikannya sebagai pariah internasional. Amerika tidak boleh terjebak dalam agenda perang yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional kita.”

Senator Tim Kaine, yang telah lama menjadi advokat pembatasan kekuasaan presiden dalam urusan militer, menekankan bahwa keputusan untuk berperang harus kembali ke tangan Kongres, sebagaimana diamanatkan oleh para pendiri bangsa.

RUU ini juga mencakup larangan pendanaan untuk operasi militer terhadap Iran tanpa otorisasi Kongres, kecuali dalam kondisi membela diri dari serangan langsung.

Langkah ini dinilai sebagai upaya konkret untuk menghindari keputusan sepihak dari Presiden Trump yang berpotensi menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik besar.

Langkah para senator ini mendapat sorotan luas, di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran serta kekhawatiran bahwa keterlibatan AS secara langsung dapat memperluas cakupan perang di kawasan tersebut. ●Redaksi/Abcnewscom